Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Cross-border

PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN CAFE MADRID DI DESA DALAM KAUM KECAMATAN SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Yunita; Arifin, Zarul; Hasiah
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upah merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana hubungan antara pemilik Café dan karyawannya. Dalam kerja sama antara pemilik café dan karyawannya bentuk yang menjadi masalah pembayaran upahnya yaitu karyawan akan mendapatkan upah pekerjaan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap harinya, dan dimana karyawan tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang harus diterima, karena baru akan diterima setelah bekerja berdasarkan jumlah pendapatan/ penghasilan. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem Upah Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, bagaimana sistem Upah Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas dalam Perspektif Hukum Islam, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran upah karyawan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah karyawan Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau field research dan menggunakan pendekatan sosiologis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber primer yang ada di lapangan dan sumber data skunder berupa buku-buku atau karya ilmiah penelitian terkait penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan karayawan menerima dengan ikhlas dan ridho dengan pengupahan yang mereka peroleh dan akad yang sah karena tidak bertentangan dengan hukum islam hanya saja upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas karena belum memenuhi syarat dalam akad.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) ( STUDI KASUS DI KUA KEC. TEBAS KAB. SAMBAS) Sandi Nayoan; Hasiah; Yuniartik
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 diterbitkan sebagai upaya pembaruan dan penguatan sistem pencatatan pernikahan guna mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Tebas pada umumnya telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek prosedur pencatatan pernikahan dan pemanfaatan sistem digital. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pencatatan pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi implementasi kebijakan memerlukan peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan sosialisasi kebijakan.