Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Transformation of Mandalika Journal of Comprehensive Science Lentera: Multidisciplinary Studies PESHUM Lentera: Multidisciplinary Studies
Listiyarini, Rita
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Penyelenggaraan Reklamasi Dengan Perundang Undangan Ruang Laut Di Wilayah Pesisir Indonesia Listiyarini, Rita; Tanudjaja
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 2 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i2.147

Abstract

Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi ekonomi besar, namun reklamasi pesisir sering menghadapi permasalahan hukum dan lingkungan. Studi ini bertujuan menganalisis kepastian hukum penyelenggaraan reklamasi di wilayah pesisir berdasarkan peraturan perundang-undangan ruang laut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis untuk menelaah regulasi terkait reklamasi serta dampaknya. Data diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan terhadap efektivitas regulasi dalam memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, investor, dan masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah mengatur reklamasi, implementasi masih menghadapi kendala. Permasalahan yang ditemukan meliputi tumpang tindih peraturan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan reklamasi. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat proyek reklamasi, menimbulkan konflik sosial, dan menyebabkan degradasi lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan peningkatan pengawasan sangat diperlukan. Pemerintah harus memastikan proses perizinan reklamasi transparan dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pesisir. Implikasi penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang memperkuat aspek hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan reklamasi agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Kepastian Hukum Penyelenggaraan Reklamasi Dengan Perundang Undangan Ruang Laut Di Wilayah Pesisir Indonesia Listiyarini, Rita; Tanudjaja, Tanudjaja
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8106

Abstract

Upaya Hukum dalam Membentuk Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir Upaya hukum yang dilakukan dalam membentuk kebijakan reklamasi di wilayah pesisir yang mencakup penyesuaian regulasi nasional, harmonisasi kebijakan antarsektor, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan keterlibatan publik. Regulasi yang ada saat ini masih mengalami berbagai kendala, seperti tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah, tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku reklamasi, serta lemahnya koordinasi antar-instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa kebijakan reklamasi sejalan dengan prinsip keinginan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
KONSEP LIMA “R” SEBAGAI BENTUK KESADARAN MANUSIA DAN PARTISIPASINYA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM UUPPLH Boediningsih, Widyawati; Listiyarini, Rita
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 2 No. 8 (2021): Agustus
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v2i8.975

Abstract

Manusia adalah salah satu bagian dari alam semesta yang berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat menunjang keberlangsungan hidup setiap makhluk, yang saling terkait satu sama lain. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu disekitar makhluk hidup yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dengan hubungan yang timbal baik dan kompleks. Dalam UU No. 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang yang berkaitan dengan segala bentuk benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, kesejahteraan mahkluk hidup, sesuatu yang mempengaruhi alam itu sendiri, dan kelangsungan terhadap perikehidupan. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang terhadap segala jenis benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup didalamnya sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.
Kepastian Hukum Penyelenggaraan Reklamasi Dengan Perundang Undangan Ruang Laut Di Wilayah Pesisir Indonesia Listiyarini, Rita; Tanudjaja
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 2 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i2.147

Abstract

Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi ekonomi besar, namun reklamasi pesisir sering menghadapi permasalahan hukum dan lingkungan. Studi ini bertujuan menganalisis kepastian hukum penyelenggaraan reklamasi di wilayah pesisir berdasarkan peraturan perundang-undangan ruang laut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis untuk menelaah regulasi terkait reklamasi serta dampaknya. Data diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan terhadap efektivitas regulasi dalam memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, investor, dan masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah mengatur reklamasi, implementasi masih menghadapi kendala. Permasalahan yang ditemukan meliputi tumpang tindih peraturan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan reklamasi. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat proyek reklamasi, menimbulkan konflik sosial, dan menyebabkan degradasi lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan peningkatan pengawasan sangat diperlukan. Pemerintah harus memastikan proses perizinan reklamasi transparan dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pesisir. Implikasi penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang memperkuat aspek hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan reklamasi agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Penegakan Hukum Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perpajakan Mengenai Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif) Tanudjaja, Tanudjaja; Listiyarini, Rita
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i6.735

Abstract

Makalah ini mengkaji penegakan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan terkait faktur pajak tidak sah (fiktif). Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, berperan penting dalam pembangunan nasional. Tindak pidana perpajakan, khususnya penggunaan faktur pajak tidak sah, berdampak negatif terhadap pendapatan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dalam makalah ini, dibahas regulasi hukum yang sejalan dengan UU No. 16/2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta tindakan hukum yang diterapkan dalam kasus faktur pajak tidak sah. Analisis ini mencakup upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menanggulangi tindak pidana perpajakan. Dalam makalah ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang ketat, serta edukasi bagi wajib pajak guna mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan di masa mendatang. Diharapkan makalah ini dapat memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan.
Co-Authors Boediningsih, Widyawati Tanudjaja Tanudjaja, Tanudjaja