Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementation of Spatial Planning Law in Addressing Environmental Problems in Urban Areas Rika Santina; Raja Agung Kesuma Arcaropeboka; Rendy Renaldy; Kamal Fahmi Kurnia; Arif Hidayatullah
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i2.164

A city is one of the areas heavily populated by people. In Indonesia, there are a total of 98 cities. A city is a complex area because it has various zones such as central zones, industrial zones, and suburban zones. Additionally, a city should also have green open spaces. Green open spaces can help minimize global warming and the greenhouse effect in urban areas. Moreover, cities often grapple with waste issues. Urban residents should develop good mental attitudes and habits, such as not littering. Cooperation between the government, which builds proper and appropriate urban planning by providing green areas, and the public's awareness to maintain city cleanliness by disposing of waste properly, is necessary.

ANALISIS TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN MERCHANT AKIBAT KESALAHAN SISTEM(Studi Kasus Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) Selvan, Tamil; Sri Zanariyah; Rika Santina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ktk86x72

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Marketplace atas kerugian Merchant akibat kesalahan sistem. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan berbasis kasus yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber informasi. Temuan penelitian ini memberi makna bahwa tanggung jawab penyelenggara E-Commerce diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian Perlindungan Hukum kepada Merchant akibat kesalahan sistem Marketplace sehingga menjadi sebuahperbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Maka Marketplace sebagai penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya dan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik secara aman dan andal, sehingga segala kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian pada Merchant seharusnya menjadi tanggung jawab Marketplace, sebab Marketplace memiliki wewenang identifikasi, otentikasi serta otorisasi dalam terjadinya suatu transaksi pada kanal yang dikuasainya. Putusan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangannya meminta agar pihak pembeli ikut ditarik sebagai pihak tentu sah saja, namun merupakan hubungan hukum yang berbeda antara pembeli sebagai konsumen akhir yang menerima produk atas transaksinya pada Marketplace, dengan hubungan hukum kesalahan sistem Marketplace yang menyebabkan kerugian pada Merchant. Kata Kunci : Marketplace, merchant, IRS Market, e-commerce

ANALISIS TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN MERCHANT AKIBAT KESALAHAN SISTEM(Studi Kasus Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) Selvan, Tamil; Sri Zanariyah; Rika Santina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ktk86x72

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Marketplace atas kerugian Merchant akibat kesalahan sistem. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan berbasis kasus yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber informasi. Temuan penelitian ini memberi makna bahwa tanggung jawab penyelenggara E-Commerce diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian Perlindungan Hukum kepada Merchant akibat kesalahan sistem Marketplace sehingga menjadi sebuahperbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Maka Marketplace sebagai penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya dan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik secara aman dan andal, sehingga segala kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian pada Merchant seharusnya menjadi tanggung jawab Marketplace, sebab Marketplace memiliki wewenang identifikasi, otentikasi serta otorisasi dalam terjadinya suatu transaksi pada kanal yang dikuasainya. Putusan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangannya meminta agar pihak pembeli ikut ditarik sebagai pihak tentu sah saja, namun merupakan hubungan hukum yang berbeda antara pembeli sebagai konsumen akhir yang menerima produk atas transaksinya pada Marketplace, dengan hubungan hukum kesalahan sistem Marketplace yang menyebabkan kerugian pada Merchant. Kata Kunci : Marketplace, merchant, IRS Market, e-commerce

Law and Ethics in The Use of Information Technology: A Study on Privacy and Data Security Muhammad Abdurrohman Sholih; Rika Santina
Journal of Law, Society and Living Norms Vol. 1 No. 1 (2025): August 2025
Publisher : CV. Norma Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66111/vzej4x78

This paper critically analyzes Indonesia's legal and ethical framework for privacy and data security amid rapid digital transformation, using a juridical-normative approach and case studies to evaluate the effectiveness of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) in addressing contemporary challenges. The research addresses a significant paradox where Indonesia's accelerating digital economic growth and high internet penetration contrast sharply with escalating cyber threats reported by the National Cyber and Encryption Agency (BSSN) and increasing large-scale data breach incidents causing public concern. The central research question examines: To what extent is the PDP Law effective in protecting citizens' privacy and data security in Indonesia's digital transformation era, and what are the key legal, technical, and ethical challenges that hinder its optimal implementation? The analysis examines key PDP Law provisions, comparing them with the EU's General Data Protection Regulation (GDPR) as a global benchmark, while presenting case studies of major data breaches at Tokopedia (2020), BPJS Kesehatan (2021), and the General Elections Commission (2023) to illustrate gaps between regulatory frameworks and practical implementation. The discussion extends to complex ethical dilemmas including state digital surveillance and AI-driven personal data analysis threatening citizens' privacy rights. Findings reveal that while the PDP Law establishes a strong legal foundation and represents a significant milestone, its effectiveness remains limited by weak enforcement, institutional cybersecurity vulnerabilities, and unresolved ethical issues, leading to strategic recommendations for government, organizations, and the public to collectively build a comprehensive, adaptive, and sustainable national data protection ecosystem for future digital challenges.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search