Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Indonesian Journal of Science and Mathematics Education Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Action Research Literate (ARL) An-Nur : Jurnal Studi Islam IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Indonesian Journal of Community Empowerment
Tarmudi, Tarmudi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Nalar Fiqh Perbandingan sebagai Paradigma Moderasi Beragama dalam Pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi (1929 - 2013 M) Bani Rakhman, Alwi; Tarmudi, Tarmudi
AN NUR: Jurnal Studi Islam Vol. 16 No. 02 (2024): July - December
Publisher : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An-Nur Yogyakarta Komplek PP An Nur Ngrukem PO BOX 135 Bantul 55702 Yogyakarta Tlp/Fax (0274) 6469012. http://jurnalannur.ac.id/

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37252/annur.v16i02.971

Abstract

Artikel ini mendiskusikan nalar fiqh muqaran sebagai paradigma moderasi beragama menurut pandangan Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi (1929 – 2013 M). Al-Buthi dipilih sebagai objek kajian karena ia merupakan salah seorang muslim kontemporer terkemuka yang berpengaruh dalam bidang sosial keagamaan, khususnya fikih Islam. Ia jugamemiliki karakter yang kuat dalam menolak ekstremisme dan anti madzhab sebagaimana yang dianut oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Ekstremisme (al-guluw) dipandang sebagai sikap kontra-produktif dalam aspek keberagamaan karenadapat menjadi penghambat pemeliharaan kedamaian dan keharmonisan sosial. Kajian fiqh muqaran (fiqh perbandingan) dipandang sebagai salah satu upaya implementasi nilai-nilai moderat yang mampu diterapkan melalui pembelajaran fiqh. Penelitian kualitatif yang bersumber dari data kepustakaan dan diolah dengan analisis isi ini menguraikan permasalahan tentang bagaimana fiqh muqaran dapat menjadi sarana pembumian moderasi beragama dan menyimpulkan bahwa fikih muqa>ran setidaknya memiliki enam poin pokok, yakni: (1) mempertemukan beragam pandangan berdasar argumentasi,  (2) menghindarkan seseorang dari taqlid buta dan fanatisme buta terhadap kelompok/madzhab tertentu, (3) menyadarkan seseorang akan keterbatasan pengetahuannya, (4) membantu menjadikan seseorang menjadi semakin arif bijaksana dalam memilih jalan tengah, (4) membantu seseorang menempatkan madzhab secara proporsional (adil dan berimbang), (5) menjadi jembatan bagi para pembelajar untuk senantiasa bersikap arif dalam menempatkan dirinya, serta (6) mendorong seseorang untuk berfikir dan bersikap progresif namun penuh hormat kepada ulama terdahulu.
Implementasi Kebijakan Politik Hukum Dalam Penguatan Sistem Peradilan Di Indonesia Ali, Bisyru Maulana; Muntazah, Afwah; Rahmawati, Nadya Riyanti; Sugianto, Sugianto; Tarmudi, Tarmudi
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 2 (2025): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i2.959

Abstract

This article examines the implementation of legal political policies in strengthening the justice system in Indonesia as a central issue in efforts to realize justice and legal certainty. This research aims to analyze the extent to which legal political policies have contributed to strengthening the justice system in Indonesia. The research method used is a literature study with a focus on statutory regulations, previous research results, and reports from related institutions. The research results show that legal political policies have had a significant impact in strengthening the justice system, but there are still a number of challenges that need to be overcome. Several policies that have succeeded in improving the quality of justice include criminal law reform, increasing access to justice, and strengthening judicial institutions. However, there are still a number of obstacles such as weak law enforcement, corruption, and a lack of public legal awareness. For this reason, continuous efforts are needed from various parties, including the government, judicial institutions and society, to continue to improve and strengthen the justice system in Indonesia. The analysis covers institutional, regulatory, human resources and judicial infrastructure aspects.
DARI KEJAHATAN KE KEADILAN: MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYEMBUNYIAN MAYAT BAYI OLEH IBU KANDUNG DAN IMPLIKASINYA PADA PENEGAKAN HUKUM Boleng, Theodora Kristina; Tarmudi, Tarmudi; Puspitasari, Fatrulah
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.572

Abstract

Abstrak : Penyembunyian mayat merupakan tindak pidana yang sering kali menimbulkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum. Jurnal ini membahas berbagai teknik penyembunyian yang digunakan oleh pelaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk menyembunyikan mayat. Melalui analisis kasus nyata dan wawancara dengan ahli forensik, artikel ini mengungkap metode umum yang digunakan pelaku dan dampaknya terhadap proses investigasi. Fokus utama adalah pada bagaimana penyembunyian mayat dapat menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk menemukan dan mengidentifikasi korban.Artikel ini juga mengeksplorasi dampak dari tindak pidana ini terhadap pemulihan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Dengan memberikan wawasan tentang dinamika penyembunyian mayat dan tantangan yang dihadapi dalam proses investigasi, artikel ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi untuk strategi investigasi yang lebih efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kejahatan ini dan memperkuat sistem keadilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus serupa di masa depan.Kata Kunci : penyembunyian mayat, forensik, penegakan hukumAbstract : Corpse concealment is a complex crime that presents significant challenges for law enforcement. This journal explores various techniques used by perpetrators to hide bodies and the factors influencing their decision to do so. Through the analysis of real cases and interviews with forensic experts, the study reveals common methods of concealment and their impact on the investigative process. The primary focus is on how corpse concealment can obstruct law enforcement's ability to locate and identify victims.The journal also examines the implications of such crimes for achieving justice for victims and their families. By providing insights into the dynamics of corpse concealment and the challenges faced during investigations, this study aims to offer recommendations for more effective investigative strategies. The goal is to enhance understanding of this crime and strengthen the criminal justice system in addressing similar cases in the future.Keywords :Corpse concealment, forensic, law enforcement
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Tarmudi, Tarmudi; Widagdo, Gatot Subroto; Putra, Rengga Kusuma; Saragih, Geofani Milthree; Amelia, Risky
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10654

Abstract

This study aims to analyze freedom of association and assembly from a human rights perspective, and explore the challenges faced in its implementation in various countries. The scope of the study includes a review of various cases of violations of the right to freedom of association and assembly, both in countries with democratic and authoritarian systems. In addition, this study will also discuss the role of international organizations and civil society in promoting and protecting these rights. This study will not only discuss the theory and basic principles of freedom of association and assembly, but will also dig deeper into how these rights are implemented in practice, the challenges faced, and steps that can be taken to strengthen the protection of these freedoms throughout the world. This study is expected to make a significant contribution to understanding the complexity of freedom of association and assembly and its impact on human rights as a whole. This study uses a qualitative approach with a case study design. The qualitative approach was chosen because it allows researchers to dig deeper into freedom of association and assembly in the context of Human Rights (HAM).
KEGIATAN BERKELANJUTAN PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN DIRI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PENTINGNYA BERAKHLAK MULIA DI POLRES METRO JAKARTA UTARA Mumpuni, Sri; Maria, Kiki; Istiqomah, Istiqomah; Tarmudi, Tarmudi
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 2 No. 4 (2025): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, Juli 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/maju.v2i4.1350

Abstract

In relation to the role and purpose of community service, especially for prisoners at the North Jakarta Metro Police as mentioned above, there is an interesting phenomenon that has been implemented by a team of lecturers from Bung Karno University Jakarta by formally organizing a Community Service program in the prisoners' meeting room with the theme "Ongoing Activities for Legal Awareness Development and Community Empowerment in the Perspective of the Importance of Noble Morals at the North Jakarta Metro Police" on Wednesday, June 11, 2025 as a means of development and empowerment for these prisoners. The demands of economic life and the lack of skills in empowering themselves make it difficult to get decent work to meet their living needs. In this regard, moral values ​​greatly influence these things. This factor is one of the triggers for carrying out various methods including deviant actions that violate the law.  
Ecological dimension of fraction arithmetic activities within two neighbouring countries: Study on textbooks and reference model Sahara, Sani; Suryadi, Didi; Tarmudi, Tarmudi; Dasari, Dadan
Indonesian Journal of Science and Mathematics Education Vol. 8 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Science and Mathematics Education
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ijsme.v8i2.26456

Abstract

In this study, how the mathematical activities of fraction arithmetic within the textbooks of two neighbouring countries, Indonesia and Malaysia, are influenced by the specific conditions and constraints presented in school textbooks is reviewed and examined, and the reasons behind them are understood. Two complementary frameworks, the anthropological theory of didactics and didactical design research are used to conduct an ecological analysis contributing to the theoretical discourse and practical application. The theoretical conversation suggests that ecological differences shaping the content of textbooks from both countries exert distinct influences on specific tasks, particularly within contexts with the unique characteristics of each nation. Furthermore, the scope of additional components is also examined regarding how situational sets are presented. A reference epistemological model to frame the epistemological analysis as a basis for future didactic design is also discussed for its implications on practice.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Istiqomah, Istiqomah; Tarmudi, Tarmudi; Yusuf, Hudi; Dewi, Ratna; Umboh, Nova Konny
Action Research Literate Vol. 7 No. 10 (2023): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v7i10.181

Abstract

Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, namun terjadinya peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia menyebabkan kasus perlakuan yang tidak mausiawi terhadap pekerja Indonesia juga meningkat. Seiring peningkatan tersebut, untuk menjamin kehidupan yang layak, maka perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, khususnya dalam hal jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran, termasuk dalam tahap pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan. Namun, masih banyak pekerja migran yang tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Simpulan, bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri masih belum efektif, terutama dalam jaminan sosial. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mempelajari sistem hukum yang ada, mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum, menemukan masalah, membuat saran untuk perbaikan, dan meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri. Hasil penelitiannya menunjukkan Faktor penghambat pekerja migran tidak tercantum dalam jaminan sosial yaitu kecilnya jumlah kepesertaan tersebut diakibatkan pekerja migran Indonesia tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS
Comparative Analysis of Judicial Authority in Upholding Constitutionality: Indonesia’s Constitutional Court and us Supreme Court Wasiska, Asti; Saragih, Geofani Milthree; Setyawan, Edy; Tarmudi, Tarmudi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i2.46464

Abstract

In democratic governance, the Indonesian Constitutional Court and the United States Supreme Court serve as constitutional guardians, exercising judicial review within their respective legal traditions to uphold checks and balances and ensure the supremacy of the constitution. This study aims to compare the roles of the Indonesian Constitutional Court and the United States Supreme Court in implementing the principle of checks and balances through the judicial review mechanism. Using a normative juridical approach and comparative law methods, this study examines the institutional structure, scope of authority, and constitutional impact of the decisions of both institutions. The primary data sources include the constitutions of each country, specifically Article 24C of the 1945 Constitution and Article III of the United States Constitution, as well as Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court (in conjunction with Law Number 8 of 2011). The study shows that the United States Supreme Court has broader interpretive authority due to its common law tradition and the power of precedent, while the Indonesian Constitutional Court has limited authority within the context of a more normative civil law system. Differences in legal systems and institutional design affect the effectiveness of their oversight function.
Co-Authors Ali, Bisyru Maulana Bani Rakhman, Alwi Boleng, Theodora Kristina Dadan Dasari Didi Suryadi Edy Setyawan istiqomah istiqomah Maria, Kiki Mochammad Imron Awalludin Muntazah, Afwah Puspitasari, Fatrulah Putra, Rengga Kusuma Rahmawati, Nadya Riyanti Ratna Dewi Sahara, Sani Saragih, Geofani Milthree Sarjono Puro Sri Mumpuni Sugianto Sugianto Umboh, Nova Konny Wasiska, Asti Widagdo, Gatot Subroto Yusuf, Hudi