Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

APBN 2026: RP 33 TRILIUN UNTUK CADANGAN PANGAN, APA DAMPAKNYA? Husada, Yohanes Prasetya
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 6 No. 3 (2025): OCTOBER 2025
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program penguatan ketahanan pangan di Indonesia yang didukung oleh alokasi anggaran Rp 33 triliun dalam APBN 2026 bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berfokus pada pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi, dan pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produksi pangan domestik, khususnya beras dan jagung. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan subur, serta ketimpangan distribusi pangan dan kesenjangan ekonomi tetap menjadi hambatan besar dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan pangan yang bergizi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif untuk mengevaluasi dampak dari alokasi anggaran ini terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anggaran besar dapat meningkatkan produksi pangan dalam jangka pendek, masalah struktural seperti distribusi yang tidak merata dan kualitas pangan yang rendah perlu diselesaikan untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan
Pengaruh Cybercrime Knowledge dan Cybercrime Security Terhadap Loyalitas Pengguna Internet e-banking Husada, Yohanes Prasetya
International Journal of Social and Management Studies Vol. 6 No. 4 (2025): August 2025
Publisher : IJOSMAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara pengetahuan kejahatan siber dengan loyalitas nasabah bank dan menguji hubungan antara keamanan kejahatan siber dengan loyalitas nasabah bank. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian metode survei kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara daring dengan menyebarkan kuesioner melalui platform Google Form dan memperoleh tanggapan langsung dari responden. Jumlah responden yang diteliti sebanyak 621 nasabah Bank di Indonesia yang sering menggunakan Internet banking. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur dalam melakukan pengujian data dan hipotesis. Pengujian statistik pada model analisis jalur dapat dilakukan dengan menggunakan metode partial least square. Penelitian ini menggunakan skala likert yang dikategorikan menjadi lima kategori, meliputi: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju dan (5) sangat setuju. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Smart Partial Least Square (SPLS) versi 3.00. Evaluasi model dalam pengujian dengan SPLS terdiri dari dua tahap yaitu, evaluasi outer model dan inner model. Evaluasi model luar terdiri dari uji pemuatan faktor, Average Variance Extracted, pemuatan silang, alpha Cronbach, dan reliabilitas komposit, sedangkan evaluasi model dalam terdiri dari koefisien determinasi (R2), redundansi tervalidasi silang (Q2), Goodness of Fit (GoF), dan pengujian hipotesis. Setelah melakukan beberapa langkah penelitian dan pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan dapat ditarik, yaitu hasil uji hipotesis korelasi pertama menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kejahatan siber berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, dapat juga diartikan bahwa pengetahuan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Hasil uji hipotesis korelasi kedua menunjukkan bahwa keamanan kejahatan siber berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah, dapat juga diartikan bahwa keamanan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PENYELESAIA KONFLIK DI PAPUA Husada, Yohanes Prasetya; Lubis, Arief Fahmi; Bungin, Sator Sapan
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.41147

Abstract

Permasalahan penyelesaian konflik Organisasi Papua Merdeka masih menjadi polemik yang serius. Penyelesaian konflik yang belum optimal terhadap OPM, menjadikan akar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan pertama antara lain 1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Separatis Bersenjata berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara  ? dan 2) Bagaimana langkah yang dapat diambil untuk implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara guna mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara berkelanjutan ?.Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Spesisifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Separatis Bersenjata berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencerminkan upaya untuk mengatasi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia di wilayah Papua. Melalui penetapan ini, pemerintah berupaya mengidentifikasi OPM sebagai entitas yang mengancam keamanan dan stabilitas nasional serta menentang upaya-upaya pemisahan diri dari NKRI. Langkah yang dapat diambil untuk implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara guna mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara berkelanjutan antara lain Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sinergitas TNI dengan K/L terkait, mengedepankan HAM, mendorong dialog dan partisipasi masyarakat, mengedepankan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akses terhadap Pendidikan dan keseharan serta mendorong pembentukan Peraturan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Papua.