Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edusoshum: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Humaniora Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Welly Gosal
Universitas Pelita Harapan
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sita Marital dan Kesetaraan Gender Implikasi Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perceraian Andreas Bintang Raja Sihombing; Cecillya Rosa Yohanna Surbakti; Christo Sitorus; Darren William Hermanto; Joshua Sabam Jonathan Hutagalung; Justyn Valentino; Welly Gosal; Yoandhika Aliantoni; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1707

Abstract

Kesetaraan gender merupakan konsep modern yang sering kali berkontradiksi dengan dinamika masyarakat Indonesia yang cenderung masih bersifat patriarkis. Budaya-budaya di Indonesia kerap menempatkan pria sebagai sosok dominan, baik dalam rumah tangga, ekonomi, politik, maupun institusi publik. Meskipun demikian, secara hukum Indonesia telah mengupayakan legislasi untuk mendorong hak asasi manusia yang bertujuan menyetarakan status gender. Salah satu implementasinya secara praktis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Undang-undang ini menjadi landasan bagi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upaya menyetarakan posisi antara pria dan wanita. Dalam perkara perceraian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ekspektasi kultural yang cenderung memihak pria. Namun, seiring perkembangan zaman, kita dapat melihat beberapa perubahan dalam dinamika gender, di mana perempuan kini semakin dianggap setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sita marital dan pengaruhnya terhadap perempuan serta implikasinya bagi hak asasi perempuan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan menganalisis undang-undang serta data-data relevan untuk mencapai konsensus dan memaparkan problematika ketimpangan gender, terutama dalam konteks perceraian yang berakar dalam masyarakat Indonesia.
Pembuktian Peradilan di Pengadilan Niaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg Clarisa Sondang Sibarani; Joshua Hutagalung; Michael Zona Pangaribuan; Shabiha Elena Putri; Triani Cahya Hutahaean; Yoandhika Aliantoni; Welly Gosal; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.3627

Abstract

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang memunculkan persoalan hukum mengenai terpenuhinya unsur pembuktian sederhana ketika terdapat perbedaan klaim terkait keberadaan utang, pembayaran, dan kreditor lain. Tujuan penelitian ini adalah menilai apakah perkara tersebut memenuhi kriteria pembuktian sederhana serta kesesuaiannya dengan prinsip summary proceeding sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan ruang lingkup kajian berupa peraturan perundang-undangan dan doktrin kepailitan. Sampel ditentukan melalui purposive sampling, meliputi UU Kepailitan, putusan-putusan yang relevan, serta literatur akademik. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis normatif melalui penafsiran peraturan dan kajian doktrinal. Simpulan utama menunjukkan bahwa sengketa faktual yang menuntut pemeriksaan mendalam dapat menggugurkan penerapan asas pembuktian sederhana. Kebaruan penelitian terletak pada penegasan batas konseptual pembuktian sederhana dalam perkara yang melibatkan sengketa pembayaran. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya standar penilaian yang lebih terukur bagi hakim guna meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam putusan pailit.
The Responsibility of Local Governments and the Interfaith Harmony Forum in Regulating the Establishment of Houses of Worship in Indonesia Joshua Sabam Jonathan Hutagalung; Matthew Benedictus Manuputty; Shabiha Elena Putri; Welly Gosal
Edusoshum : Journal of Islamic Education and Social Humanities Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Ikatan Cendikiawan Ilmu Pendidikan Islam (ICIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52366/edusoshum.v6i1.348

Abstract

This study aims to analyze the role of local government in regulating the establishment of houses of worship in Indonesia through a case study of the Prayer House of the Indonesian Faithful Christian Church Congregation (GKSI) Padang in the City of Padang, West Sumatra. The regulation of the establishment of houses of worship under the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs No. 9 and No. 8 of 2006 grants significant authority to local governments in terms of administrative verification, facilitation of interreligious harmony, and conflict mediation. However, in practice, this authority often operates within a tension between maintaining public order and ensuring the protection of the constitutional right to freedom of religion. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach and a case study design, utilizing the analysis of statutory regulations, official documents, media reports, and academic literature. The findings indicate that, in the case of GKSI Padang, the local government has functioned as both an administrative regulator and a conflict mediator. Nevertheless, its role as a guarantor of constitutional rights remains suboptimal, particularly in preventing vigilantism and ensuring the security of religious worship. This study recommends strengthening local government standard operating procedures based on principles of non-discrimination, accountability, and human rights protection in order to prevent similar conflicts in the future.
Peran Konsultan dalam Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital 5.0 Cecillya Surbakti; Joshua Hutagalung; Matthew Manuputy; Michael Zona Pangaribuan; Welly Gosal; Pietro Grassio Eko Yulio; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2436

Abstract

Dengan cepatnya kemajuan teknologi di Era Digital 5.0 telah mengubah penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan bertambahnya risiko pelanggaran hak cipta di ruang digital yang tak terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi dan menegakkan hak tersebut, terutama dalam konteks pelanggaran lagu “Bilang Saja” oleh Agnez. Metode analisis data yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan cara studi pustaka dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berfungsi tidak hanya dalam litigasi, tetapi juga dalam pendaftaran, pembuatan kontrak digital, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak yurisdiksi. Keunikan penelitian ini terdapat pada penggabungan teori hukum digital 5.0, seperti law by design, techno-regulation, dan pluralisme hukum digital, yang menjadikan Konsultan sebagai perancang perlindungan hukum di zaman teknologi yang berkembang saat ini.
Laporan PPATK, Data Rekening dan Transaksi Keuangan Dapat Dijadikan Bukti Tambahan Tanpa Memerlukan Pembuktian Tambahan Clarissa Sondang Sibarani; Joshua Hutagalung; Michael Zona Pangaribuan; Shabiha Elena Putri; Triani Cahya Hutahaean; Yoandhika Aliantoni; Welly Gosal; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3240

Abstract

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga intelijen keuangan yang berperan sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Melalui kewenangannya, PPATK mengelola laporan transaksi keuangan mencurigakan dan menghasilkan Laporan Analisis (LHA) yang menjadi dasar bagi penyidik ​​untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN PTK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan memiliki kedudukan yang krusial sebagai alat bukti tambahan dalam proses penuntutan pidana. Meskipun LHA tidak dapat dijadikan alat bukti langsung di pengadilan karena sifatnya yang rahasia, namun dokumen-dokumen tersebut sah digunakan pada tahap penyidikan untuk memperkuat alat bukti lain dan mengungkap keterkaitan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Data rekening dan transaksi keuangan memberikan dasar objektif untuk melacak asal-usul dana gelap dan mendukung proses penyitaan dan penyitaan aset. Dengan demikian, laporan PPATK memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem pembuktian pidana dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan di Indonesia.
Co-Authors Andreas Bintang Raja Sihombing Cecillya Rosa Yohanna Surbakti Cecillya Surbakti Christo Sitorus Clarisa Sondang Sibarani Clarissa Sondang Sibarani Darren William Hermanto Joshua Hutagalung Joshua Sabam Jonathan Hutagalung Justyn Valentino Matthew Benedictus Manuputty Matthew Manuputy Michael Zona Pangaribuan Pietro Grassio Eko Yulio Shabiha Elena Putri Triani Cahya Hutahaean Yoandhika Aliantoni Yuni Priskila Ginting