Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Labibah Iqbal, Asyaima; Rasyaad Akmal, Athaya; El Hakam Hilmy, Muhammad; Deni, Fitra
JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN Vol 11 No 01 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56406/jkim.v11i01.492

Abstract

This study explores the significant decline in the human rights situation in Papua since 2018, marked by increased conflict and human rights violations by security forces. The research aims to understand the complexity of this phenomenon and identify potential solutions. A qualitative method was used, with descriptive data from previous studies, human rights reports, and official documents. The findings indicate that the conflict has led to killings, enforced disappearances, and torture, with existing law enforcement efforts proving unsatisfactory. The discussion reveals that the conflict also impacts education, health, and natural resource management, exacerbating poverty and hindering sustainable development. The study concludes that legal reform and a more sensitive approach to the local context are necessary to address human rights issues in Papua, as well as the importance of sustainable development that considers environmental conservation and the welfare of the local community. The government has taken significant steps to improve health infrastructure and access to services. Still, a more substantial commitment is needed to ensure the fulfillment of the fundamental rights of the Papuan people
MODEL HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGGUNAAN RUMAH SUSUN YANG DIBANGUN DIATAS TANAH WAKAF Utami, Widya Wahyu; I ketut Oka Setiawan; Fitrah Deni
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 16 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v16i2.15512

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model hubungan hukum antara para pihak terkait untuk penggunaan rumah susun yang dibangun diatas tanah wakaf kaitanya dengan antar tata hukum yaitu hukum islam dan hukum perdata dalam hal ini adalah hukum bisnis dan ditinjau dari pengelolaan, pengaturan, dan kebijakan sehingga dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam suatu objek yang sama yaitu rumah susun diatas tanah wakaf. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan dibukanya peluang pembangunan rumah susun diatas tanah wakaf untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun merupakan aksi bisnis berbasis agama Islam dan keperdataan. Sangat penting diperhatikan mengenai hubungan hukum para pihak dalam hal ini khususnya melibatkan interaksi antara nazir, investor, dan end user. Nazir mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan wakaf dan syariah, sedangkan investor menyediakan modal untuk pembangunan rumah susun di atas tanah wakaf. End user menempati atau menggunakan rumah susun yang dibangun di atas tanah wakaf. Kata Kunci : Hubungan Hukum, Rumah Susun, Tanah Wakaf.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS Arie Vanensa, Triami; Deni, Fitra; BF. Sihombing
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang JabatanNotaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris mengatur tentang ketentuan penandatanganan yaitu “segerasetelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap,saksi dan notaris, kecuali apabila penghadap yang tidak dapat membubuhkantandatangan dengan menyebutkan alasannya, alasan sebagaimana dimaksuddinyatakan tegas pada akhir akta”. Di sisi lain, terdapat perbedaan dalam halsusunan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P yaitu keberadaan adanya kewajibanbahwa Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadappada minuta akta. Masalah Yang timbul yaitu bagaimana perlindunganhukum bagi penghadap penyandang disabilitas dalam pembuatan aktadihadapan notaris serta akibat hukumnya terhadap akta tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hal ini disebabkankarena adanya kekosongan norma tentang penandatanganan akta notarisapabila penghadapnya mempunyai keterbatasan fisik sehingga tidak dapatmenandatangani akta tersebut. Bahan hukum yang digunakan adalah bahanhukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapengaturan hukum terhadap penyandang disabilitas yang tidak memilikitangan dalam pembuatan akta notaris belum diatur secara tegas dalamUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KASUS CYBER CRIME Febrian, Wahyu Rifqi; Faturrahman, Raden Mohammad Rangga; Rahmadina, Hannah Syahida; Deni, Fitra
JURNAL SAHID DA'WATII Vol 3 No 02 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56406/jurnalsahiddawatii.v3i02.481

Abstract

Cybercrime is a crime committed through computer networks as the main tool of the perpetrator in carrying out his actions. This type of cybercrime includes several illegal activities such as hacking, phishing, ransomware, malware, identity theft, and so on. Cybercrime has become a global threat that requires international cooperation to overcome. Cybersecurity is currently a fundamental thing that must be considered by the community or government. A weak cyber security system will become the target of hackers in carrying out their actions. Not only that, the weak law enforcement in handling this case is also a gap for hackers to always do their actions. Therefore, various instruments such as conventions on cyber crime, international law, and international cooperation are the main weapons in dealing with cyber crime. In this article, the author will analyze how the role of international law in dealing with cybercrime cases, including existing mechanisms and instruments as well as the challenges faced and the effectiveness of international cooperation in fighting cybercrime networks. This research aims to find out the role of international law in handling cybercrime cases, challenges in the application of international law, international legal instruments and the effectiveness of international cooperation. This research uses a qualitative approach with document analysis and case studies to explore the effectiveness and weaknesses of international law in dealing with cyber crime. The results found that the role of international law is still not maximized due to various challenges in its implementation, but with Indonesia not ratifying the Budapest Convention, this hampers the role of international legal instruments in tackling cyber crime cases in Indonesia. Despite this, the role of international law is still needed to maximize the opportunities for international cooperation carried out by the authorities in fighting cybercrime cases.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN CYBER PPAT muhayar, yahya; Fitra Deni
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4655

Abstract

Sertipikat elektronik berdasarkan Perpres No. 86/2020 itu ditindaklanjuti dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 1/2021. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai konsep ideal peran PPAT dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah dan kendala dan solusi dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk mewujudkan cyber PPAT. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang konsep ideal peran PPAT dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah yaitu melalui cyber PPAT. Kendala pelaksanaan sertipikat elektronik berupa data tanah yang tidak akurat dan bahkan banyak terjadi kekeliruan, belum siapnya SDM baik yang ada di internal Kantor Pertanahan BPN maupun PPAT serta belum siapnya semua lapisan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi salah satu kendala yang perlu diselesaikan. Solusi yang dilakukan seperti dukungan regulasi dan sarana prasarana untuk mendorong sertipikasi digital tentunya sangat penting agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kemudahan, dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan mampu memberikan nilai efisiensi maupun efektivitas.
Cyber PPAT and Legal Certainty in Indonesia’s Electronic Land Certification System Muhayar, Muhayar; Deni, Fitra; Barus, Zulfadli
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.8473

Abstract

The digitalization of land registration in Indonesia, particularly through electronic land certificates, reflects a major reform in legal and administrative governance. This study examines the evolving role of the Land Deed Official (PPAT) in ensuring legal certainty amid the transition from conventional to electronic land certification. Employing a normative-empirical legal approach and case study in Bekasi Regency, the research explores how PPAT adapts to digital platforms while maintaining legal compliance. Findings reveal that electronic certification enhances efficiency, transparency, and security. However, its implementation faces significant challenges, including fragmented data systems, inadequate infrastructure, limited digital literacy, and the absence of specific legal norms regulating PPAT’s digital responsibilities. To address this gap, the study introduces the concept of “Cyber PPAT”—a redefined legal actor equipped with both legal and digital competencies. This study contributes to the discourse on land administration reform by underscoring the need for harmonized regulations, improved infrastructure, and institutional readiness. It emphasizes that legal certainty in digital land governance depends not only on technology but on the strength of the legal framework and institutional trust supporting it.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENERASI Z SEBAGAI KONSUMEN MEDIA SOSIAL DI PLATFORM TIK TOK Mochammad Ferdion Firdaus; Rumainur; Arrisman; Fitra Deni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15206

Abstract

Tik tok sebagai salah satu platform media sosial yang didirikan di China sejak 2012 dan booming digunakan masyarakat untuk berbagi konten melalui video pendek sebagai bentuk ekspresi penggunanya. Namun, hingga saat ini belum ada produk hukum yang mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak maupun remaja dari konten berbahaya pada media elektronik. Dalam hal ini, pengguna media sosial, baik yang memiliki akun maupun yang menikmati konten melalui akun orang lain merupakan konsumen platform media sosial yang berhak dilindungi dari pengaruh negatif serta perlindungan privasi. Selain itu, belum harmonisnya peraturan penyiaran dengan peraturan informasi elektronik menjadi salah satu lemahnya kontrol pengawasan pada media sosial. Sehingga penting untuk dibahas, bagaimana urgensi dan konstruksi hukum perlindungan konsumen bagi Generasi Z sebagai pengguna Tik tok. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang mengkaji fenomena berdasarkan kajian literatur. Jurnal ini berfokus pada masalah perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen media sosial Tik tok. Urgensi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial secara umum adalah untuk menghindarkan generasi Z dari konten yang berunsur provokasi, perundungan, pornografi, penyebaran ideologi menyimpang dan pembentukan opini yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Sedangkan urgensi secara khususnya adalah karena masih ditemukan sejumlah kelemahan aturan Tik tok bagi pengguna Generasi Z. Selain itu, Konstruksi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial Tik tok melingkupi bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Konstruksi perlindungan hukum dibangun melalui sinkronisasi UU PK, UU Penyiaran dan UU Perlindungan Anak. Melalui sinkronisasi tersebut, diharapkan Pemerintah dapat lebih tegas menertibkan penyedia platform media sosial terutama Tik tok. Kata kunci: Generasi Z, Media Sosial, Perlindungan Konsumen.
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN PEMBUATAN KEFIR PADA PETERNAK KAMBING PERAH Fitra, Deni; Mirdhayati, Irdha; Adelina, Triani; Purnamasari, Endah; Erwan, Edi; Elviriadi; Zumarni; Khairuddin; Faruq, Umar; Restu Misrianti
DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement Vol. 4 No. 2 (2025): Juni
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/djce.v4i2.2044

Abstract

Halal certification and diversification of goat milk products are crucial for increasing product value and improving farmers' welfare. Halal certification allows dairy products to meet Islamic standards and expand market opportunities. Currently, campus-linked goat farmers have not processed milk and remain focused on fresh milk. At Fathur Farm, halal certification assistance and kefir-making training were provided to these farmers. The methods used included counseling, socialization, and discussions, followed by an evaluation. This activity was carried out by lecturers and students from the Animal Product Technology expertise group in the Animal Science Department at Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. The program equipped farmers with skills on the halal certification process, including document preparation, uploading documents in the SIHALAL application, and obtaining the certificate. Kefir training enhanced farmers' skills, diversified and added value to their products, and supported the economic sustainability of local farmers.
PENYULUHAN TEKNIK RECORDING DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MASTITIS PADA PETERNAK KAMBING PERAH DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU Zumarni; Rahmi Febriyanti; Jully Handoko; Sadarman; Muhamad Rodiallah; Yendraliza; Khairuddin; Umar Faruq; Rahmad Yusuf; Fitra, Deni
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i1.14543

Abstract

Abstract The implementation of effective recording techniques allows farmers to monitor livestock health more efficiently, identify health issues more quickly, and reduce the incidence of mastitis, which in turn lowers treatment costs and improves the quality of products such as goat milk. However, goat farmers in Kampar Regency, Riau, have not yet adopted good recording techniques. At Fathur Farm, a goat dairy farm, a training session on recording techniques and mastitis prevention was conducted for goat farmers. The methods used in this activity included training and outreach, discussions, and an evaluation at the end. This activity, carried out by lecturers and students from the Animal Science Program at UIN Sultan Syarif Kasim Riau, provided valuable skills in recording techniques and increased farmers' awareness of mastitis prevention, enabling them to apply these practices in their daily routines.
PRAKTIK PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PAKAN WAFER DAN SILASE PADA HIMPUNAN PETERNAK DOMBA KAMBING INDONESIA (HPDKI) KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU Adelina, Triani; Ananda Mucra, Dewi; Efendi Harahap, Anwar; Ali, Arsyadi; Elfawati, Elfawati; Saleh, Eniza; Juliantoni, Jepri; Febrina, Dewi; Irawati, Evi; Fitra, Deni
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 7 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i7.3021-3030

Abstract

Prospek peternakan kambing perah di Provinsi Riau sangat menjanjikan, hal ini terlihat dari terus meningkatnya permintaaan susu kambing. Pada sisi lain, peternak kambing yang tergabung ke dalam Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) sering mengeluhkan sulitnya menyediakan pakan berkualitas. Bertempat di Peternakan Kambing Perah Fathur Farm, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau telah dilaksanakan praktik penerapan teknologi tepat guna dengan membuat pakan wafer dan silase berbahan dasar limbah kelapa sawit. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan sosialisasi, diskusi dan praktik bersama serta pada bagian akhir dilaksanakan post test. Pelaksana kegiatan ini adalah dosen dan mahasiswa dari kelompok riset nutrisi dan pakan ternak pada Program Studi Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan ini telah memberikan pengetahuan dan keterampilan baru tentang mengolah limbah sawit menjadi pakan wafer dan silase. Harapannya setelah praktik penerapan teknologi tepat guna ini mampu menjadi solusi dari permasalahan penyediaan pakan berkualitas pada peternak kambing.