Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Journal of Social And Economics Research journal of social and economic research
Fransisco
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Strategi Tni dalam Menanggulangi Gerakan Saparatis Papua Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Kesejahteraan Papua Fransisco; Afrizal Hendra; CDB. Andries
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 1 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i1.6400

Abstract

Gerakan Saparatis Papua telah menyebabkan ketidakstabilan keamanan dan kesejahteraan dengan aksi kekerasan bersenjata seperti penyerangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil. TNI turut dilibatkan dalam konteks Bantuan Operasi yang digelar oleh Polri dalam menumpas KSP. Akan tetapi, pengerahan TNI dalam penyelesaian konflik di Papua selalu dikaitakan dengan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pendekatan strategi penyelesaian konflik yang terjadi di Papua melalui konsep pendekatan Smart Power, yang melibatkan semua elemen bangsa untuk membantu mencari jalan penyelesaian yang terbaik terhadap konflik di Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa TNI berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pelaksanaan Otsus melalui berbagai pendekatan strategis. TNI juga menghadapi beberapa tantangan seperti penggunaan kekuatan berlebihan yang telah menimbulkan korban jiwa dan pelanggaran HAM. Strategi TNI menangani konflik di Papua memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi. Meskipun telah memberikan beberapa kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam rangka mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kesimpulan yaitu strategi Smart Power yang diterapkan oleh TNI dalam menanggulangi konflik di Papua merupakan pendekatan yang menggabungkan elemen "Hard Power" dan "Soft Power" untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Strategi ini dirancang untuk menangani kompleksitas konflik dengan cara yang lebih holistik dan efektif.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DEEPFAKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Memei Apriana; Fransisco; Any Nugroho
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.796

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan Artificial Intelligence (AI) deepfake berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kejahatan AI deepfake merupakan bentuk eksploitasi digital yang semakin berkembang, di mana wajah korban dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan konten yang bersifat merugikan, terutama dalam bentuk pornografi. Meskipun UU TPKS telah memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai AI deepfake masih belum tersedia. Kekosongan hukum ini menyulitkan penegakan hukum, terutama dalam menentukan pasal yang dapat menjerat pelaku serta mekanisme pemulihan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi terhadap korban AI deepfake. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi terkait kekerasan seksual digital, masih diperlukan pembaruan hukum yang lebih spesifik serta harmonisasi antar undang-undang untuk menangani kejahatan AI deepfake secara lebih efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknologi ini guna menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi korban.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DEEPFAKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Memei Apriana; Fransisco; Any Nugroho
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.796

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan Artificial Intelligence (AI) deepfake berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kejahatan AI deepfake merupakan bentuk eksploitasi digital yang semakin berkembang, di mana wajah korban dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan konten yang bersifat merugikan, terutama dalam bentuk pornografi. Meskipun UU TPKS telah memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai AI deepfake masih belum tersedia. Kekosongan hukum ini menyulitkan penegakan hukum, terutama dalam menentukan pasal yang dapat menjerat pelaku serta mekanisme pemulihan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi terhadap korban AI deepfake. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi terkait kekerasan seksual digital, masih diperlukan pembaruan hukum yang lebih spesifik serta harmonisasi antar undang-undang untuk menangani kejahatan AI deepfake secara lebih efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknologi ini guna menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi korban.
COMPARATIVE STUDY OF INDONESIAN AND UNITED KINGDOM LAWS ON THE NEGLIGENCE OF PET DOG OWNERS Dwi Suparna, Brilian Albar; Wardhani, Novea Elysa; Fransisco
Hukum Responsif Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v16i2.10664

Abstract

This study aims to analyze and find out the differences and similarities between Articles 1368, 1371 of the Civil Code and the Jurisdiction of The Dangerous Dogs Act, as well as to find out the problems and also efforts to find out the problems. The research method used is comparative descriptive research and the type of research used is the Normative Juridical research type. The results of the study show that there are similarities between the rules related to pet dogs in Indonesia and the United Kingdom in the form of points in Articles 1365, 1368, 1368, 1371 and the Dangerous Dogs Act. These rules show the absolute responsibility that the dog owner or person responsible for the behavior of the pet dog has. When it comes to harm prevention, both emphasize the importance of animal surveillance can be dangerous to others
LEGAL PROTECTION FOR THE WINNER OF AN AUCTION FOR THE EXECUTION OF COLLATERAL RIGHTS DUE TO OPPOSITION FROM THE PREVIOUS DEBTOR (STUDY OF DECISION NUMBER 31/PDT.G/2016/PN PLK) Fauziah Zahrani; Fransisco; Evi; Novea Elysa Wardhani
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v7i1.1298

Abstract

This article evaluates the effectiveness of legal protection for auction winners in executing Mortgage Rights and the practical enforceability of the Mortgage Rights Certificate. While the Mortgage Law provides creditors with privileged authority for parate execution under Articles 6 and 14, execution is often hindered when the debtor or possessor files an objection (derden verzet). The research uses a normative legal method, examining the Mortgage Law, Indonesian Civil Procedure Code, Ministry of Finance Regulation 122/2023, and relevant court decisions. The findings suggest that legal protection for auction winners is inadequate due to insufficient preventive measures, such as execution seizure before the auction. This allows objections to delay execution for years. Additionally, Article 195 of the Civil Procedure Code lacks clear time or scope limitations for resistance, enabling its misuse. The research recommends mandatory execution seizure before auction and stricter court standards for accepting execution delay requests, enhancing parate execution effectiveness and auction winner protection.
Co-Authors Afrizal Hendra Any Nugroho CDB. Andries Dwi Suparna, Brilian Albar Evi Fauziah Zahrani Memei Apriana Novea Elysa Wardhani