Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Unsur Corpus Dan Animus Dalam Pemahaman Bezit Di Indonesia Roem, Anwar Moch
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17520

Abstract

Bezitting, atau yang dikenal sebagai bezit dalam konteks hukum Indonesia, merupakan konsep hukum yang melibatkan unsur CORPUS (penguasaan fisik) dan ANIMUS (niat memiliki) dalam menentukan status penguasaan dan kepemilikan suatu benda, khususnya tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan penerapan unsur CORPUS dan ANIMUS dalam bezit di Indonesia serta mengidentifikasi kendala hukum dalam pembuktiannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam membuktikan CORPUS dan ANIMUS terletak pada perbedaan antara hukum adat yang berbasis kepemilikan komunal dan hukum nasional yang menekankan pada kepemilikan individual. Tantangan lain mencakup penyalahgunaan konsep bezit untuk melegitimasi penguasaan ilegal serta pengaruh digitalisasi yang menggeser fokus dari penguasaan fisik ke bukti administratif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional dan pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain untuk menciptakan sistem agraria yang inklusif dan efisien. Kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi strategis untuk mengharmonisasi hukum adat dan hukum nasional serta pendekatan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kerangka hukum bezit untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
Legal Protection of Customary Law Communities Over Ulayat Land Forests Katjong, Revie Kurnia; Tuhumury, Harry; Roem, Anwar Moch; Sari, Liani
JURNAL LEGALITAS Vol 16, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.738 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v16i1.18582

Abstract

This study aims to analyze the concept of customary land customary law, as well as to examine the protection of indigenous peoples in a customary land forest. The type of research in this writing is a normative juridical research method. The approach used in this study is a Statute Approach and a case approach. The results showed customary forests, sometimes referred to as customary forests, are forests within the territory of customary law communities. To be designated as customary Forest, local customary law communities can apply to the Minister of Environment and Forestry. Customary Forests, before Indonesian law is, protected as the legal protection of customary land. This legal protection is a form of concrete action from the state in implementing the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia Constitution of 1945 contained in Article 18b. Moreover, in this case, the government has issued a decree of the Minister of Environment and Forestry to establish customary forest areas and the rights and obligations of Indigenous Peoples.