Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONTESTASI HUKUM WARIS ADAT DENGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN TANAH WARISAN DI DESA PAYUNG, KABUPATEN KARO Aulia, Dinda Tazkia; Harahap, Feri Ardilansyah; Harahap, Abd. Rahman; Marbun, Isro Ayu; Andarin, Madinah Asri Putri; Syarah, Mae; Aswita, Wina; Afiqah, Zahra; Athirah, Salsabila
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.41107

Abstract

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan sistem hukum, termasuk hukum waris yang melibatkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Desa Payung, Kabupaten Karo, menghadapi kontestasi hukum waris adat dan hukum Islam dalam pembagian tanah warisan. Hukum adat Karo, dengan sistem patriarki, memprioritaskan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sedangkan hukum Islam memberikan hak kepada semua ahli waris sesuai prinsip faraid. Konflik sering terjadi karena perbedaan pandangan ini, yang memengaruhi keharmonisan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat terhadap perbedaan kedua sistem hukum dan mengidentifikasi strategi penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yaitu melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, ahli waris, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian memberikan wawasan mengenai upaya mediasi dan penyelesaian sengketa yang efektif melalui musyawarah keluarga, peran tokoh adat dan ulama, serta pengadilan agama.
PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSI PENGAWASAN BPJPH TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN KOTA MEDAN Harahap, Feri Ardilansyah; Zulham
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1118

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban fungsi pengawasan BPJPH terhadap produk pangan olahan di Kota Medan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Keberadaan produk pangan olahan di Kota Medan semakin eksis dan menjadi ikon kuliner daerah, seperti Bika Ambon Zulaikha, Bolu Meranti, Bolu Stim Menara, Medan Napoleon dan Bolu Toba. Namun BPJPH berperan dalam pengawasan kehalalan produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, melalui studi lapangan dan wawancara terhadap pelaku usaha, dan BPJPH di Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPJPH terhadap produk pangan olahan Kota Medan masih belum optimal, disebabkan pelaksanaan pengawasan masih berupa sosialisasi dan edukasi halal, pengawasan dilakukan ketika adanya laporan, serta masa penahapan sertifikasi halal yang masih berlangsung hingga 17 Oktober 2026 bagi UMK. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan sistem pengawasan yang terpadu antara berbagai lembaga yang berwenang.