Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam ABSIS : Mathematics Education Journal Rampai Jurnal Hukum
Rumainur
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI DISNAKERTRANSGI DKI PROVINSI JAKARTA) Muhammad Razik Ilham; Rumainur; Eza Tri Yandy
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16677

Abstract

Keselamatan dan kesehatan kerja termasuk salah satu program pemeliharaan yang ada di setiap perusahaan. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh sangat penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Dalam hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha) dan tenaga kerja (pekerja/buruh) masih banyak kasus Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Maka dengan penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana ketentuan dan sistem pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan perlindungan hukum tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk mengkolaborasikan antara realita empirik dengan teori-teori yang berlaku dengan menggunakan teknik deskriptif dalam melakukan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan ini bahwa Peningkatan kecelakaan kerja di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta relatif meningkat mencapai 32 persen lebih per tahunnya. Hal inilah yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui kegiatan edukatif dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama. Maka konsep perlindungan hukum tenaga kerja di masa yang akan datang harus memperhatikan tiga konsep seperti perlindungan secara ekonomis, sosial dan teknis. Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Tenaga kerja; UU Ketenagakerjaan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENERASI Z SEBAGAI KONSUMEN MEDIA SOSIAL DI PLATFORM TIK TOK Mochammad Ferdion Firdaus; Rumainur; Arrisman; Fitra Deni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15206

Abstract

Tik tok sebagai salah satu platform media sosial yang didirikan di China sejak 2012 dan booming digunakan masyarakat untuk berbagi konten melalui video pendek sebagai bentuk ekspresi penggunanya. Namun, hingga saat ini belum ada produk hukum yang mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak maupun remaja dari konten berbahaya pada media elektronik. Dalam hal ini, pengguna media sosial, baik yang memiliki akun maupun yang menikmati konten melalui akun orang lain merupakan konsumen platform media sosial yang berhak dilindungi dari pengaruh negatif serta perlindungan privasi. Selain itu, belum harmonisnya peraturan penyiaran dengan peraturan informasi elektronik menjadi salah satu lemahnya kontrol pengawasan pada media sosial. Sehingga penting untuk dibahas, bagaimana urgensi dan konstruksi hukum perlindungan konsumen bagi Generasi Z sebagai pengguna Tik tok. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang mengkaji fenomena berdasarkan kajian literatur. Jurnal ini berfokus pada masalah perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen media sosial Tik tok. Urgensi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial secara umum adalah untuk menghindarkan generasi Z dari konten yang berunsur provokasi, perundungan, pornografi, penyebaran ideologi menyimpang dan pembentukan opini yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Sedangkan urgensi secara khususnya adalah karena masih ditemukan sejumlah kelemahan aturan Tik tok bagi pengguna Generasi Z. Selain itu, Konstruksi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial Tik tok melingkupi bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Konstruksi perlindungan hukum dibangun melalui sinkronisasi UU PK, UU Penyiaran dan UU Perlindungan Anak. Melalui sinkronisasi tersebut, diharapkan Pemerintah dapat lebih tegas menertibkan penyedia platform media sosial terutama Tik tok. Kata kunci: Generasi Z, Media Sosial, Perlindungan Konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENERASI Z SEBAGAI KONSUMEN MEDIA SOSIAL DI PLATFORM TIK TOK Mochammad Ferdion Firdaus; Rumainur; Arrisman; Fitra Deni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15206

Abstract

Tik tok sebagai salah satu platform media sosial yang didirikan di China sejak 2012 dan booming digunakan masyarakat untuk berbagi konten melalui video pendek sebagai bentuk ekspresi penggunanya. Namun, hingga saat ini belum ada produk hukum yang mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak maupun remaja dari konten berbahaya pada media elektronik. Dalam hal ini, pengguna media sosial, baik yang memiliki akun maupun yang menikmati konten melalui akun orang lain merupakan konsumen platform media sosial yang berhak dilindungi dari pengaruh negatif serta perlindungan privasi. Selain itu, belum harmonisnya peraturan penyiaran dengan peraturan informasi elektronik menjadi salah satu lemahnya kontrol pengawasan pada media sosial. Sehingga penting untuk dibahas, bagaimana urgensi dan konstruksi hukum perlindungan konsumen bagi Generasi Z sebagai pengguna Tik tok. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang mengkaji fenomena berdasarkan kajian literatur. Jurnal ini berfokus pada masalah perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen media sosial Tik tok. Urgensi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial secara umum adalah untuk menghindarkan generasi Z dari konten yang berunsur provokasi, perundungan, pornografi, penyebaran ideologi menyimpang dan pembentukan opini yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Sedangkan urgensi secara khususnya adalah karena masih ditemukan sejumlah kelemahan aturan Tik tok bagi pengguna Generasi Z. Selain itu, Konstruksi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial Tik tok melingkupi bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Konstruksi perlindungan hukum dibangun melalui sinkronisasi UU PK, UU Penyiaran dan UU Perlindungan Anak. Melalui sinkronisasi tersebut, diharapkan Pemerintah dapat lebih tegas menertibkan penyedia platform media sosial terutama Tik tok. Kata kunci: Generasi Z, Media Sosial, Perlindungan Konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI DISNAKERTRANSGI DKI PROVINSI JAKARTA) Muhammad Razik Ilham; Rumainur; Eza Tri Yandy
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16677

Abstract

Keselamatan dan kesehatan kerja termasuk salah satu program pemeliharaan yang ada di setiap perusahaan. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh sangat penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Dalam hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha) dan tenaga kerja (pekerja/buruh) masih banyak kasus Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Maka dengan penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana ketentuan dan sistem pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan perlindungan hukum tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk mengkolaborasikan antara realita empirik dengan teori-teori yang berlaku dengan menggunakan teknik deskriptif dalam melakukan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan ini bahwa Peningkatan kecelakaan kerja di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta relatif meningkat mencapai 32 persen lebih per tahunnya. Hal inilah yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui kegiatan edukatif dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama. Maka konsep perlindungan hukum tenaga kerja di masa yang akan datang harus memperhatikan tiga konsep seperti perlindungan secara ekonomis, sosial dan teknis. Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Tenaga kerja; UU Ketenagakerjaan
Differentiated Learning in the Independent Curriculum to Enhance Mathematical Connection and Resilience of State Junior High School Students in East Kalimantan Province Abdul Razak; Rumainur
Absis: Mathematics Education Journal Vol 7 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/absis.v7i2.7630

Abstract

This quasi-experimental study aims to analyze the effectiveness of differentiated learning within the Merdeka Curriculum in enhancing the mathematical connection and resilience of junior high school students in East Kalimantan Province. The research employed a pretest-posttest control group design, involving purposively selected eighth-grade students from several public schools. Data was collected through a mathematical connection test, a resilience questionnaire, and learning process observations. The results indicate that differentiated learning significantly improved students' mathematical connection and resilience compared to conventional instruction. The experimental group's average mathematical connection score increased from a low to a high category, with notable improvements in their ability to relate mathematical concepts to daily life and other mathematical ideas. Furthermore, students demonstrated significantly enhanced mathematical resilience, particularly in perseverance, problem-solving persistence, and adaptability to challenges. Key success factors included needs-based lesson planning, active student engagement, and motivating reflective practices.In conclusion, Differentiated instruction is effective in significantly increasing the mathematical resilience of eighth-grade students in East Kalimantan, with a significant value of 0.000 < 0.05. Differentiated instruction is effective in significantly increasing the mathematical connection of eighth-grade students in East Kalimantan, with a significance value of 0.000 < 0.05.Differentiated instruction is effective in simultaneously and significantly increasing both the mathematical resilience and mathematical connection of eighth-grade students in East Kalimantan, with a significance value of 0.000 < 0.05. It is recommended that teachers adopt differentiated strategies more widely to support inclusive, meaningful learning and develop student competencies in the era of independent learning.
Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Prespektif Filsafat Hukum Safrudin; Rumainur
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2229

Abstract

The Indonesian government has established various institutions as an effort to protect human rights and justice for women and children, including the National Commission on Violence Against Women, the National Commission on Human Rights, the Witness and Victim Protection Agency and the Ombudsman. Even though Indonesia has ratified the CEDAW Convention plus strengthened through various human rights institutions, violence against women and children is still massive in Indonesia. In this writing, the research method used by the author is normative juridical. The results of this study show that violence against women and children will continue to occur if the government is not really serious in making regulations and implementing the protection of women and children. Apart from that, public awareness is needed regarding the nature of being human, that all human beings are equal. Abstrak       Pemerintah indonesia telah membentuk berbagai institusi sebagai upanya perlindungan HAM dan keadilan terhadap kaum perempuan dan anak, diantaranya Komnas Perempuan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan, Ombudsman. Meski indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW ditambah penguatan melalui berbagai lembaga HAM, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih masif terjadi di Negara Indonesia. Dalam penulisan ini , metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif yuridis. Adapun hasil penelitian ini bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak akan terus terjadi apabila pemerintah tidak benar-benar serius dalam membuat regulasi dan implementasi terhadap perlindungan perempuan dan anak, selain daripada itu dibutuhkan kesadaran masyarakat terkait hakikat menjadi manusia bahwa semua manusia itu sama kedudukannya.
Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia Dedi Irwan; Rumainur
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i1.2256

Abstract

This study analyzes and discusses the role of legal philosophy in Indonesia. Legal philosophy changes the statutory regulations based on TAP XX/MPRS 1966, then the order of statutory regulations based on TAP III/MPR/2000, until finally is the order of laws and regulations based on article 7 of law No. 12 of 2011 in lieu of law no. 10 of 2004, this change is based on legal philosophy in Indonesia based on legal theory, this is that legal philosophy plays a very important role in forming law in a democratic direction, leading to the true needs of society, the change is based on renewal based on the principle of utility and fairness of function. national law is for protection, so the change or formation of law in Indonesia must go through a process of legal philosophy in which it is able to direct and accommodate legal needs in accordance with the level of progress of development in all fields, which is also able to meet the needs of a diverse society at large, which The laws formed are the rules for the game of life. Law is formed as a fulfillment of a sense of justice for the wider community, without distinguishing race, class, ethnicity, party, religion or other distinctions within the framework of Bhinneka Tunggal Ika. Abstrak           Penelitian ini menganalisa dan membahas tentang peran filsafat hukum yang ada di Indonesia filsafat hukum mengubah tata aturan peraturan perundang-undangan yang didasari TAP XX/MPRS Tahun 1966, kemudian tata urutan Peraturan perundang-undangan yang di dasari TAP III/MPR/2000, sampai terakhir adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari pasal 7 undang-undang No, 12 tahun 2011 sebagai pengganti undang-undang No. 10 tahun 2004, pengubahan itu atas dasar filsafat hukum di Indonesia ada pada teori hukumnya hal ini bahwa filsafat hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum ke arah yang demokratis, mengarah kepada kebutuhan masyarakat yang hakiki pengubahan itu atas dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan keadilan fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum di Indonesia harus melalaui proses filsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk merupakan rules for the game of life. Hukum di bentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau pembedaan lain dalam kerangka bhinneka tunggal ika.
Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan Muhammadi Alfarabi; Rumainur
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i1.2257

Abstract

This journal discusses the role of legal philosophy in building a sense of justice. Philosophy of law is a branch of science that studies the basics, objectives, and principles of law. Legal philosophy also considers abstract questions related to human rights, justice, and moral obligations. A sense of justice is a concept that refers to the feeling that all people get equal rights before the law and are given justice according to their deeds. Building a sense of justice is provided through the judge's ruling process. However, judges are often easily intervened by certain parties, resulting in a legal mafia in the judiciary. For example, the practice of the judicial mafia in Indonesia can be seen from cases where judges are intervened by lawyers or other parties to give unfair verdicts. To deal with this problem, the theory of fair law enforcement proposes a research method that focuses on how to enforce laws that are fair and equitable for everyone. This research was conducted by collecting data related to the judicial process, analyzing existing legal policies, and evaluating how legal practice in the field. This research method aims to find solutions to the problems of the legal mafia that occur in the judiciary and build a stronger sense of justice in society. Abstrak           Jurnal ini membahas peran filsafat hukum dalam membangun rasa keadilan. Filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari dasar-dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip dari hukum. Filsafat hukum juga mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan abstrak yang terkait dengan hak asasi manusia, keadilan, dan kewajiban moral. Rasa keadilan merupakan suatu konsep yang mengacu pada perasaan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dan diberi keadilan sesuai dengan perbuatan mereka. Membangun rasa keadilan diberikan melalui proses putusan hakim. Namun, hakim seringkali mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi mafia hukum di peradilan. Contohnya, praktek mafia peradilan di Indonesia terlihat dari adanya kasus-kasus dimana hakim diintervensi oleh pengacara atau pihak lain untuk memberikan putusan yang tidak adil. Untuk menghadapi permasalahan ini, teori penegakan hukum berkeadilan mengajukan metode penelitian yang memfokuskan pada bagaimana cara menegakkan hukum yang adil dan merata bagi semua orang. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait proses peradilan, menganalisis kebijakan-kebijakan hukum yang ada, serta mengevaluasi bagaimana praktek hukum di lapangan. Metode penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan mafia hukum yang terjadi di peradilan dan membangun rasa keadilan yang lebih kuat di masyarakat.
Co-Authors Abdul Razak Arrisman Dedi Irwan Eza Tri Yandy Fitra, Deni Ida Ayu Putu Sri Widnyani Mochammad Ferdion Firdaus Muhammad Razik Ilham Muhammadi Alfarabi Safrudin