Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Arianti, Raras Santika
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Korupsi, Korupsi Masa Jabatan, Kualitas Pemerintahan, Etika dan Hukum Ginting, Wina Br; Prabowo, Anisa; Arianti, Raras Santika; Kholila, Marsya Ainun
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi masa jabatan adalah salah satu bentuk korupsi yang paling umum dan berbahaya dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana korupsi masa jabatan mempengaruhi kualitas pemerintahan. Dalam analisis ini, korupsi masa jabatan dilihat sebagai perilaku yang melanggar etika dan hukum, serta mengganggu keberlangsungan pemerintahan yang efektif dan transparan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum tata negara dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi korupsi masa jabatan, serta meningkatkan kualitas pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi korupsi masa jabatan dan meningkatkan kualitas pemerintahan.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 650 K/Tun/2022 dalam Sengketa Pencabutan Izin Usaha PT. Tambang Mas Sangihe Arianti, Raras Santika; Anasthalia, Deva; Savana, Lintang; Zakiyyati, Keysya Aurelia Putri; Gusthomi, Moh. Imam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3920

Abstract

Sengketa pencabutan izin usaha pertambangan PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) menjadi perhatian publik karena menyangkut legalitas tindakan administratif pemerintah, perlindungan lingkungan hidup, serta pemenuhan hak masyarakat di wilayah pulau kecil yang rentan secara ekologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 dan menelaah akibat hukumnya terhadap kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta status izin usaha PT TMS. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menguatkan putusan judex facti karena menemukan cacat prosedural yang signifikan dalam proses penerbitan izin. Cacat tersebut meliputi tidak dilibatkannya masyarakat terdampak dalam penyusunan AMDAL, tidak terpenuhinya persyaratan pengelolaan pulau kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta ketiadaan rekomendasi wajib dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pertimbangannya, hakim menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan keadilan ekologis untuk menilai potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi di Pulau Sangihe. Implikasi hukum dari putusan ini adalah kewajiban bagi Kementerian ESDM untuk melakukan pemulihan administratif, memperbaiki mekanisme evaluasi izin, dan memperketat implementasi asas legalitas dalam seluruh proses perizinan tambang. Sementara itu, izin operasi PT TMS dinyatakan batal baik secara formal maupun substantif sehingga tidak dapat dipulihkan. Apabila PT TMS berniat melanjutkan kegiatan, perusahaan tersebut hanya dapat mengajukan permohonan perizinan baru melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Co-Authors Anasthalia, Deva Ginting, Wina Br Gusthomi, Moh. Imam Kholila, Marsya Ainun Prabowo, Anisa Savana, Lintang Zakiyyati, Keysya Aurelia Putri