Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA (SAKIP DESA) DALAM OPTIMALISASI KINERJA DESA DI KABUPATEN SUMEDANG JAWA BARAT TAHUN 2022 (STUDI KASUS PADA DESA MANGUNARGA, DESA GUDANG, DAN DESA CITALI) Meidila; Aryana, Ken Paramitha
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 15 No. 3 (2025): Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v15i3.11185

Abstract

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi hal penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat serta mendukung implementasi good governance. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh Kabupaten Sumedang adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa (SAKIP Desa), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menganalisis penerapan SAKIP Desa di Desa Mangunarga, Desa Gudang dan Desa Citali, yang masing-masing memiliki kategori nilai berbeda (A, B, dan C) pada tahun 2022. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, sekretaris desa, pengguna SAKIP Desa, dan BPD, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SAKIP Desa berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Desa Mangunarga, dengan kategori A, menunjukkan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal. Desa Gudang, dengan kategori B, mengalami kendala pada pemahaman perangkat desa terhadap SAKIP dan pengarsipan dokumen yang tidak terintegrasi. Sementara itu, Desa Citali, dengan kategori C, menghadapi hambatan signifikan seperti rotasi perangkat desa dan minimnya pembinaan teknis. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan berbasis kasus, digitalisasi dokumen, dan pendampingan teknis untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dan efektivitas implementasi SAKIP Desa. Kolaborasi yang erat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak positif yang lebih nyata bagi masyarakat.
Tinjauan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Gerakan Indonesia Raya Aryana, Ken Paramitha; Hasan, Annisa Nabila; Nisa, Farhatun
Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Vol 5 No 1 (2025): JISHI - Juni 2025
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jishi.291

Abstract

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. Data diperoleh dari laporan-laporan resmi yang dipublikasikan oleh GERINDRA, termasuk Surat Pernyataan Kepatuhan, Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, serta Laporan Asurans Independen dari Kantor Akuntan Publik. Analisis difokuskan pada kesesuaian pelaporan dengan ketentuan regulasi dan indikator good governance dalam pendanaan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GERINDRA telah menunjukkan upaya pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan laporan yang telah diaudit secara independen dan penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Keterlibatan Kantor Akuntan Publik dalam proses audit mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan kampanye yang akuntabel. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara pengurus pusat dan daerah dalam penyusunan laporan masih perlu diperkuat, terutama untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan pelaporan di tingkat regional. Temuan ini penting bagi penguatan tata kelola keuangan partai politik di Indonesia serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang mendukung transparansi pendanaan politik sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat.
Flypaper effect di Pulau Jawa: Pengaruh pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah terhadap belanja daerah dengan moderasi pertumbuhan ekonomi Apriliani, Dewi Martika; Fitrijanti, Tettet; Aryana, Ken Paramitha
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 5 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.817

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena flypaper effect pada kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan pendekatan explanatory sequential. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa TKD dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun besarnya pengaruh TKD mengindikasikan terjadinya flypaper effect di sebagian besar daerah. Pertumbuhan ekonomi terbukti memperkuat pengaruh TKD dan PAD terhadap belanja daerah. Fenomena flypaper effect pada tahun 2018-2023 dialami oleh 78% dari 113 daerah di Pulau Jawa. Temuan kualitatif memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana TKD yang diterima, melainkan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran dan kebijakan belanja daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan mendukung kemandirian fiskal daerah.
Konsepsi Corporate Social Responsibility Pada Peraturan Menteri BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hasan, Annisa Nabila; Aryana, Ken Paramitha
Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Vol 4 No 1 (2024): JISHI - Juni 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jishi.166

Abstract

Dalam dua dekade belakangan ini, praktek Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia semakin meningkat. Namun, hingga saat ini, konsensus akan definisi CSR dan peran perusahaan dalam masyarakat masih terbilang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mendefinisikan CSR serta memandang perannya dalam masyarakat. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metodologinya. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian literatur berupa uraian atau deskripsi tentang studi literatur dan peraturan perundangan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles and Huberman yang terdiri dari (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Verifikasi. Kesimpulan dalam studi ini adalah definisi CSR BUMN menggunakan teori etika dimana CSR dipandang sebagai kontribusi perusahaan berbasis nilai etis, yaitu hal yang baik dan tepat untuk dilakukan oleh perusahaan bagi kemakmuran masyarakat. Dilihat dari karakteristik dasarnya, CSR BUMN bersifat wajib karena dimandatkan oleh hukum; telah mengelola dampak yang dihubungkan langsung dengan SDGs; berorientasi pada beberapa pemangku kepentingan; menyelaraskan antara tanggung jawab ekonomi dan sosial; dan memiliki nilai atau dasar filosofis. Terdapat gap terkait aspek filantropi dimana CSR BUMN masih diarahkan dalam pemberian bantuan. Dalam hal ini, bantuan atau hal yang bersifat filantropi merupakan pendekatan CSR tradisional yang berlawanan dengan pendekatan CSR kontemporer.