Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Justice
Kencono, Pramukhtiko
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember Qur'ani, Atika; Kencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3747

Abstract

Di Indonesia, pengelolaan sampah adalah subjek yang sedang diperdebatkan. Polusi disebabkan oleh melonjaknya jumlah sampah yang tidak diimbangi oleh pengelolaan sampah. Problem pengelolaan sampah menjadi sangat penting di banyak tempat, termasuk di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penegakan hukum lingkungan dan sanksi yang kurang efektif untuk melakukan efek jera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dan mengapa penyidik pegawai negeri sipil di Kabupaten Jember gagal melaksanakan penegakan peraturan tersebut. Penelitian yuridis sosiologis menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Hasilnya menunjukkan bahwa Perda No. 2 tahun 2023 tidak efektif dalam pengelolaan sampah. Kinerja yang buruk Satpol PP sebagai lembaga penegak hukum adalah penyebabnya. Sampah umumnya dianggap oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami proses pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bekerja sama dengan penyidik pegawai negeri sipil karena tidak memiliki penyelidik sendiri.
Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi yang Belum Ditetapkan oleh United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Rohingya di Aceh) Lailinnavis, Suanggi; Kencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4772

Abstract

Masuknya pengungsi Rohingya ke wilayah Aceh menjadi sorotan global dan nasional terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan hukum bagi pengungsi. Meskipun Indonesia bukan negara yang berpihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, prinsip-prinsip perlindungan terhadap pengungsi tetap relevan dan seharusnya menjadi dasar dalam penanganan kasus pengungsian ini di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya di Aceh dan peran UNHCR dalam proses penetapan status mereka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi literatur terkait pengungsi dan hukum internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya di Aceh belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai karena belum ditetapkan secara resmi sebagai pengungsi oleh UNHCR, sehingga pemerintah tidak memiliki dasar hukum kuat untuk memberikan perlindungan penuh. Oleh karena itu, UNHCR perlu segera mengambil tindakan dengan menetapkan status pengungsi secara resmi agar keselamatan dan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi, serta krisis kemanusiaan yang terjadi tidak semakin memburuk.
Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor) Mahendra, Hilmi; Kencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4814

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme pengambilalihan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan fokus pada kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI). Permasalahan muncul ketika Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan atas laporan dugaan korupsi, namun KPK menyatakan telah lebih dahulu menerima laporan serupa dan kemudian mengambil alih perkara dengan mendasarkan pada Pasal 50 UU KPK. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum serta batasan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum positif dan kajian doktrin untuk menilai konsistensi norma dalam UU KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengambilalihan seharusnya merujuk pada Pasal 10A yang mengatur kewenangan supervisi beserta syarat pengambilalihannya, bukan hanya Pasal 50. Ketidakharmonisan antara Pasal 50 dan Pasal 10A berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan, ego sektoral, serta ketidakpastian hukum dalam praktik pemberantasan korupsi. Implikasi yuridis dari pengambilalihan tersebut adalah terjadinya peralihan kewenangan penyidikan dan penuntutan sepenuhnya kepada KPK, sehingga aparat penegak hukum lain berkewajiban menyerahkan tersangka, berkas, dan alat bukti. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mekanisme koordinasi dan supervisi yang lebih tegas, serta harmonisasi regulasi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Dengan adanya kepastian hukum, efektivitas pemberantasan korupsi dapat lebih optimal dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat ditingkatkan
Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr) Wahyuni, Ajeng; Kencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5471

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana narkotika melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, yang berada di bawah ketentuan pidana minimum khusus empat tahun dengan berpedoman pada pertimbangan faktual dan beberapa SEMA, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Namun, secara normatif SEMA tidak memiliki kedudukan untuk mengesampingkan undang-undang sehingga praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yuridis terkait asas legalitas, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan hukum. Penelitian juga menemukan ketidaktepatan kualifikasi delik karena karakter perbuatan terdakwa lebih mencerminkan penyalahgunaan narkotika daripada peredaran gelap. Oleh karena itu, perlu penegasan batas penggunaan SEMA serta penilaian yang lebih cermat dalam membedakan penyalah guna dan pelaku peredaran narkotika agar pemidanaan berjalan proporsional.
Co-Authors Lailinnavis, Suanggi Mahendra, Hilmi Qur'ani, Atika Wahyuni, Ajeng