Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Journal of Humanities and Social Studies
Murdoko
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA DISIPLIN DALAM MENJAGA ETIKA PENDIDIKAN ANAK DALAM PERPEKTIF HAM Murdoko
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.63

Abstract

Dalam memastikan perlindungan anak, sejumlah tantangan muncul dalam praktiknya, termasuk ketidakkonsistenan antara peraturan dan implementasi di lapangan, masalah dalam menyeimbangkan antara kedisiplinan dan perlindungan anak, dan masalah dalam menggabungkan etika pendidikan dengan perlindungan anak. Masalah-masalah ini merupakan tantangan yang signifikan dalam lingkungan pedagogis di Indonesia. Dalam penelitian ini, metodologi studi normatif atau doktrinal digunakan, yang merinci lemahnya pemantauan dan evaluasi yang mengarah pada regulasi yang kurang efisien. Selain itu, menyeimbangkan antara disiplin yang efektif dan perlindungan hak-hak anak dalam kebijakan pendidikan merupakan tantangan yang kompleks. Kebijakan pendidikan harus melindungi anak-anak dari kekerasan sekaligus mendorong pengembangan disiplin yang positif. Mengadopsi perspektif holistik yang mempertimbangkan perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak sangat penting untuk mencapai hal ini. Pemantauan yang ketat dan keterlibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting.
PEMAHAMAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PELAKU USAHA RUMAH MAKAN Murdoko
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 01 (2024): JANUARI 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada konsumennya guna mendapatkan pelayanan yang baik dan hak yang sesuai denga napa yang ditawarkan. Dalam hal ini pelaku usaha perlu dibekali dengan pemahaman berkaitan tentang perlindungan dan hak-hak konsumen sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan berbasis presentasi atau ceramah. Pemaparannya menerapkan hal-hal yang akan di laksanakan dengan mengedukasi bagaimana berupaya memahamkan dan tentang perlindungan konsumen yang harus diketahui oleh pelaku usaha, khususnya rumah makan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahamkan kembali kepada pelaku usaha beserta karyawannya untuk senantiasa bekerja dengan memperhatikan hak-hak konsumen. Hasil dari kegiatan ini adalah para pakerja mampu memahami tentang hak-hak konsumen, sehingga dampak yang dihasilkan adalah pelayanan lebih ramah dan professional.
PEMAHAMAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA BAGI RESIDIVIS (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman) Murdoko
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 03 (2024): MEI 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, pemahaman hukum memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, terutama di kalangan residivis. Lembaga ini, didirikan pada tahun 1999, berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana, terutama mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal berulang.Studi tentang pemahaman hukum di lembaga ini memperlihatkan bahwa pemahaman norma hukum, kewajiban, hak, serta nilai moral merupakan faktor penting dalam mengurangi tingkat residivisme. Penyuluhan hukum melalui ceramah langsung menjadi metode yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman hukum para narapidana, membantu mencegah pengulangan tindak pidana, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Melalui pemahaman hukum yang mendalam, diharapkan dapat mengurangi tingkat kembalinya mereka ke dunia kriminal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan berbasis presentasi atau ceramah. Pemaparannya menerapkan hal-hal yang akan di laksanakan dengan mengedukasi pada residivis di Lapas Kelas IIB Sleman. Luaran yang dihasilkan adalah meningkatkan kesadaran hukum bagi para residivis.
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REMISSION FOR INMATES IN THE LEGAL JURISDICTION OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA Murdoko
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES Vol. 2 No. 02 (2024): MAY 2024
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The analysis of the implementation of remission for inmates in the legal jurisdiction of the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta explores the execution of remission for Correctional Inmates (WBP) in this region. The focus is on the reduction of sentences as a form of appreciation for inmates who demonstrate good performance, dedication, and discipline in rehabilitation programs, in accordance with applicable legal provisions. Remission is a crucial component of the correctional system as it provides inmates with the opportunity to reduce their sentences based on positive participation and behavior in rehabilitation. However, the implementation of remission raises concerns about justice, legal compliance, and its impact on inmates and society. This study aims to evaluate the implementation of remission in the region in a fair, transparent manner, and in accordance with legal provisions. With a rich cultural heritage, this area needs to ensure that the implementation of remission supports the rehabilitation of inmates to reintegrate into society productively and responsibly. This research employs a normative juridical approach to analyze how remission is regulated by law and how it adheres to prevailing legal principles. The emphasis on legal aspects allows the study to explore and evaluate the effectiveness, compliance, and practical impact of the implementation of remission for inmates in the jurisdiction of the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta
The End of Blasphemy Crimes in Indonesia: Shifts in Human Rights Limitations and MUI’s Fatwa Authority Tobroni, Faiq; Tahir, Ach; Iswantoro; Basuki, Udiyo; Murdoko
LITIGASI Vol. 26 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i2.31471

Abstract

The old Indonesian Criminal Code poses problems with regard to the handling of religious crimes. For example, Article 156a criminalises religious expressions considered deviant or heretical. The old Criminal Code limits religious expression by criminalising heretical religious interpretations. These limitations obscure the freedom of religion as a human right. This study examines the paradigm shift in human rights limitations in the new Criminal Code, and its impact on the fatwa authority of the Indonesian Ulema Council (MUI). A normative juridical method is employed through a literature-based analysis of statutory provisions on blasphemy offences under both the former Indonesian Criminal Code and the new 2023 Indonesian Criminal Code, alongside fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) and relevant legal and human rights scholarship. The findings demonstrate that Article 300 of the new Criminal Code reconfigures the regulation of blasphemy offences by shifting the framework of limitations on human rights of religious expression, particularly through changes in the scope of criminalisation and the normative role of the fatwa authority. Criminalisation now applies to actions that interfere with freedom of religion, rather than to blasphemy against religion itself. The objective of limitation has shifted from protecting religion to protecting religious freedom. This change has implications for the role of local fatwa authorities in handling religious crimes.
Co-Authors Basuki, Udiyo Faiq Tobroni Iswantoro Tahir, Ach