Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB Ken Paramitha Aryana; Indri Yuliafitri
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. April 2023 [DOAJ dan SINTA Indexed]
Publisher : Program Studi Akuntansi FPEB UPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jrak.v11i1.46526

Wakaf memiliki potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun realisasinya masih kurang. Hal ini dikarenakan terdapat masalah pada lembaga pengelola wakaf (nazhir), salah satunya terkait tata kelola. Prinsip Inti Wakaf pada WCP-13 menjadi pedoman dalam pengawasan tata kelola nazhir. Objek penelitian adalah Wakaf Salman ITB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Wakaf Salman ITB dalam menerapkan tata kelola nazhir dan peran BWI dalam pengawasan tata kelolanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakaf Salman ITB berupaya untuk menerapkan kriteria WCP-13 dan nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan kesetaraan sebagai bagian dari tata kelola nazhir. Namun, yang menjadi masalah dan tantangan adalah belum memiliki sistem manajemen risiko dan penerapan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Diharapkan adanya pelatihan terkait manajeman risiko serta adanya kerja sama antara BWI dan IAI agar laporan keuangan dapat terstandar sehingga nazhir dapat lebih akuntabel dan terpercaya.

ANALISIS IMPLEMENTASI ISAK 335 PADA ORGANISASI NIRLABA (STUDI KASUS YAYASAN INDAH BERBAGI, BMH HIDAYATULLAH, YAYASAN MASJID XYZ) Muhammad Luqman Faruq A S; Ken Paramitha Aryana
Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 7 No. 9 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v7i9.5195

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi ISAK 335 pada organisasi nirlaba di Indonesia, dengan studi kasus pada tiga yayasan: Yayasan Indah Berbagi, Baitul Mal Hidayatullah, dan Yayasan Masjid XYZ. ISAK 335, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 45, memberikan pedoman tentang penyajian laporan keuangan entitas nonlaba, . Standar ini menggantikan PSAK 45 dan memperkenalkan klasifikasi baru untuk aset neto, yakni aset neto terikat dan tidak terikat, yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan bendahara dan ketua yayasan, serta analisis dokumen keuangan yayasan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga yayasan telah berusaha mengimplementasikan ISAK 335 dengan berbagai tingkat kepatuhan. Namun, beberapa kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman mendalam tentang standar baru ini dan keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam sistem pelaporan keuangan mereka.Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa implementasi ISAK 335 di organisasi nirlaba masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal adaptasi terhadap ISAK 335. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan pemahaman yang tepat dan penerapan standar yang konsisten di seluruh sektor nirlaba. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di organisasi nirlaba, termasuk penggunaan teknologi yang lebih baik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kata Kunci : ISAK 335, organisasi nirlaba, laporan keuangan

TATA KELOLA NAZHIR DALAM INDEKS IMPLEMENTASI WAQF CORE PRINCIPLES Paramitha Aryana, Ken; Nabila Hasan, Annisa
SUSTAINABLE Vol 4 No 1 (2024): Volume 4 No 1, Mei 2024
Publisher : UMSurabaya Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/stb.v4i1.22625

IIWCP merupakan indeks yang berasal dari Waqf Core Principles (WCP), yang telah diformulasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI). Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan WCP pada organisasi pengelola wakaf (nazhir) dengan mempertimbangkan konteks pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga evaluasi yang dilakukan menjadi relevan. Tata kelola di lembaga nazhir memiliki peranan krusial dalam menghindari potensi kehilangan moral, mengelola risiko, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IIWCP memiliki dimensi tata kelola nazhir yang terdiri dari lima indikator, yakni tata kelola nazhir yang baik (WCP 13), kepatuhan syariah dan audit internal (WCP 26), laporan keuangan dan audit eksternal (WCP 27), disclosure dan transparansi (WCP 28), serta penyalahgunaan jasa wakaf (WCP 29). Setiap dimensi dan indikator memiliki bobot yang berbeda, yang telah ditentukan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai alat pengukuran sejauh mana WCP telah diimplementasikan oleh nazhir.

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA (SAKIP DESA) DALAM OPTIMALISASI KINERJA DESA DI KABUPATEN SUMEDANG JAWA BARAT TAHUN 2022 (STUDI KASUS PADA DESA MANGUNARGA, DESA GUDANG, DAN DESA CITALI) Meidila; Aryana, Ken Paramitha
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 15 No. 3 (2025): Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v15i3.11185

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi hal penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat serta mendukung implementasi good governance. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh Kabupaten Sumedang adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa (SAKIP Desa), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menganalisis penerapan SAKIP Desa di Desa Mangunarga, Desa Gudang dan Desa Citali, yang masing-masing memiliki kategori nilai berbeda (A, B, dan C) pada tahun 2022. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, sekretaris desa, pengguna SAKIP Desa, dan BPD, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SAKIP Desa berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Desa Mangunarga, dengan kategori A, menunjukkan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal. Desa Gudang, dengan kategori B, mengalami kendala pada pemahaman perangkat desa terhadap SAKIP dan pengarsipan dokumen yang tidak terintegrasi. Sementara itu, Desa Citali, dengan kategori C, menghadapi hambatan signifikan seperti rotasi perangkat desa dan minimnya pembinaan teknis. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan berbasis kasus, digitalisasi dokumen, dan pendampingan teknis untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dan efektivitas implementasi SAKIP Desa. Kolaborasi yang erat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak positif yang lebih nyata bagi masyarakat.

Tinjauan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Gerakan Indonesia Raya Aryana, Ken Paramitha; Hasan, Annisa Nabila; Nisa, Farhatun
Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Vol 5 No 1 (2025): JISHI - Juni 2025
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jishi.291

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. Data diperoleh dari laporan-laporan resmi yang dipublikasikan oleh GERINDRA, termasuk Surat Pernyataan Kepatuhan, Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, serta Laporan Asurans Independen dari Kantor Akuntan Publik. Analisis difokuskan pada kesesuaian pelaporan dengan ketentuan regulasi dan indikator good governance dalam pendanaan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GERINDRA telah menunjukkan upaya pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan laporan yang telah diaudit secara independen dan penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Keterlibatan Kantor Akuntan Publik dalam proses audit mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan kampanye yang akuntabel. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara pengurus pusat dan daerah dalam penyusunan laporan masih perlu diperkuat, terutama untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan pelaporan di tingkat regional. Temuan ini penting bagi penguatan tata kelola keuangan partai politik di Indonesia serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang mendukung transparansi pendanaan politik sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat.

Flypaper effect di Pulau Jawa: Pengaruh pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah terhadap belanja daerah dengan moderasi pertumbuhan ekonomi Apriliani, Dewi Martika; Fitrijanti, Tettet; Aryana, Ken Paramitha
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 5 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.817

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena flypaper effect pada kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan pendekatan explanatory sequential. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa TKD dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun besarnya pengaruh TKD mengindikasikan terjadinya flypaper effect di sebagian besar daerah. Pertumbuhan ekonomi terbukti memperkuat pengaruh TKD dan PAD terhadap belanja daerah. Fenomena flypaper effect pada tahun 2018-2023 dialami oleh 78% dari 113 daerah di Pulau Jawa. Temuan kualitatif memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana TKD yang diterima, melainkan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran dan kebijakan belanja daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

TATA KELOLA NAZHIR DALAM INDEKS IMPLEMENTASI WAQF CORE PRINCIPLES Paramitha Aryana, Ken; Nabila Hasan, Annisa
SUSTAINABLE Vol 4 No 1 (2024): Volume 4 No 1, Mei 2024
Publisher : UMSurabaya Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/stb.v4i1.22625

IIWCP merupakan indeks yang berasal dari Waqf Core Principles (WCP), yang telah diformulasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI). Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan WCP pada organisasi pengelola wakaf (nazhir) dengan mempertimbangkan konteks pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga evaluasi yang dilakukan menjadi relevan. Tata kelola di lembaga nazhir memiliki peranan krusial dalam menghindari potensi kehilangan moral, mengelola risiko, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IIWCP memiliki dimensi tata kelola nazhir yang terdiri dari lima indikator, yakni tata kelola nazhir yang baik (WCP 13), kepatuhan syariah dan audit internal (WCP 26), laporan keuangan dan audit eksternal (WCP 27), disclosure dan transparansi (WCP 28), serta penyalahgunaan jasa wakaf (WCP 29). Setiap dimensi dan indikator memiliki bobot yang berbeda, yang telah ditentukan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai alat pengukuran sejauh mana WCP telah diimplementasikan oleh nazhir.

Konsepsi Corporate Social Responsibility Pada Peraturan Menteri BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hasan, Annisa Nabila; Aryana, Ken Paramitha
Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Vol 4 No 1 (2024): JISHI - Juni 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jishi.166

Dalam dua dekade belakangan ini, praktek Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia semakin meningkat. Namun, hingga saat ini, konsensus akan definisi CSR dan peran perusahaan dalam masyarakat masih terbilang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mendefinisikan CSR serta memandang perannya dalam masyarakat. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metodologinya. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian literatur berupa uraian atau deskripsi tentang studi literatur dan peraturan perundangan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles and Huberman yang terdiri dari (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Verifikasi. Kesimpulan dalam studi ini adalah definisi CSR BUMN menggunakan teori etika dimana CSR dipandang sebagai kontribusi perusahaan berbasis nilai etis, yaitu hal yang baik dan tepat untuk dilakukan oleh perusahaan bagi kemakmuran masyarakat. Dilihat dari karakteristik dasarnya, CSR BUMN bersifat wajib karena dimandatkan oleh hukum; telah mengelola dampak yang dihubungkan langsung dengan SDGs; berorientasi pada beberapa pemangku kepentingan; menyelaraskan antara tanggung jawab ekonomi dan sosial; dan memiliki nilai atau dasar filosofis. Terdapat gap terkait aspek filantropi dimana CSR BUMN masih diarahkan dalam pemberian bantuan. Dalam hal ini, bantuan atau hal yang bersifat filantropi merupakan pendekatan CSR tradisional yang berlawanan dengan pendekatan CSR kontemporer.

Beyond Philanthropy: Can Waqf Be Indonesia's Key to Sustainable Development? Ken Paramitha Aryana; Hasan, Annisa
International Journal of Management and Business Economics Vol. 4 No. 2 (2026): February
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/ijmebe.v4i2.1417

This study examines the strategic and multi-dimensional role of waqf in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. With a significant financing gap hindering the realization of the SDGs, this research explores how waqf, a unique Islamic philanthropic instrument, can serve as a vital non-conventional funding source. Employing a qualitative approach and a literature review method, the study synthesizes scholarly articles, official reports, and historical data to build a comprehensive argument. The findings reveal a strong synergy between the principles of waqf and the 17 SDGs. The perpetual and productive nature of waqf assets allows for long-term, sustainable impact across social, economic, and environmental sectors. Case studies demonstrate waqf's direct contributions, from funding healthcare and education (SDGs 3 & 4) to empowering communities and promoting environmental conservation (SDGs 5, 14 & 15). However, the full potential of waqf remains largely untapped due to challenges in public literacy and institutional governance. The study concludes that optimizing waqf through integrated regulations, technological adoption, and innovative financing models is crucial for bridging the financing gap and advancing Indonesia's sustainable development agenda.

Penguatan Literasi Manajerial UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Berbasis Pendekatan Partisipatif di Desa Cibiru Wetan Annisa Nabila Hasan; Ken Paramitha Aryana; Naura Lakeisha Winarno; Nabiel Waluya Hamzah; Rhaya Belangi; Aqilah Azzahra Qitta
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v6i1.3114

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi manajerial pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Cibiru Wetan melalui pelatihan dan pendampingan perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP). Asesmen awal menunjukkan bahwa 75% pelaku usaha belum memahami komponen HPP serta belum melakukan pencatatan biaya produksi secara sistematis. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, pelatihan interaktif, simulasi perhitungan HPP berbasis data riil usaha, serta pendampingan door to door. Evaluasi dilakukan melalui observasi perubahan perilaku pencatatan biaya. Hasil menunjukkan peningkatan kemampuan menghitung HPP secara mandiri, serta perubahan pola pikir dalam penetapan harga jual berbasis biaya. Selain itu, peserta mulai mengadopsi alat bantu digital sederhana seperti spreadsheet dan QRIS dalam pengelolaan keuangan. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun fondasi manajemen usaha berbasis data dan mendukung transformasi ekonomi digital di tingkat desa.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search