Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Jessica Cornelia Ivanny
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi Jessica Cornelia Ivanny
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1577

Abstract

Kualitas demokrasi Indonesia pasca reformasi semakin mengkhawatirkan. Terlihat dari betapa marak praktik destruktif dan eksklusif yang mengisi wahana kontestasi elektoral dan proses demokratisasi di era kontemporer saat ini. Salah satu penyebabnya karena oligarki yang semakin kuat hingga menggagalkan proses reformasi mengonsolidasi demokrasi. Padahal, akselerasi konsolidasi demokrasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas. Untuk itu, tulisan ini akan berusaha menjelaskan: a) penguatan institusionalisasi partai politik sebagai kunci keberhasilan akselerasi konsolidasi demokrasi, dan b) urgensi penguatan institusionalisasi partai politik melalui revisi Undang-Undang Partai Politik. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoretis atau konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam ketentuan Undang-Undang Partai Politik terkait institusionalisasi partai sehingga DPR harus segera melakukan perbaikan atau revisi terhadap undang-undang tersebut.
Analisis Peluang dan Implikasi Penghapusan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Lembaga Permanen Negara: Analysis of the Opportunities and Implications of Eliminating the Position of the People's Consultative Assembly from the Permanent State Institutions Jessica Cornelia Ivanny; Romualdi, Kristoforus Bagas
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.8863

Abstract

Sebagai salah satu lembaga negara permanen Indonesia, MPR RI pasca amandemen UUD 1945 nyatanya dikonstruksi dengan kewenangan-kewenangan yang sangat terbatas dan bersifat insidental. Akibatnya, hakikat MPR sebagai lembaga negara permanen menimbulkan dilema. Penelitian ini kemudian ingin mencoba menakar peluang dan implikasi penghapusan kedudukan MPR sebagai lembaga negara permanen dan mengalihkannya semata-mata sebagai lembaga joint session DPR dan DPD yang bersifat ad hoc. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif, penelitian ini berusaha memahami konteks historis pembentukan MPR RI sebagai lembaga negara terlebih dahulu untuk dikaitkan dengan hasil komparasi antara kewenangan MPR RI dan kewenangan Kongres AS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang untuk menghapuskan kedudukan MPR sebagai lembaga negara permanen dan mengalihkannya menjadi lembaga joint session DPR dan DPD dimungkinkan melalui amandemen kelima konstitusi. Selain itu, penghapusan kedudukan kelembagaan ini berimplikasi pada penghapusan jabatan pimpinan MPR.
Co-Authors Romualdi, Kristoforus Bagas