Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT YANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Noviandi, Muhamad Topik; Guntara, Deny; Abbas, Muhamad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.161-170

Abstract

Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak suatu perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dan disahkan menurut hukum sebagai anak sendiri melalui Penetapan Pengadilan. Perolehan harta warisan terhadap anak angkat tidak diatur didalam KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris hanya mereka yang ditunjuk atau diakui secara sah dalam hukum untuk menerima warisan dari seseorang yang meninggal. bagi mereka yang memiliki hubungan sedarah serta adanya ikatan perkawinan. Permasalahan : (1) Bagaimana Kedudukan hak waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata? (2) Cara memperoleh warisan dari orang tua angkat berdasarkan wasiat? Berkaitan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, adapun hasil penelitian ini adalah, melihat kedudukan waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata itu menjelaskan anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan warisan jika ada penetapan atau pengakuan hukum yang memperbolehkannya. Anak angkat dapat mewarisi dengan melalui wasiat wajibah, anak angkat mewarisi hanya 1/3 harta warisan orang tua angkat tidak diperbolehkan lebih dari itu menurut undang-undang.
The Role of Environmental Law in Enhancing Corporate Social Responsibility for Environmental Protection Wahyudi, Rikes; Rahmatiar, Yuniar; Abbas, Muhamad
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i1.10563

Abstract

Environmental law plays an important role as a regulatory instrument that strengthens the implementation of CSR. By accentuating CSR, environmental rules serve to ensure that corporations do not merely prioritize profit, but are also accountable for the ecological consequences of their activities. This research utilizes the normative jurisprudence method. This approach technique was chosen because the primary data used is secondary data, namely data collected through literature review and supporting data such as interviews and sources related to information on the role of Environmental Law in CSR accessntuation. The effectiveness of CSR, although guided by regulation, depends heavily on the integration of social and environmental responsibility in the company's business. The Karawang Regency Government and Tegal Sawah Village play a crucial role in ensuring that environmental CSR is effective. Weak oversight will damage the environment and hinder sustainability. The government can create positive impacts for the environment and Tegal Sawah Village community through better supervision, community engagement and collaboration with companies.
The Consequences of the Mixed Marriage Law Reviewed from Law No. 16 of 2019 Lukmanulhakim, Zaidan; Guntara, Deni; Abbas, Muhamad
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2441

Abstract

Marriages between Indonesian citizens and foreign nationals have become more prevalent in the context of globalization. This research examines the legal framework governing mixed marriages under Law Number 1 of 1974 on Marriage and its amendment through Law Number 16 of 2019, alongside its connection to Law Number 12 of 2006 on Citizenship. Employing a normative juridical approach, the study analyzes the requirements for entering into mixed marriages, the procedures for their official registration, and the resulting legal implications for the spouses and their children. The study finds that a notable amendment in Law Number 16 of 2019 is the unification of the minimum marriage age to 19 years for both men and women, which has implications for the validity of mixed marriages when the foreign spouse’s national regulations differ. Additionally, proper marriage registration, whether within Indonesia or abroad, is essential to secure legal recognition and protect the rights of all parties involved. Children from mixed marriages are entitled to limited dual citizenship under Law Number 12 of 2006, valid until they turn 18 or marry, at which point they must choose one nationality. The study underscores the significance of legal certainty through marriage registration and the alignment of national, religious, and international laws to safeguard the rights of couples and their offspring.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad) Fauzi, Muhammad Iqbal; Akbar, Muhammad Gary Gagarin; Abbas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6078

Abstract

Tindak kejahatan penipuan yang terjadi melalui platform digital memerlukan pendekatan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Studi ini mengkaji teori pemidanaan dalam kasus arisan online yang tertuang diputusan No.: 37/Pid. B/2024/PN Madiun. Melalui pengunaan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menilai kecocokan antara dasar hukum yang diterapkan oleh hakim dengan sifat kejahatan yang berbasis elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim hanya merujuk di Pasal 378 KUHP tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, meskipun semua tindakan dilakukan melalui media sosial. Ini menggambarkan penerapan hukum yang masih tradisional dan belum beradaptasi dengan jenis kejahatan digital. Namun, kejahatan siber memerlukan penanganan hukum yang lebih peka dan berbasis pada prinsip kepastian serta perlindungan hukum. Temuan ini menekankan pentingnya pembaruan pemahaman para penegak hukum terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital.