Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum
Budahu, Muhammad Abdi Sabri I
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Hukum dan Tekonologi Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia: Optimization of Laws and Technologies Related to the Protection of Human Rights Talaba, Ari Sukadi; Budahu, Muhammad Abdi Sabri I
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1046

Abstract

Rumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaan teknolgi pada hal-hal yang bermuara pada rusaknya hubungan sosial. Pengunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketika teknologi mulai digunakan maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan aspek etis, politis, ekonomis, dan hukum. Adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini yaitu pertama Bagaimana Optimalisasi Hukum dan Tekonologi Dalam Realisasi Akses HAM?, Kedua Bagaimana Relevansi Antara Hukum Dan Teknologi Terhadap Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM?. Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Indonesia telah memiliki grondnorm dan staat fundamental norm yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar atau pedoman yang didalamnya telah termuat perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Melayani Rakyat, Memenuhi Hak Asasi: Urgensi Imperatif Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Informasi Publik Berbasis Hak: Serving the People, Fulfilling Human Rights: The Urgency of Local Government Imperatives in Rights-Based Public Information Services Moh Sulfikar Suling; Budahu, Muhammad Abdi Sabri I; Kusnadi Umar; Nurul Mutiah Aminuddin; Tuan Afero Harahap
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1297

Abstract

Melalui mandat Pasal 18 dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, pemerintah daerah memikul tanggung jawab sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak atas informasi. Hak ini diwujudkan, antara lain, melalui pelayanan informasi publik. Namun, implementasinya saat ini masih terjebak dalam formalitas prosedural administratif dan menghadapi berbagai kendala sistemis. Artikel ini mengulas urgensi pergeseran paradigma pelayanan informasi publik menjadi berbasis hak (rights-based), di mana informasi tidak sekedar disediakan dan publik tidak sekedar dilayani, tetapi harus memenuhi aspek validitas dan integritas, aksesibilitas inklusif, dan relevansi sosial. Dengan menempatkan pelayanan informasi publik dalam kerangka hak asasi manusia, pemerintah daerah diharapkan dapat mentransformasi masyarakat menjadi subyek yang berdaya guna, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat demokrasi substantif di aras lokal.
PENGUATAN PRINSIP KONSTITUSIONALITAS MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STRENGTHENING THE PRINCIPLE OF CONSTITUTIONALITY THROUGH LAWS AND REGULATIONS Baehaki, Kadimuuddin; Budahu, Muhammad Abdi Sabri I
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.981 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i1.499

Abstract

Perkembangan massyarakat akan selalu beriringan dengan perkembangan hukum itu sendiri sehingga peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Ditengah kebutuhan massyarakat yang semakin kompleks sehingga peran peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan dan mengartikulasikan sebagai daya kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana melalui penelitian ini untuk menemukan perangkat aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan koseptual dan pendekatan peraturan perundang undang-undangan. Problematika peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 mengidikasikan bahwasannya masih perlunya perbaikan serta pengawasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan aturan pelaksanaan. Sehingga sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap tertibnya suatu peraturan perundangan dibawah UUD NRI 1945 agar terciptannya suatu kepastian hukum
Co-Authors Baehaki, Kadimuuddin Kusnadi Umar Moh Sulfikar Suling Nurul Mutiah Aminuddin Talaba, Ari Sukadi Tuan Afero Harahap