Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementation of Spatial Planning Law in Addressing Environmental Problems in Urban Areas Rika Santina; Raja Agung Kesuma Arcaropeboka; Rendy Renaldy; Kamal Fahmi Kurnia; Arif Hidayatullah
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i2.164

Abstract

A city is one of the areas heavily populated by people. In Indonesia, there are a total of 98 cities. A city is a complex area because it has various zones such as central zones, industrial zones, and suburban zones. Additionally, a city should also have green open spaces. Green open spaces can help minimize global warming and the greenhouse effect in urban areas. Moreover, cities often grapple with waste issues. Urban residents should develop good mental attitudes and habits, such as not littering. Cooperation between the government, which builds proper and appropriate urban planning by providing green areas, and the public's awareness to maintain city cleanliness by disposing of waste properly, is necessary.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN MERCHANT AKIBAT KESALAHAN SISTEM(Studi Kasus Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) Selvan, Tamil; Sri Zanariyah; Rika Santina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ktk86x72

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Marketplace atas kerugian Merchant akibat kesalahan sistem. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan berbasis kasus yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber informasi. Temuan penelitian ini memberi makna bahwa tanggung jawab penyelenggara E-Commerce diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian Perlindungan Hukum kepada Merchant akibat kesalahan sistem Marketplace sehingga menjadi sebuahperbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Maka Marketplace sebagai penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya dan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik secara aman dan andal, sehingga segala kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian pada Merchant seharusnya menjadi tanggung jawab Marketplace, sebab Marketplace memiliki wewenang identifikasi, otentikasi serta otorisasi dalam terjadinya suatu transaksi pada kanal yang dikuasainya. Putusan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangannya meminta agar pihak pembeli ikut ditarik sebagai pihak tentu sah saja, namun merupakan hubungan hukum yang berbeda antara pembeli sebagai konsumen akhir yang menerima produk atas transaksinya pada Marketplace, dengan hubungan hukum kesalahan sistem Marketplace yang menyebabkan kerugian pada Merchant. Kata Kunci : Marketplace, merchant, IRS Market, e-commerce
ANALISIS TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN MERCHANT AKIBAT KESALAHAN SISTEM(Studi Kasus Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) Selvan, Tamil; Sri Zanariyah; Rika Santina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ktk86x72

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Marketplace atas kerugian Merchant akibat kesalahan sistem. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan berbasis kasus yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber informasi. Temuan penelitian ini memberi makna bahwa tanggung jawab penyelenggara E-Commerce diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian Perlindungan Hukum kepada Merchant akibat kesalahan sistem Marketplace sehingga menjadi sebuahperbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Maka Marketplace sebagai penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya dan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik secara aman dan andal, sehingga segala kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian pada Merchant seharusnya menjadi tanggung jawab Marketplace, sebab Marketplace memiliki wewenang identifikasi, otentikasi serta otorisasi dalam terjadinya suatu transaksi pada kanal yang dikuasainya. Putusan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangannya meminta agar pihak pembeli ikut ditarik sebagai pihak tentu sah saja, namun merupakan hubungan hukum yang berbeda antara pembeli sebagai konsumen akhir yang menerima produk atas transaksinya pada Marketplace, dengan hubungan hukum kesalahan sistem Marketplace yang menyebabkan kerugian pada Merchant. Kata Kunci : Marketplace, merchant, IRS Market, e-commerce