Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PROBLEMATIKA DISIPLIN DALAM MENJAGA ETIKA PENDIDIKAN ANAK DALAM PERPEKTIF HAM Murdoko
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.63

Abstract

Dalam memastikan perlindungan anak, sejumlah tantangan muncul dalam praktiknya, termasuk ketidakkonsistenan antara peraturan dan implementasi di lapangan, masalah dalam menyeimbangkan antara kedisiplinan dan perlindungan anak, dan masalah dalam menggabungkan etika pendidikan dengan perlindungan anak. Masalah-masalah ini merupakan tantangan yang signifikan dalam lingkungan pedagogis di Indonesia. Dalam penelitian ini, metodologi studi normatif atau doktrinal digunakan, yang merinci lemahnya pemantauan dan evaluasi yang mengarah pada regulasi yang kurang efisien. Selain itu, menyeimbangkan antara disiplin yang efektif dan perlindungan hak-hak anak dalam kebijakan pendidikan merupakan tantangan yang kompleks. Kebijakan pendidikan harus melindungi anak-anak dari kekerasan sekaligus mendorong pengembangan disiplin yang positif. Mengadopsi perspektif holistik yang mempertimbangkan perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak sangat penting untuk mencapai hal ini. Pemantauan yang ketat dan keterlibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting.
PEMAHAMAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PELAKU USAHA RUMAH MAKAN Murdoko
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 01 (2024): JANUARI 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada konsumennya guna mendapatkan pelayanan yang baik dan hak yang sesuai denga napa yang ditawarkan. Dalam hal ini pelaku usaha perlu dibekali dengan pemahaman berkaitan tentang perlindungan dan hak-hak konsumen sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan berbasis presentasi atau ceramah. Pemaparannya menerapkan hal-hal yang akan di laksanakan dengan mengedukasi bagaimana berupaya memahamkan dan tentang perlindungan konsumen yang harus diketahui oleh pelaku usaha, khususnya rumah makan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahamkan kembali kepada pelaku usaha beserta karyawannya untuk senantiasa bekerja dengan memperhatikan hak-hak konsumen. Hasil dari kegiatan ini adalah para pakerja mampu memahami tentang hak-hak konsumen, sehingga dampak yang dihasilkan adalah pelayanan lebih ramah dan professional.
PEMAHAMAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA BAGI RESIDIVIS (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman) Murdoko
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 03 (2024): MEI 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, pemahaman hukum memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, terutama di kalangan residivis. Lembaga ini, didirikan pada tahun 1999, berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana, terutama mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal berulang.Studi tentang pemahaman hukum di lembaga ini memperlihatkan bahwa pemahaman norma hukum, kewajiban, hak, serta nilai moral merupakan faktor penting dalam mengurangi tingkat residivisme. Penyuluhan hukum melalui ceramah langsung menjadi metode yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman hukum para narapidana, membantu mencegah pengulangan tindak pidana, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Melalui pemahaman hukum yang mendalam, diharapkan dapat mengurangi tingkat kembalinya mereka ke dunia kriminal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan berbasis presentasi atau ceramah. Pemaparannya menerapkan hal-hal yang akan di laksanakan dengan mengedukasi pada residivis di Lapas Kelas IIB Sleman. Luaran yang dihasilkan adalah meningkatkan kesadaran hukum bagi para residivis.
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REMISSION FOR INMATES IN THE LEGAL JURISDICTION OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA Murdoko
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES Vol. 2 No. 02 (2024): MAY 2024
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The analysis of the implementation of remission for inmates in the legal jurisdiction of the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta explores the execution of remission for Correctional Inmates (WBP) in this region. The focus is on the reduction of sentences as a form of appreciation for inmates who demonstrate good performance, dedication, and discipline in rehabilitation programs, in accordance with applicable legal provisions. Remission is a crucial component of the correctional system as it provides inmates with the opportunity to reduce their sentences based on positive participation and behavior in rehabilitation. However, the implementation of remission raises concerns about justice, legal compliance, and its impact on inmates and society. This study aims to evaluate the implementation of remission in the region in a fair, transparent manner, and in accordance with legal provisions. With a rich cultural heritage, this area needs to ensure that the implementation of remission supports the rehabilitation of inmates to reintegrate into society productively and responsibly. This research employs a normative juridical approach to analyze how remission is regulated by law and how it adheres to prevailing legal principles. The emphasis on legal aspects allows the study to explore and evaluate the effectiveness, compliance, and practical impact of the implementation of remission for inmates in the jurisdiction of the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta