Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih Jurnal Pendidikan Profesi Guru
Arifin, Ahsanul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementation of Discovery Learning to Improve Student Learning Outcomes in Islamic Education Learning at SD Negeri 101956 Sukaramai Dewi, Yulia; Dewi, Nellia; Arifin, Ahsanul
Jurnal Pendidikan Profesi Guru Vol. 1 No. 2 (2023): JULY 2023
Publisher : Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jppg.v1i2.6732

Abstract

This study aims to improve student learning outcomes in Islamic religious education learning using the Discovery Learning Model. This study is a classroom action research that uses four steps, namely planning, action, observation and reflection. The subjects of this study were elementary school students. The data for this study were obtained using test and observation techniques. Tests are used to measure learning outcomes and observations are used to analyze teacher and student learning activities. The data analysis technique used in this study is descriptive statistics by comparing the results obtained with indicators of research success. The results of the study indicate that the Discovery Learning Model can improve student learning outcomes in Islamic religious education learning. This can be seen from the increase in the percentage of student learning completion in each cycle with details of the pre-cycle 40.89%, the first cycle 68.87% and in the second cycle it increased to 90.32%. Thus, the Discovery Learning Model can be used as an alternative to improve student learning outcomes in Islamic religious education learning
RESPON ELITE AGAMA SITUBONDO ATAS PERATURAN PEMERINTAH TENTANG POLIGAMI DALAM TIMBANGAN MASHLAHAH Mirwan; Arifin, Ahsanul
Wasathiyyah Vol 5 No 1 (2023): Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih
Publisher : Wasathiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58470/wasathiyyah.v5i1.43

Abstract

Sekurang-kurangnya, masih terdapat dua persoalan yang menuai pro-kontra dalam kajian tentang bagaimana konstitusi di Indonesia mengatur hukum per-kawinan: Pertama, terkait asas monogami yang masih menyediakan ruang po-ligami; kedua, larangan PNS wanita menjadi istri poligami. Sebagian kalangan meneliti dan sampai pada kesimpulan bahwa aturan-aturan tersebut tidak mencerminkan sisi kemanusiaan, alih-alih melahirkan keadilan, justru semakin mengokohkan subordinasi seorang perempuan. Dari sekian banyak pendekatan yang digunakan, penulis menemukan satu aspek yang sebenarnya penting un-tuk dijadikan pertimbangan dalam analisis pengkajian, namun luput dari pem-bahasan, yaitu keterlibatan elite agama (Kiai) sebagai respon masyarakat atas peraturan dimaksud, mengingat bahwa kelompok Kiai memiliki pengaruh dan peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Dari itu, permasa-lahan kajian ini akan berfokus seputar bagaimana pandangan elite agama Situbondo atas peraturan pemerintah yang berkaitan dengan poligami serta se-jauh mana relevansi pandangan mereka dalam timbangan maslahah. Penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa para Kiai di lingkungan Situbondo menyetujui UU pernikahan tentang poligami, lebih tepatnya tentang syarat ketat yang diberlakukan, karena memiliki kesesuaian dengan ketentuan norma hukum di dalam Islam. Namun, mereka tidak setuju dengan larangan menjadi istri poligami bagi PNS wanita, karena dipandang menabrak ketentuan nass. Dalam perspektif maslahah, respon elite agama (Kiai) Situbondo atas aturan poligami bersyarat tersebut telah sesuai dengan kriteria kemaslahatan. Akan tetapi, khusus larangan menjadi istri poligami bagi PNS wanita, dianggap ti-dak sejalan dengan prinsip keadilan.    
Co-Authors Dewi, Nellia Dewi, Yulia Mirwan