Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.03
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ILMIAH LIVING LAW PALAR (Pakuan Law review) Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Case Law DEVELOPMENT : Journal of Community Engagement Jurnal Kajian Islam Modern JURNAL SAHID DA'WATII JIPHO (Jurnal Ilmiah Peternakan Halu Oleo) JURNAL ILMIAH SATYA NEGARA INDONESIA
Fitra, Deni
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Labibah Iqbal, Asyaima; Rasyaad Akmal, Athaya; El Hakam Hilmy, Muhammad; Deni, Fitra
JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN Vol 11 No 01 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56406/jkim.v11i01.492

Abstract

This study explores the significant decline in the human rights situation in Papua since 2018, marked by increased conflict and human rights violations by security forces. The research aims to understand the complexity of this phenomenon and identify potential solutions. A qualitative method was used, with descriptive data from previous studies, human rights reports, and official documents. The findings indicate that the conflict has led to killings, enforced disappearances, and torture, with existing law enforcement efforts proving unsatisfactory. The discussion reveals that the conflict also impacts education, health, and natural resource management, exacerbating poverty and hindering sustainable development. The study concludes that legal reform and a more sensitive approach to the local context are necessary to address human rights issues in Papua, as well as the importance of sustainable development that considers environmental conservation and the welfare of the local community. The government has taken significant steps to improve health infrastructure and access to services. Still, a more substantial commitment is needed to ensure the fulfillment of the fundamental rights of the Papuan people
MODEL HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGGUNAAN RUMAH SUSUN YANG DIBANGUN DIATAS TANAH WAKAF Utami, Widya Wahyu; I ketut Oka Setiawan; Fitrah Deni
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 16 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v16i2.15512

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model hubungan hukum antara para pihak terkait untuk penggunaan rumah susun yang dibangun diatas tanah wakaf kaitanya dengan antar tata hukum yaitu hukum islam dan hukum perdata dalam hal ini adalah hukum bisnis dan ditinjau dari pengelolaan, pengaturan, dan kebijakan sehingga dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam suatu objek yang sama yaitu rumah susun diatas tanah wakaf. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan dibukanya peluang pembangunan rumah susun diatas tanah wakaf untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun merupakan aksi bisnis berbasis agama Islam dan keperdataan. Sangat penting diperhatikan mengenai hubungan hukum para pihak dalam hal ini khususnya melibatkan interaksi antara nazir, investor, dan end user. Nazir mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan wakaf dan syariah, sedangkan investor menyediakan modal untuk pembangunan rumah susun di atas tanah wakaf. End user menempati atau menggunakan rumah susun yang dibangun di atas tanah wakaf. Kata Kunci : Hubungan Hukum, Rumah Susun, Tanah Wakaf.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS Arie Vanensa, Triami; Deni, Fitra; BF. Sihombing
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang JabatanNotaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris mengatur tentang ketentuan penandatanganan yaitu “segerasetelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap,saksi dan notaris, kecuali apabila penghadap yang tidak dapat membubuhkantandatangan dengan menyebutkan alasannya, alasan sebagaimana dimaksuddinyatakan tegas pada akhir akta”. Di sisi lain, terdapat perbedaan dalam halsusunan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P yaitu keberadaan adanya kewajibanbahwa Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadappada minuta akta. Masalah Yang timbul yaitu bagaimana perlindunganhukum bagi penghadap penyandang disabilitas dalam pembuatan aktadihadapan notaris serta akibat hukumnya terhadap akta tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hal ini disebabkankarena adanya kekosongan norma tentang penandatanganan akta notarisapabila penghadapnya mempunyai keterbatasan fisik sehingga tidak dapatmenandatangani akta tersebut. Bahan hukum yang digunakan adalah bahanhukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapengaturan hukum terhadap penyandang disabilitas yang tidak memilikitangan dalam pembuatan akta notaris belum diatur secara tegas dalamUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KASUS CYBER CRIME Febrian, Wahyu Rifqi; Faturrahman, Raden Mohammad Rangga; Rahmadina, Hannah Syahida; Deni, Fitra
JURNAL SAHID DA'WATII Vol 3 No 02 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56406/jurnalsahiddawatii.v3i02.481

Abstract

Cybercrime is a crime committed through computer networks as the main tool of the perpetrator in carrying out his actions. This type of cybercrime includes several illegal activities such as hacking, phishing, ransomware, malware, identity theft, and so on. Cybercrime has become a global threat that requires international cooperation to overcome. Cybersecurity is currently a fundamental thing that must be considered by the community or government. A weak cyber security system will become the target of hackers in carrying out their actions. Not only that, the weak law enforcement in handling this case is also a gap for hackers to always do their actions. Therefore, various instruments such as conventions on cyber crime, international law, and international cooperation are the main weapons in dealing with cyber crime. In this article, the author will analyze how the role of international law in dealing with cybercrime cases, including existing mechanisms and instruments as well as the challenges faced and the effectiveness of international cooperation in fighting cybercrime networks. This research aims to find out the role of international law in handling cybercrime cases, challenges in the application of international law, international legal instruments and the effectiveness of international cooperation. This research uses a qualitative approach with document analysis and case studies to explore the effectiveness and weaknesses of international law in dealing with cyber crime. The results found that the role of international law is still not maximized due to various challenges in its implementation, but with Indonesia not ratifying the Budapest Convention, this hampers the role of international legal instruments in tackling cyber crime cases in Indonesia. Despite this, the role of international law is still needed to maximize the opportunities for international cooperation carried out by the authorities in fighting cybercrime cases.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN CYBER PPAT muhayar, yahya; Fitra Deni
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4655

Abstract

Sertipikat elektronik berdasarkan Perpres No. 86/2020 itu ditindaklanjuti dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 1/2021. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai konsep ideal peran PPAT dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah dan kendala dan solusi dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk mewujudkan cyber PPAT. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang konsep ideal peran PPAT dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah yaitu melalui cyber PPAT. Kendala pelaksanaan sertipikat elektronik berupa data tanah yang tidak akurat dan bahkan banyak terjadi kekeliruan, belum siapnya SDM baik yang ada di internal Kantor Pertanahan BPN maupun PPAT serta belum siapnya semua lapisan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi salah satu kendala yang perlu diselesaikan. Solusi yang dilakukan seperti dukungan regulasi dan sarana prasarana untuk mendorong sertipikasi digital tentunya sangat penting agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kemudahan, dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan mampu memberikan nilai efisiensi maupun efektivitas.
KEPASTIAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS JANJI YANG TERCANTUM DALAM COVERNOTE TERHADAP PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI KREDIT PERBANKAN Vania Meliantha; Fitra Deni
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11099

Abstract

Abstract Notary services are trusted by banks in carrying out credit commitments. After signing the credit agreement, the next step is for the bank to ask the Notary to make a covernote. Covernote is a statement made by a Notary stating that the deeds are still in process and the ability to assist the parties in the process of registering land rights until the certificate is issued within the time period determined by the Notary. In fact, it is not certain that the Notary will complete the documents he creates on time. So, when publishing a covernote, the Notary is responsible for the quality of the covernote he or she makes. This relates to Notaries complying with UUJN and the Notary's code of ethics. The issues discussed are the responsibility of the Notary for the promises contained in the covernote to the parties in the banking credit transaction and the legal certainty of the covernote made by the Notary to the parties in the banking credit transaction. This type of research is normative juridical, using literature study, namely secondary data collection. The results of the research are that if the Notary is not careful in carrying out his duties, the Notary will harm himself and related parties such as debtors, creditors or BPN. Responsibility of a Notary If the covernote is not in accordance with the existing facts, he/she can be held accountable, namely criminal, civil and ethical/administrative code. A covernote is simply a statement issued by a Notary as a reference for creditors where the contents of the covernote explain the processing of deeds or guarantees which are still in process and will be completed within the time period determined by the Notary, so that the covernote has no legal certainty. In the UUJN there is not a single article that regulates the authority of a Notary in issuing covernotes, so the covernote is not an authentic deed or a private deed. Keywords : Covernote, Notary Liability, Credit Disbursement. Abstrak Jasa Notaris dipercaya oleh bank dalam melakukan pengikatan kredit. Setelah ditandatangani perjanjian kredit, langkah selanjutnya pihak bank meminta Notaris untuk membuat covernote. Covernote adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris menyatakan kepengurusan akta-akta masih dalam proses dan kesanggupan membantu para pihak untuk proses pendaftaran hak atas tanah sampai keluarnya sertifikat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh Notaris. Padahal, belum tentu Notaris akan menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibuatnya tepat waktu. Sehingga, Notaris dalam menerbitkan covernote memiliki tanggungjawab atas kesanggupan covernote yang dibuatnya. Hal ini berkaitan dengan Notaris patut kepada UUJN dan kode etik Notaris. Permasalahan yang dibahas adalah pertanggungjawaban Notaris atas janji-janji yang tercantum dalam covernote terhadap para pihak dalam transaksi kredit perbankan dan kepastian hukum covernote yang dibuat oleh Notaris terhadap pihak dalam transaksi kredit perbankan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian bila Notaris tidak berhati-hati melakukan tugasnya, Notaris akan merugikan dirinya sendiri dan pihak-pihak yang berkaitan seperti debitur, kreditur, ataupun BPN. Pertanggungjawaban Notaris jika membuat covernote tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya yaitu secara pidana, perdata dan kode etik/ administratif. Covernote hanyalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pegangan kreditur dimana isi covernote menjelaskan pengurusan akta-akta ataupun jaminan yang masih dalam proses dan akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Notaris, sehingga covernote tidak memiliki kepastian hukum. Dalam UUJN tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam menerbitkan covernote, sehingga covernote bukanlah merupakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Kata Kunci : Covernote, Pertanggungjawaban Notaris, Pencairan Kredit.
KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS Muhammad Fadil; Fitra Deni
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11115

Abstract

Abstract Legal certainty in the payment of Income Tax (PPh) related to the Sale and Purchase Agreement (PPJB) made before a Notary. Income tax in land and building buying and selling transactions is an important aspect that must be fulfilled by taxpayers to maintain compliance with tax regulations. This research aims to analyze how the legal certainty of PPh payments is applied in the PPJB context and the role of Notaries in ensuring the implementation of tax obligations by the parties involved. This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. Data was collected through literature review, analysis of laws and regulations related to taxation and notaries, as well as interviews with legal practitioners and notaries. The results of the research show that there are several problems related to the legal certainty of PPh payments in the PPJB, especially related to the validation of transaction values by tax officers and determining transaction values which often lead to differences in interpretation between taxpayers and tax officers. Notaries have an important role in providing legal counseling to the parties involved in the PPJB and ensure that all tax obligations have been fulfilled before the deed is made. Keywords: Legal Certainty, Income Tax, Sale and Purchase Agreement, Notary. Abstrak Kepastian hukum dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) terkait dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Notaris. Pajak Penghasilan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan merupakan salah satu aspek penting yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum pembayaran PPh diterapkan dalam konteks PPJB dan peran Notaris dalam memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis peraturan perundang-undangan terkait perpajakan dan notariat, serta wawancara dengan para praktisi hukum dan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait kepastian hukum pembayaran PPh dalam PPJB, terutama terkait dengan validasi nilai transaksi oleh petugas pajak dan penentuan nilai transaksi yang sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan petugas pajak.Notaris memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam PPJB dan memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan telah dipenuhi sebelum akta dibuat. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pajak Penghasilan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 686/PID.SUS/2021/PN. KDI) Servasius Sina; Fitra Deni
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11219

Abstract

ABSTRACT The purpose of this research is to examine and understand the legal consequences for debtors who transfer fiduciary collateral objects to third parties and to analyze the legal protection for creditors regarding the transfer of fiduciary collateral objects to third parties. The issues discussed in this research are the legal consequences for debtors who transfer fiduciary collateral objects to third parties and the legal protection for creditors regarding the transfer of fiduciary collateral objects to third parties, based on the case study of the Kendari District Court Decision Number 686/Pid.Sus/2021/PN. Kdi. The research method used is the statute approach and the case approach. The results of the research show that the legal consequences of transferring fiduciary collateral objects by debtors, as seen in the Kendari District Court Decision Number 686/Pid.Sus/2021/PN. Kdi, can include both criminal and civil sanctions. The legal protection provided by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees to creditors (fiduciary recipients) as holders of fiduciary guarantee certificates includes protection concerning administrative clarity, legal protection for creditors as outlined in the principles of fiduciary guarantees, and legal protection for creditors in the event of the sale of fiduciary collateral objects through auction sales or private sales. Keywords: Legal protection, creditor, fiduciary guarantee. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/Pid.Sus/2021/Pn. Kdi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/ Pid.Sus/2021/PN Kdi, yaitu dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kepada kreditur (penerima fidusia) selaku pemegang sertifikat jaminan fidusia yaitu meliputi bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administratif, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang dituangkan dalam asas-asas jaminan fidusia, dan bentuk perlindungan hukum kepada kreditur dalam hal penjualan objek jaminan fidusia melalui pelaksanaan penjualan lelang ataupun penjualan di bawah tangan. Kata Kunci : Perlindungan hukum, kreditur, Jaminan Fidusia.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA NOTARIS/ PPAT SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK Wahyudi Wahyudi; Fitra Deni
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11133

Abstract

ABSTRACT Notary professional services, according to the provisions of Article 1 number 14 of Law Number 7 of 2021 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, are considered services that should be subject to Value Added Tax (VAT) and thus Notaries are categorized as Entrepreneurs Taxable (PKP). This thesis discusses the rules regarding the collection of VAT by Notaries when making deeds and the legal impact on Notary's honorarium. The research method used is normative research with a qualitative approach to secondary data to evaluate the discrepancy between VAT provisions and the Notary Position Law. This research found that the VAT regulations imposed on Notary services conflict with the Law on Notary Positions which considers Notaries as public officials, not PKP. The legal impact of collecting 11% VAT on Notary's honorarium shows benefits for the Notary and the State, but creates injustice for the public who have to pay an additional 11% of the Notary's service fees. This research highlights the inconsistency between tax regulations and Notary position regulations and their socio-economic impacts, with the hope of providing recommendations for improving fairer policies Keywords: Legal certainty regarding the imposition of tax on notary services ABSTRAK Jasa profesi Notaris, menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dianggap sebagai jasa yang seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dengan demikian Notaris dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tesis ini membahas aturan mengenai pemungutan PPN oleh Notaris dalam pembuatan akta serta dampak hukumnya terhadap honorarium Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder untuk mengevaluasi ketidaksesuaian antara ketentuan PPN dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menemukan bahwa aturan PPN yang dikenakan pada jasa Notaris bertentangan dengan UU Jabatan Notaris yang menganggap Notaris sebagai pejabat umum, bukan PKP. Dampak hukum dari pemungutan PPN 11% terhadap honorarium Notaris menunjukkan keuntungan bagi Notaris dan Negara, namun menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang harus membayar tambahan 11% dari biaya jasa Notaris. Penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara peraturan perpajakan dan aturan jabatan Notaris serta dampak sosial-ekonominya, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan yang lebih adil. Kata Kunci: Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Jasa Notaris
Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan Putri, Fazahra Arlia; Anggriani, Jum; Deni, Fitra
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.908

Abstract

The importance of the curator's role in the process of managing and settling bankrupt assets cannot be separated from the legal actions carried out by the bankrupt debtor to transfer assets included in the bankrupt estate to another party before being declared bankrupt by the court. The problem in this study is regarding the position of the lessee due to the cancellation of the lease deed based on the action Pauliana lawsuit in Decision Number 43 / Pdt.Sus-Other Lawsuits / 2023 / PN.Niaga.Smg and the responsibility of the Notary due to the lease deed being null and void by law based on the action Pauliana lawsuit in Decision Number 43 / Pdt.Sus-Other Lawsuits / 2023 / PN.Niaga.Smg. This thesis, using normative legal research method (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about the position of the lessee due to the cancellation of the lease deed based on the action Pauliana lawsuit in Decision Number 43 / Pdt.Sus-Other Claims / 2023 / PN.Niaga.Smg, namely not as any creditor (separatist, preference, concurrent) in the bankruptcy of PT. Lanisantoso Setiabudi, Andri Santoso & Lani Haryati. This is because the Panel of Judges decided and stated that Defendant I, Defendant II and Defendant III must return the money amounting to Rp. 2,500,000,000, - (two billion five hundred million rupiah) to Defendant IV in full and immediately. The Notary's liability due to the lease deed being null and void based on the Pauliana action lawsuit in Decision Number 43/Pdt.Sus-Other Claims/2023/PN.Niaga.Smg, can be requested according to the code of ethics with sanctions in the form of written warnings, temporary suspension, honorable dismissal and dishonorable dismissal. Civil, by filing a lawsuit for compensation to the District Court experienced by the tenant due to the lease deed made before the Notary being null and void.
Co-Authors Adnan Hamid Ananda Mucra, Dewi Anwar Efendi Harahap Apriadi Pasaribu Arie Vanensa, Triami Arief, Irma Isnafia Arrisman BF. Sihombing Dewi Febrina Edi Erwan Edi Erwan El Hakam Hilmy, Muhammad Elfawati Elfawati Elviriadi Endah Purnamasari Erwan, Edi Faturrahman, Raden Mohammad Rangga Febrian, Wahyu Rifqi Guslian Abdul Basir I ketut Oka Setiawan Irawati, Evi Irdha Mirdhayati Irma Isnafia Arief Juliantoni, Jepri Jully Handoko Jum Anggriani Khairuddin Labibah Iqbal, Asyaima Luki Abdullah Mochammad Ferdion Firdaus Muhammad Fadil Muhayar, Muhayar muhayar, yahya Niken Ulupi Putri, Fazahra Arlia Rahmad Yusuf Rahmad, Riko Rahmadina, Hannah Syahida Rahmi Febriyanti Rasyaad Akmal, Athaya Restu Misrianti Rita Mutia Rodiallah, Muhamad Rumainur Sadarman Sadarman Sadarman Saleh, Eniza Satrio, Yoga Servasius Sina Simatupang, Alan Yohansyah Tutik Subiah Umar Faruq Umar Faruq Utami, Widya Wahyu Vania Meliantha Wahyudi Wahyudi Wisnu Anggoro Yendraliza - Yusvira, Nadya Zulfadli Barus Zumarni