Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuris: Journal of Court and Justice Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Simbolon, Krisna Uli
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pidana Tambahan Denda Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Simbolon, Krisna Uli; Siburian, Lamhot Efriskon; Anggusti, Martono
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5515

Abstract

Penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya harus berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku, tetapi juga harus segera memberikan perlindungan kepada korban. Kekerasan seksual seharusnya ditangani secara ideal agar dapat diatasi dengan cepat dan menyeluruh dalam sistem hukum. Penanganan terhadap korban harus dimulai sejak proses peradilan, dengan adanya restitusi yang mencakup kerugian materiil dan immateriil. Pidana denda lebih tepat diterapkan pada tindak pidana yang berhubungan dengan kerugian harta benda, di mana ada hubungan kerugian antara korban dan pelaku. Namun, pada prinsipnya, kerugian yang dialami korban tidak dapat dipandang hanya dari sisi materiil. Kerugian tersebut memiliki makna yang lebih luas, sehingga pemidanaan dengan denda tidak bisa terbatas pada kejahatan yang merugikan harta benda. Denda adalah jenis pidana yang berfungsi sebagai ganti rugi, di mana seluruh pembayaran denda yang diterima akan dimasukkan ke kas negara. Walaupun denda merupakan pidana utama, dalam praktik peradilan Indonesia, hukuman berupa pencabutan kebebasan masih lebih diutamakan. Berdasarkan analisis, ketentuan mengenai pidana denda dalam tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 296 KUHP. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pidana denda dibedakan berdasarkan jenis kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual fisik dan nonfisik.
CRIMINAL LIABILITY OF ILLEGAL CIGARETTE SMUGGLERS IN PEMATANGSIANTAR: Study of Decision No. 213/Pid.B/2023/PN Pms Simbolon, Krisna Uli; Sihotang, Lesson; Gultom, Meli
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 4 Issue 1 (2025)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v4i1.690

Abstract

Illegal cigarette smuggling is an illegal act that results in a loss of state revenue and creates unfair economic competition. Therefore, to prevent this practice, the government has imposed an excise policy. However, in reality, this effort has not been able to fully suppress the smuggling of illegal cigarettes. This is proven by the prevalence of smuggling cases, even though the perpetrators have been subject to criminal sanctions. This research examines two main problems on how the juridical review of the sanctions implementation related to the purpose of punishment for perpetrators of the illegal cigarette smuggling crime in Decision No. 213/Pid.B/2023/PN Pms, and the judge's strategy in imposing a decision in order to create legal certainty and justice. This is a normative legal research where the results indicate that the implementation of criminal sanctions of a one year and six months prison sentence for the illegal cigarette smugglers in the case is still relatively light and has not provided a deterrent effect, both for the perpetrators and the wider community. Therefore, it is necessary to impose heavier criminal sanctions as a form of legal liability for the perpetrators. In addition, judges in making decisions must consider juridical and non-juridical aspects. It does not only focus on juridical aspects, but also needs to consider non-juridical factors in order to prevent errors and manipulation in the examination of cases and the implementation of sanctions against defendants.
Co-Authors Anggusti, Martono Gultom, Meli Siburian, Lamhot Efriskon Sihotang, Lesson