Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Yuris: Journal of Court and Justice Keadilan
Simamora, Afric
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM Simamora, Afric; Simamora, Janpatar
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2143

Abstract

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan rodal pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara. Dalaml mewujudkan pemerintahan daerah yangl efektif dan harmonis diperlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansil materi, hak asasi manusia, kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan lain diatasnya. Terdapat bentuk hubungan komunikasi, konsultasi,klarifikasi Raperdal yang diterapkanl antara instansi Pemerintah dengan aparat didaerah yang selama ini masih kurang efektif, selainl itu optimalisasi yang miniml dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membinal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota adalah salahl satu faktor yang menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya. Disharmonisasi antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan faktor penting di mana langkah pembinaan yangl dilakukan olehl instansi pusat kepada aparatur pemerintah daerahl dalam penyusunan Perda masihl dikatakan belum optimal danl merata sertal tidak adanya kerangka acuan yang jelasl bagi daerah mengenai tatal laksana harmonisasi Raperda sebagail salah satul instrumen pentingl dalam rangkal menjaga harmonisasi Perda denganlPeraturan lainnya. UU No.12 Tahunl 2011 telah memiliki rambul-rambu yang mengarahkan padal pentingnya harmonisasil PUU termasukl Perda. Kata Kunci: Konsistensi Peraturan Daerah, Hierarkhi Perundang-undangan,dan PolitikHukum  
CRIMINAL LIABILITY OF ONLINE GAMBLERS ON THE INVINCIBLE ELEPHANT PLATFORM: Study of Decision No. 1681/Pid.Sus/2024/PN MDN Simamora, Afric; Manullang, Herlina; Sihotang, Lesson
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 4 Issue 1 (2025)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v4i1.704

Abstract

Gambling, traditionally viewed as a crime, has evolved with the internet, leading to significant social issues, including addiction and financial distress among participants. This research addresses the growing concern of online gambling, particularly on the Invincible Elephant platform, which has become increasingly accessible due to technological advancements. This research focuses on the legal implications and criminal liability of individuals engaging in online gambling activities, as highlighted in Decision No. 1681/Pid.Sus/2024/PN MDN. The rise in online gambling has raised questions on the adequacy of existing laws and the effectiveness of enforcement measures against such activities. This research aims to analyze the criminal liability of online gamblers on the Invincible Elephant platform and to understand the judicial considerations in imposing sanctions on these individuals based on the aforementioned legal decision. This research employs a normative legal methodology, utilizing secondary data that includes primary legal materials, such as the relevant decision and laws, as well as secondary sources like books and journals related to online gambling. The analysis is descriptive, aiming to provide a clear depiction of the issues surrounding online gambling crimes. Findings indicate that online gambling not only poses a risk to individual players, but also contributes to broader societal problems, including increased crime rates and social disruption. It is revealed that the legal framework surrounding online gambling is still evolving, necessitating further regulatory measures to address the challenges posed by this modern form of gambling.
KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM Simamora, Afric; Simamora, Janpatar
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2143

Abstract

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan rodal pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara. Dalaml mewujudkan pemerintahan daerah yangl efektif dan harmonis diperlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansil materi, hak asasi manusia, kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan lain diatasnya. Terdapat bentuk hubungan komunikasi, konsultasi,klarifikasi Raperdal yang diterapkanl antara instansi Pemerintah dengan aparat didaerah yang selama ini masih kurang efektif, selainl itu optimalisasi yang miniml dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membinal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota adalah salahl satu faktor yang menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya. Disharmonisasi antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan faktor penting di mana langkah pembinaan yangl dilakukan olehl instansi pusat kepada aparatur pemerintah daerahl dalam penyusunan Perda masihl dikatakan belum optimal danl merata sertal tidak adanya kerangka acuan yang jelasl bagi daerah mengenai tatal laksana harmonisasi Raperda sebagail salah satul instrumen pentingl dalam rangkal menjaga harmonisasi Perda denganlPeraturan lainnya. UU No.12 Tahunl 2011 telah memiliki rambul-rambu yang mengarahkan padal pentingnya harmonisasil PUU termasukl Perda. Kata Kunci: Konsistensi Peraturan Daerah, Hierarkhi Perundang-undangan,dan PolitikHukum  
Co-Authors Herlina Manullang Janpatar Simamora Sihotang, Lesson