Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Media Hukum Indonesia (MHI)
Hasya, Shofiyyah Mardiyyah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Analysis of Movie Reviews on Social Media in Terms of Positive Law Amrullah, Anwar Hafidz; Asyidqi, Alfi Taufiq; Hasya, Shofiyyah Mardiyyah
Syiar Hukum Volume 22, No 2 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v22i2.14739

Abstract

Along with the advancement of technology, it has actually facilitated access to movies through various digital platforms. However, to get access to these platforms, people need to subscribe regularly, which not all people can do. This has led to the emergence of the phenomenon of movie reviews on social media which often feature movie trailers which are then monetized, resulting in potential copyright infringement. This research uses normative juridical research methods by collecting legal materials through literature studies. Furthermore, the results of this study show that the practice of movie reviews is actually allowed as long as its use is in accordance with the principle of fair use as stipulated in Article 43 to Article 51 of the HC Law. Based on this principle, the practice of film reviews also cannot be categorized as copyright infringement as long as it meets several conditions, namely non-commercial and permission from the creator. In addition, movie reviews are also not considered to be copyright infringement if the review has included the source in full and does not harm the creator. However, it should be noted that movie reviews on social media that violate copyright provisions can basically lead to legal consequences both in civil and criminal scope.
Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Hasya, Shofiyyah Mardiyyah; Amirulloh, Muhamad; Safiranita, Tasya
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15573767

Abstract

Penghapusan merek yang sudah tidak digunakan (merek non use) dapat direalisasikan berdasarkan putusan hakim atas dasar gugatan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Akan tetapi, terdapat kekosongan hukum mengingat pasal tersebut belum mengatur  definisi atau kriteria pihak ketiga yang berkepentingan. Adapun metode penelitian yang diimplementasikan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan menganalisis bahan hukum yang mencakup regulasi dan bahan hukum tertulis lainnya. Lebih lanjut, penulis menemukan bahwa pemilik merek terkenal asing belum terdaftar sejatinya memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Faktor utama yang dapat dinilai adalah iktikad baik dari pemilik merek untuk menggunakan mereknya dalam perdagangan di Indonesia. Adapun kedudukan pemilik merek ini juga dapat didukung dengan teori penafsiran hukum teleologis, asas droit de suite dan teori utilitas. Kemudian, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik merek terkenal asing belum terdaftar adalah mengajukan gugatan penghapusan merek non use sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Akan tetapi, tindakan yang sebaiknya dilakukan sebelumnya adalah mengajukan pendaftaran merek dan  menginstruksikan lembaga survei pasar yang profesional
Co-Authors Amrullah, Anwar Hafidz Asyidqi, Alfi Taufiq Muhamad Amirulloh, Muhamad Tasya Safiranita, Tasya