Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Darma Agung Innovative: Journal Of Social Science Research Journal Of Law Sciences (Legisci)
Wasiska, Asti
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DIBERIKAN KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) Wasiska, Asti
JURNAL DARMA AGUNG Vol 33 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v33i1.5463

Abstract

Perizinan usaha pertambangan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dalam pembangunan, terutama yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi masyarakat (Ormas) memegang peranan penting dalam advokasi, kontrol sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada Ormas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan dan penyaluran izin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan perdata yang terkait dengan perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada Ormas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan izin tersebut, dan dampak perizinan usaha pertambangan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada Ormas dan tantangan serta peluang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, dilakukan kajian dengan menggunakan metodologiTinjauan Literatur, TIDAKtinjauan pustaka sistematis(SLR).Tinjauan Literaturatau kajian pustaka berdasarkan analisis komprehensif atas studi penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Pendekatan ini memungkinkan pencarian pokok bahasan dengan meliput berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, prosiding konferensi,bab buku, buku, dan laporan penelitian (repositori). Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang kebijakan hukum dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) di wilayah pertambangan, dengan fokus pembahasan pada kebijakan hukum di sektor pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas). Pemilihan pustaka yang relevan dilakukan melalui pencarian dengan menggunakan kata kunci tertentu. Kata kunci yang digunakan mencakup spektrum yang luas terkait sumber hukum, kebijakan, dan organisasi masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatanpendekatan hukumHasil penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa kebijakan pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) perlu dilakukan secara tepat, efektif dan efisien dalam kebijakan dan pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan secara konkret dan dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya perlu dirumuskan dan disusun secara khusus regulasi pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas), guna mengantisipasi dampak penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Comparative Analysis of Judicial Authority in Upholding Constitutionality: Indonesia’s Constitutional Court and us Supreme Court Wasiska, Asti; Saragih, Geofani Milthree; Setyawan, Edy; Tarmudi, Tarmudi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i2.46464

Abstract

In democratic governance, the Indonesian Constitutional Court and the United States Supreme Court serve as constitutional guardians, exercising judicial review within their respective legal traditions to uphold checks and balances and ensure the supremacy of the constitution. This study aims to compare the roles of the Indonesian Constitutional Court and the United States Supreme Court in implementing the principle of checks and balances through the judicial review mechanism. Using a normative juridical approach and comparative law methods, this study examines the institutional structure, scope of authority, and constitutional impact of the decisions of both institutions. The primary data sources include the constitutions of each country, specifically Article 24C of the 1945 Constitution and Article III of the United States Constitution, as well as Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court (in conjunction with Law Number 8 of 2011). The study shows that the United States Supreme Court has broader interpretive authority due to its common law tradition and the power of precedent, while the Indonesian Constitutional Court has limited authority within the context of a more normative civil law system. Differences in legal systems and institutional design affect the effectiveness of their oversight function.
Evaluasi Kebijakan Persyaratan Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia Hidayat, Agus; Wasiska, Asti; Faisal, Ahmad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16099

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan demokrasi di daerah. Sistem pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini adalah pemilihan secara langsung dipilih oleh rakyat. Banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Salah satu faktor penyebabnya adalah longgarnya kebijakan persyaratan calon kepala daerah, seperti kebijakan batasan usia calon, tingkat pendidikan, diperbolehkannya mantan terpidana termasuk terpidana korupsi, serta dinasti politik yang kesemuanya ini menjadikan kepala daerah terpilih tidak memiliki kualitas dan integritas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak efektif efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa longgarnya persyaratan merupakan salah satu faktor rendahnya kualitas dan integritas kepala daerah yang dihasilkan, sehingga penyelengaraan pemerintahan daerah menjadi tidak efektif efisien. Oleh karena itu perlunya evaluasi kebijakan persyaratan calon kepala daerah agar tercipta kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas, serta terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif efisien. Hal tersebut dilakukan melalui reformasi undang-undang pemilihan kepala daerah dengan dukungan semua pihak terutama partai politik dan pemerintah. Kata kunci: evaluasi kebijakan, persyaratan, pemilihan kepala daerah
Legal Protection of Restaurant Franchise Brands, in the Perspective of Trademark Law and Islamic Law Wasiska, Asti; Salikin, Adang Djumhur
Jurnal Legisci Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 October 2025 (In Progress)
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i2.981

Abstract

Background. Legal protection of restaurant franchise brands has a high urgency in the context of modern business developments in Indonesia. Trademarks, as legal and commercial identities, not only serve as differentiators but also as instruments that determine a business's sustainability and reputation. However, in practice, there are many trademark infringements in the form of imitation, unauthorized use, and manipulation that is detrimental to the original brand owner. Purpose. This study aims to examine the legal protection of restaurant franchise brands in the perspective of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as from the standpoint of Islamic law that emphasizes the protection of property (ḥifẓ al-māl), justice, and the prohibition of fraudulent practices (tadlīs). Method. The research method used is a normative juridical approach, with a legislative, conceptual, and maqāṣid al-syarī'ah perspective. Result. The results of the study show that legal protection in the Trademark Law has provided a strong normative basis, but its enforcement practices still face challenges. Conclusion. From the perspective of Islamic law, the protection of restaurant franchise brands is well-founded because it aligns with the principles of safeguarding ownership rights, preventing tyranny, and supporting the sustainability of halal businesses. Implementation. The integration between positive law and Islamic law is vital to strengthen the protection of restaurant franchise brands in order to create legal justice and certainty of doing business.
Co-Authors Adang Djumhur Salikin, Adang Djumhur Agus Hidayat Ahmad Faisal Edy Setyawan Saragih, Geofani Milthree Tarmudi, Tarmudi