Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mosintuwu Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Ipso Jure
Salintohe, Olivia
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI REMAJA DI POLRES PARIGI MOUTONG Salintohe, Olivia
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN POSO (Study Kasus Penanganan Pelanggaran Hukum Pada Pemilihan Tahun 2020 Di Bawaslu Kabupaten Poso) Salintohe, Olivia
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Bawaslu diberikan kewenangan dalam melakukan pegawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pserta pemilihan kepala daerah (Calon Kepala Daerah).
Pendidikan Hukum Mengatasi Bullying (Perundungan) di Tingkat Sekolah Menengah (SMAN 2 Poso Kota Selatan) Kabupaten Poso Salintohe, Olivia; Halada, Irfan; Tubagus, Ari
Mosintuwu Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2024): Mosintuwu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2808-9073.607

Abstract

Masalah bullying (perundungan) khususnya di tingkat sekolah menengah atas masih banyak terjadi, tak terkecuali di SMAN 2 Poso Kota Selatan, masalah bullying menjadi isu yang seringkali terjadi terhadap siswa meskipun dalam beberapa kasus masalah bullying terjadi secara terselubung. Kegiatan pendidikan hukum tentang tata cara mencegah dan mengatasi terjadinya bullying di SMAN 2 Poso Kota selatan agar guru dan siswa memahami dan mengetahui upaya-upaya pencegahan dan tata cara mengatasi kasus bully yang terjadi di sekolah dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan pendidikan yang nyaman dan aman bagi para siswa di sekolah. Yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah guru-guru dan para siswa di SMAN 2 Poso Kota selatan yang berlokasi SMA Negeri 2 Poso Kota Selatan, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada Keluarahan Ranononcu, Kecamatan Poso Kota Selatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan pendidikan hukum dilaksanakan pada bulan Mei 2024 menggunakan metode penyuluhan dengan memberikan tutorial dan diskusi serta praktik cara mengatasi bullying di sekolah. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, adalah meningkatnya kesadaran guru dan siswa akan pentingnya pencegahan dan penanganan terjadinya tindakan bullying terhadap siswa di SMAN 2 Poso kota Selatan serta menerapkan aksi stop bullying di sekolah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang baik, tertib dan aman.
Shadow Policy-Making: Legal Analysis of Unwritten Policies in Modern Government Salintohe, Olivia; Lumeno, Suzanna; Taroreh, Erwin
Ipso Jure Vol. 2 No. 11 (2025): Journal of Ipso Jure-December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/rwsdd644

Abstract

Contemporary governance practices increasingly rely on unwritten policies (shadow policies), such as informal directives, internal memoranda, and bureaucratic practices that function as de facto regulatory norms. Despite their direct impact on citizens’ rights, these unwritten policies lack explicit legal recognition within Indonesia’s administrative law framework. This study aims to analyze the legal status of shadow policies and examine the implications of normative gaps on the principle of legality, good governance principles, and the legal protection of citizens. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this research finds a regulatory vacuum in Law No. 30 of 2014 on Government Administration and Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. This vacuum blurs the distinction between lawful discretion and informal policies, resulting in legal uncertainty, weakened accountability, and limited judicial oversight. The study concludes that normative reform is essential to regulate shadow policies in a controlled manner in order to strengthen legal certainty, protect citizens’ rights, and uphold the rule of law.
Co-Authors Halada, Irfan Lumeno, Suzanna Taroreh, Erwin Tubagus, Ari