Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al Tasyri'iyyah Jurnal Media Hukum Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ruang Komunitas : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Kusnadi Umar
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat Desa Tanakaraeng Melalui Kegiatan Pelatihan Penyelengaraan Jenazah Muh Zainal Izulhaq Zhainal; Muh Ihza Mahendra Ihza; Nur Khotimah Husnah Titi; Aufa Hudzaifah; Nur Indah Ramadhani; Shafirah Aprilia Putri; Marwah Nurhudaya; Nurinayah Anwar; Fitra Amalia Jafar; Kusnadi Umar
Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2022): Pangulu Abdi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PPM LP2M UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/pangabdi.v2i2.33477

Abstract

In Islamic teachings there are several main things that are required to be carried out as soon as possible, namely paying debts, marrying off girls if they meet the requirements and have asked to be married, and finally organizing a funeral for fellow Muslims. The importance of this training is to educate the public regarding the procedures for caring for corpses, because in this modern era these kinds of religious activities have begun to be abandoned. The purpose of conducting this research is to find out the procedure for organizing corpses, as well as it is hoped that this research can later become additional knowledge for the wider community and become an additional reference for further research. The research method used in this research is field or qualitative research using a descriptive analysis approach. In this study it can be concluded that in general the people in Tanakaraeng Village still do not understand or do not understand the procedures for organizing corpses. In general, what has happened in the Tanakaraeng Village community so far is that only certain people who act as caretakers have been appointed as caretakers. This happened due to the lack of public knowledge regarding the procedures for organizing corpses. Keywords: Bodies, Community, Training
Kedudukan Partai Oposisi terhadap Keberlangsungan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Abdul Kadir Lafuil; Kusnadi Umar
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.33828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan implikasi partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan tiga tahapan, yaitu : reduksi data, display data dan editing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi pengaruh besar, karena memberikan stabilitas yang kondusif terhadap jalannya sistem demokrasi Indonesia. Keberadaan partai oposisi dapat memberikan check and balances terhadap pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikontrol dan dikritisi oleh partai yang berada diluar pemerintahan dengan bertujuan untuk mengimbangi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan rakyat itu sendiri. Sebab, partai koalisi yang berada di parlemen tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Dengan demikian, keberlangsungan demokrasi dalam sistem presidesial Indonesia, partai oposisi menjadi alternatif utama dalam menjalankan prinsip check and balances. Terdapat dalam perspektif siyasah syar’iyyah, suatu kebijakan harus bermanfaat dengan mengedepankan kemaslahatan bersama, dan tidak diperuntukkan kepada sekelompok orang. Al-Qur’an dan hadis memerintahkan kepada setiap orang untuk berbuat adil dan jujur dalam menyampaikan amanat. Kata Kunci: Demokrasi; Partai oposisi; Sistem
Analisa Klausul Bersyarat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/Puu/Xviii/2020 dalam Pengujian Formil Undang-Undang Anugrah Alqadri; Kusnadi Umar; Hisbullah
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44109

Abstract

ABSTRAK Pemaknaan dan penerapan klausul bersyarat yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi yang dalam penggunaannya dimana klausul bersyarat sebagai bagian dalam putusan inkonstitusional bersyarat, klausul bersyarat juga menunjukkan sejatinya tidak terdapat perbedaan yang substansial terhadap putusan penggunaan klausul konstitusional bersyarat dengan klausul inkonstitusional bersyarat sehingga menyebabkan terdapat bias dalam pengujian formil Undang-Undang yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa klausul bersyarat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Undang-Undang persfektif Siyasah Dusturiyyah, mengemukakan implementasi putusan klausul bersyarat terhadap kekuatan hukum yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, dan menganalisis tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam proses penentuan konsep penggunaan klausul bersyarat serta merumuskan solusinya,dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi putusan (content analysis) terhadap literatur yang repsentatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkan. Lahirnya putusan bersyarat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah saat penggugat melakukan gugatan dengan landasan suatu kekeliruan hukum tertentu baik itu materil maupun formil, namun gugatan tersebut berpotensi melahirkan kekosongan kekuasaan, maka Mahkamah Konstitusi menimbulkan tafsir sendiri pada batas koridor norma hukum yang ada guna mengisi potensi kekosongan hukum tersebut. Rumusan konstitusional putusan bersyarat yang baku atau tertulis dalam struktur perundang undangan saat ini belum ditemukan, akan tetapi rumusan putusan bersyarat ini juga belum ditemukan pelarangannya, maka dengan perbandingan tersebut hal itu menjadi berguna dalam mengisi kekosongan hukum. Kata Kunci: Klausul Bersyarat; Putusan Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang
Pemberdayaan Partisipatif Komunitas Perempuan Penggerak Untuk Perubahan di Kepulauan Tanakeke, Takalar Imamul Hak; Kusnadi Umar; Aspin Nur Arifin; Surahmat Tiro; Saenal Supandi
RUANG KOMUNITAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2024): Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Program Studi Ilmu Politik bekerjasama Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/rkjpm.v2i2.52158

Abstract

Artikel ini membahas tentang suatu praktik pemberdayaan masyarakat pada komunitas perempuan penggerak untuk perubahan-Passereanta di Kepulauan Tanakeke Takalar. Praktik pemberdayaan komunitas perempuan ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan telah tumbuh sebagai organisasi rakyat dengan pencapaian-pencapaiannya. Misalnya, memiliki produk olahan yang bahan-bahan dasarnya diperoleh dari pulau sendiri seperti, VCO, Kripik Sukun dan Salonde. Metode yang digunakan yaitu Community-Based Participatory Research (CBPR), yang dalam praktiknya, kata partisipatif pada program pemberdayaan masyarakat sejak fase penelitian, perencanaan, hingga tindakan dilakukan bersama dengan masyarakat atau komunitas. Aspek peningkatan kapasitas anggota komunitas ditumbuhkan bersama melalui pendidikan atau lokakarya kampung, dimana tema lokakarya hampir selalu berangkat dari persoalan atau masalah yang paling meresahkan bagi komunitas (hadap masalah), yang bertujuan untuk menumbuhkan inisiatif dan kepercayaan diri bagi komunitas untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalah tersebut tanpa menciptakan relasi ketergantungan pada pihak tertentu.
Melayani Rakyat, Memenuhi Hak Asasi: Urgensi Imperatif Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Informasi Publik Berbasis Hak: Serving the People, Fulfilling Human Rights: The Urgency of Local Government Imperatives in Rights-Based Public Information Services Budahu, Muhammad Abdi Sabri I; Moh Sulfikar Suling; Kusnadi Umar; Nurul Mutiah Aminuddin; Tuan Afero Harahap
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1297

Abstract

Melalui mandat Pasal 18 dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, pemerintah daerah memikul tanggung jawab sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak atas informasi. Hak ini diwujudkan, antara lain, melalui pelayanan informasi publik. Namun, implementasinya saat ini masih terjebak dalam formalitas prosedural administratif dan menghadapi berbagai kendala sistemis. Artikel ini mengulas urgensi pergeseran paradigma pelayanan informasi publik menjadi berbasis hak (rights-based), di mana informasi tidak sekedar disediakan dan publik tidak sekedar dilayani, tetapi harus memenuhi aspek validitas dan integritas, aksesibilitas inklusif, dan relevansi sosial. Dengan menempatkan pelayanan informasi publik dalam kerangka hak asasi manusia, pemerintah daerah diharapkan dapat mentransformasi masyarakat menjadi subyek yang berdaya guna, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat demokrasi substantif di aras lokal.
Co-Authors Abdul Kadir Lafuil Anugrah Alqadri Aspin Nur Arifin Aufa Hudzaifah Budahu, Muhammad Abdi Sabri I Fitra Amalia Jafar Hisbullah Imamul Hak Marwah Nurhudaya Moh Sulfikar Suling Muh Ihza Mahendra Ihza Muh Zainal Izulhaq Zhainal Nur Indah Ramadhani Nur Khotimah Husnah Titi Nurinayah Anwar Nurul Mutiah Aminuddin Saenal Supandi Shafirah Aprilia Putri Surahmat Tiro Tuan Afero Harahap