Garuda - Garba Rujukan Digital

Sari, Nia Ayu Mayang

Unknown Affiliation

Author-ID : 8241099

Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia: Suatu Kajian Komprehensif Terhadap Regulasi Nasional dan Internasional Irayadi, Muhammad; Candra, Handika; Hermawan, Muhammad Bayu; Sari, Nia Ayu Mayang
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1456

Anak merupakan individu dengan esensi dan kehormatan yang unik, dilindungi oleh berbagai peraturan hukum. Sejumlah regulasi mendefinisikan "anak" berdasarkan usia dan status perkawinan. Internasional memandang perlindungan hak anak melalui Deklarasi Anak 1979 dan Konvensi Hak Anak 1989. Di Indonesia, konstitusi dan undang-undang telah mencoba melindungi hak anak. Akan tetapi, anak jalanan seringkali mengalami kesulitan yang berbeda dengan anak-anak lain, dan memiliki berbagai alasan mengapa mereka berada di jalanan. Anak jalanan juga menghadapi berbagai bentuk kekerasan, membutuhkan penanganan khusus. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Data dikumpulkan dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hukum yang ada dan penerapannya. Penelitian ini didominasi oleh kajian literatur, dengan sumber data primer dan sekunder. Meski anak-anak di Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan, anak jalanan sering dilihat sebagai beban. Banyak di antaranya mendapat perlakuan buruk dan terpaksa bekerja di jalanan. Konvensi Hak Anak menekankan empat hak dasar anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab negara dan masyarakat, dijamin oleh UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Perlindungan anak melibatkan berbagai aspek sosial dan hukum yang harus diterapkan secara menyeluruh. Negara harus memastikan hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi, mendapat perawatan, memiliki identitas, dan banyak hak lainnya.

Kebijakan Implementasi Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Pada Kasus Pinjaman Online di Indonesia Anindya, Aikoo; Sari, Nia Ayu Mayang
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1691

The implementation of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection in Indonesia’s online lending services has presented new challenges and responsibilities for service providers. While this law provides a robust legal framework to protect consumers' personal data, its practical application remains problematic. Findings show that personal data breaches and unethical debt collection practices continue to occur, highlighting gaps in enforcement. In addition, many service providers still lack full compliance with the law due to insufficient understanding of their obligations, and consumers are often unaware of their data protection rights. The study also identifies the need for stricter supervision and cooperation between regulators, service providers, and other relevant stakeholders to ensure the law is applied effectively. Public education campaigns and consistent enforcement of penalties are essential to strengthen legal protections for consumers. This study recommends periodic evaluations of the law’s implementation, the development of comprehensive monitoring mechanisms, and the enhancement of technological resources to support better oversight of the online lending industry. Strengthening these efforts would contribute to a safer and more reliable fintech ecosystem in Indonesia.

Analisis Yuridis Implementasi Penanganan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 7494/K/Pid.Sus/2024) Setiawan, Anggie Bagus; Sari, Nia Ayu Mayang
Postulat Vol 4 No 1 (2026): POSTULAT: Jurnal Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v4i1.2155

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis secara yuridis penggunaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam menangani tindak pidana narkotika. Putusan Mahkamah Agung No. 7494/K/Pid.Sus/2024 adalah subjek studi kasus yang bertujuan untuk menemukan hambatan dalam praktik peradilan. Bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan, dan bahan hukum sekunder, seperti jurnal dan doktrin hukum yang relevan, dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pembuktian, terutama dalam hal unsur “menjadi perantara dalam jual beli,” menunjukkan bahwa kegagalan implementasi penanganan kasus. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat membuat hakim percaya, terutama tentang niat jahat terdakwa (mens rea). Mereka juga tidak membawa terdakwa dan orang lain yang pernah bertemu dengan terdakwa. Ada perbedaan antara standar pembuktian yang ketat di tingkat pengadilan dan metode penyidikan yang bergantung pada bukti fisik, seperti yang ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman terdakwa. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan yang sistematis dalam menerapkan undang-undang dapat melemahkan upaya pemberantasan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategis dalam prosedur penyidikan dan penuntutan. Ini termasuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga penegak hukum dan meningkatkan kemampuan forensik digital.

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Journal of Law

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Law