Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Gloria Justitia
Eddie Imanuel Doloksaribu
Unika Atma Jaya
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
REKAM MEDIS ODONTOGRAM SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI DAN KEPENTINGAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN . Trisnowahyuni; Agus Hadian Rahim; Eddie Imanuel Doloksaribu
SOEPRA Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.808 KB) | DOI: 10.24167/shk.v3i1.704

Abstract

Identifikasi melalui rekam medis odontogram bertujuan untuk memenuhi persyaratan sebagai tenaga professional dokter, dokter gigi ataupun tenaga kesehatan lainnya di dalam pembuatan rekam medis. Pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, selain banyak manfaatnya rekam medis ini dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan. Saat ini belum semua dokter gigi maupun perawat gigi di Indonesia melakukan pencatatan rekam medis odontogram secara benar. Masih belum adanya keseragaman dalam tata cara penulisan maupun pengistilahan yang digunakan dalam pencatatan rekam medis odontogram sehingga menimbulkan kesalahpahaman saat rekam medis tersebut dimanfaatkan dalam suatu proses hukum. Standar Operasi Prosedur mengenai rekam medis odontogram perlu diterapkan dan dilaksanakan pada setiap pelayanan kesehatan baik instansi pemerintah, swasta maupun pratik perseorangan dengan standar Nasional maupun Internasional secara manual, digital maupun secara elektronik.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ASET PERSONAL GUARANTEE DALAM MELUNASI UTANG PAILIT Putri Avi Avivah; Eddie Imanuel Doloksaribu
Gloria Justitia Vol 1 No 2 (2021): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v1i2.3067

Abstract

In bankruptcy, the use of personal guarantee assets is something that can be done in bankruptcy debt if the assets belonging to the main debtor cannot meet repayments, in bankruptcy, there are 3 types of credit, namely preferred, separatist and concurrent creditors, the three creditors are creditors who have rights and obligations. their respective positions, such as preferred creditors who have the priority right to have their debts repaid, then separatist creditors who have collateral to pay their debts, and separatist creditors who do not have collateral rights or the right to loans. If the debtor's payment to the creditor exceeds the limit after the assets of the main debtor have been auctioned, therefore the responsibility of the Personal Guarantee is to provide the assets in paying off the debt of the main debtor. Personal guarantee assets are guarantees that can be used to pay off their debts because if the assets belonging to the main debtor cannot be sufficient to pay the total debt, the personal guarantee will be responsible for settlement, the assets belonging to the personal guarantee can be directly auctioned, the payment of the bankruptcy debt is calculated by method “Pro Rata Pari Passu Parte”. The Personal Guarantee which guarantees its assets to creditors can also be bankrupt if the main debtor is unable to pay its debts.
ANALISIS KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP (KSP PANDAWA) SEBAGAI KEJAHATAN PIRAMIDA Nugroho Adipradana; Eddie Imanuel Doloksaribu
Gloria Justitia Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3895

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI 1945. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa dihindari bahwa kerap kali terjadi kejahatan baik kejahatan biasa maupun kejahatan perekonomian khususnya di bidang perdagangan. Salah satu kejahatan perdagangan yang sering terjadi sekarang ini adalah Skema Piramida dengan kedok investasi. Padahal Skema Piramida adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan Pasal 9 jo Pasal 105 UU Perdagangan. Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaktepatan di dalam dakwaan pidana dikarenakan jenis pidana yang dipersangkakan kurang tepat. Seperti contohnya di dalam Kasus KSP Pandawa, skema yang digunakan oleh terdakwa dapat diduga merupakan skema piramida. Namun, Jaksa Penuntut Umum ataupun Majelis Hakim tidak pernah membahas sekalipun terkait dengan dugaan adanya skema piramida yang dilakukan oleh KSP Pandawa. Di dalam penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yaitu mengenai karakteristik maupun peraturan skema piramida dan implementasi skema piramida di dalam kasus KSP Pandawa. Penelitian ini mau menjelaskan bahwa sangat penting bagi JPU maupun Majelis Hakim di dalam kasus KSP Pandawa atau kasus serupa lainnya untuk mempertimbangkan pelanggaran skema piramida. Hal ini semata-mata untuk menjaga kepastian hukum dan langkah preventif supaya masyarakat semakin paham dan sadar akan bahayanya skema piramida. Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
Co-Authors . Trisnowahyuni Agus Hadian Rahim Nugroho Adipradana Putri Avi Avivah