Nasution, Muhammad Hasan
STAI Al-Hikmah Tebing Tinggi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STATUS HUKUM NARKOTIKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN QIYAS JALI Asmuni, Asmuni; Syahnan, Mhd.; Nasution, Muhammad Hasan
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v10i1.23365

Abstract

Abstract:The issue of narcotics abuse has become a critical concern due to its widespread negative impacts on social, health, and economic aspects. This study examines the legal status of narcotics in Islamic law using the Qiyas Jali method, comparing it with Indonesian Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The research highlights the harmful effects of narcotics, analogizing their prohibition to the Quranic and Hadith-based prohibition of khamr (intoxicants). The findings emphasize the necessity of strict medical supervision and regulation to prevent misuse while allowing limited medical applications in specific circumstances. This study concludes that narcotics are prohibited (haram) in Islam due to their intoxicating nature and destructive effects, aligning with the principles of maqashid syariah to protect the intellect (hifzh al-‘aql). Legal harmonization between Islamic and statutory law underscores the importance of preventive measures and effective rehabilitation systems.Keyword: Khamar, Narcotics, Qiyas Jali  Abstrak Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi perhatian serius karena dampak buruknya yang luas terhadap aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi. Penelitian ini mengkaji status hukum narkotika dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan Qiyas Jali, serta membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menyoroti efek merusak narkotika, yang dianalogikan dengan larangan khamr (minuman memabukkan) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan medis yang ketat dan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan, sembari memungkinkan penggunaan medis terbatas dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa narkotika diharamkan dalam Islam karena sifatnya yang memabukkan dan dampaknya yang merusak, sejalan dengan prinsip maqashid syariah untuk menjaga akal (hifzh al-‘aql). Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan dan sistem rehabilitasi yang efektif.Kata Kunci: Khamar, Narkotika, Qiyas Jali
PRAKTIK MAHAR SELAIN BENDA: PERSPEKTIF USHUL FIQH TERAPAN Nasution, Muhammad Hasan; Yuslem, Nawir; Khairi, Nispul
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 3, No 2 (2025): AL MUQARANAH : JULI
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:This research examines the application of non-material mahr (dower) in Islamic law through the lens of usul al-fiqh (Islamic legal theory). Mahr, as a mandatory gift from the groom to the bride in a marriage contract, is not limited to tangible assets but may also take the form of non-material benefits, such as the recitation or teaching of the Qur'an or a spiritual commitment. In contemporary Muslim communities, particularly among those who prioritize religious values and simplicity in marriage, the practice of non-material mahr has become increasingly accepted. This study employs a normative qualitative method with a juridical-theological and usul fiqh approach, using descriptive-analytical techniques based on primary sources (the Qur’an, Hadith, classical and contemporary Islamic legal texts) and secondary sources (scholarly journals and field observations). The findings indicate that non-material mahr is legally valid in Islamic jurisprudence, provided it brings benefit (maslahah), is mutually agreed upon, and does not contradict Islamic legal principles. From the perspective of usul al-fiqh, concepts such as maslahah mursalah, istihsan, and ‘urf justify and strengthen the permissibility and social relevance of non-material mahr. This form of mahr offers a practical and spiritually meaningful solution to modern marital challenges while aligning with the objectives of Islamic law (maqasid al-shari‘ah). Keywords: Mahr Non material, Usul al-Fiqh, Maslahah, Istihsan, ‘Urf Abstrak:Penelitian ini mengkaji penerapan mahar nonmateri dalam hukum Islam melalui sudut pandang ushul fiqh (teori hukum Islam). Mahar, sebagai pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita dalam suatu akad nikah, tidak terbatas pada harta berwujud, tetapi juga dapat berupa manfaat nonmateri, seperti pembacaan atau pengajaran Al-Qur'an atau komitmen spiritual. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di kalangan yang mengutamakan nilai-nilai agama dan kesederhanaan dalam perkawinan, praktik mahar nonmateri semakin diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-teologis dan ushul fiqh, dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis berdasarkan sumber-sumber primer (Al-Qur'an, Hadits, teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer) dan sumber-sumber sekunder (jurnal-jurnal ilmiah dan pengamatan lapangan). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahar nonmateri sah secara hukum dalam yurisprudensi Islam, dengan syarat membawa manfaat (maslahah), disepakati bersama, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari perspektif ushul fiqh, konsep-konsep seperti maslahah mursalah, istihsan, dan ‘urf membenarkan dan memperkuat kebolehan dan relevansi sosial dari mahar non-material. Bentuk mahar ini menawarkan solusi praktis dan bermakna secara spiritual terhadap tantangan perkawinan modern sekaligus sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqasid al-shari‘ah).Kata kunci: Mahar Non material, Usul al-Fiqh, Maslahah, Istihsan, ‘Urf