Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Mansyurin, Muhammad Roikhan
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERNIAGAAN PAKAIAN BEKAS IMPOR PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 Mansyurin, Muhammad Roikhan; Rani Apriani
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.1135

Abstract

This research aims to find out the legal protection of consumers on the trade in imported used clothing and the government's efforts in providing guidance and supervision of the trade in imported used clothing by business actors after the enactment of Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited from Export and Goods Prohibited from Import. The research method used in this research is normative juridical with secondary data in the form of laws and regulations, books, legal scientific works related to research. The results showed that after the enactment of Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022, the government was increasingly assertive in taking action against smugglers of imported used clothing and business actors who traded in imported used clothing by closing shopping centres for imported used clothing which aimed to provide protection to consumers while still paying attention to the rights of business actors. The government has carried out its obligation to provide guidance and supervision of consumer protection as mandated in the consumer protection law.
Pertanggjungjawaban Hukum Influencer Yang Mempromosikan Barang dan/atau Jasa Yang Mengandung Informasi Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Zahran, Nathan Avilla; Mansyurin, Muhammad Roikhan; Apriani, Rani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai bidang terutama transaksi jual beli. Hadirnya media sosial yang melahirkan banyak influencer yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan barang/dan atau jasanya melalui seorang influencer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi dan pertanggungjawaban hukum influencer yang mempromosikan barang dan/atau jasa yang mengandung informasi palsu sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang membeli, menggunakan, atau mengonsumsi barang dan/atau jasa karena pengaruh promosi dari seorang influencer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel ilmiah hukum yang terkait dengan pembahasan. Analisis dalam penelitian ini berupa analisis preskriptif untuk menunjukkan apa yang diharuskan oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan seorang influencer dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, administratif, maupun perdata atas pelanggaran yang dilakukannya yaitu melakukan promosi barang dan/atau jasa yang mengandung informasi palsu.
Pertanggjungjawaban Pidana Kepemilikan dan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim) Mansyurin, Muhammad Roikhan; Putra, Pamungkas Satya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi tanpa izin merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup khususnya terhadap kejahatan kepemilikan dan perniagaan burung yang dilindungi tanpa izin pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim telah tepat berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya untuk memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Terdakwa.  
Co-Authors Rani Apriani Zahran, Nathan Avilla