Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan (Indonesian Journal of Animal Science) Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ILMIAH LIVING LAW Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan PALAR (Pakuan Law review) Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pamulang Law Review Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Rural and Urban Community Empowerment Case Law DEVELOPMENT : Journal of Community Engagement Sahid Banking Journal Jurnal Kajian Islam Modern JURNAL SAHID DA'WATII Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Binamulia Hukum JIPHO (Jurnal Ilmiah Peternakan Halu Oleo) JURNAL ILMIAH SATYA NEGARA INDONESIA
Fitra, Deni
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Labibah Iqbal, Asyaima; Rasyaad Akmal, Athaya; El Hakam Hilmy, Muhammad; Deni, Fitra
JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN Vol 11 No 01 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56406/jkim.v11i01.492

Abstract

This study explores the significant decline in the human rights situation in Papua since 2018, marked by increased conflict and human rights violations by security forces. The research aims to understand the complexity of this phenomenon and identify potential solutions. A qualitative method was used, with descriptive data from previous studies, human rights reports, and official documents. The findings indicate that the conflict has led to killings, enforced disappearances, and torture, with existing law enforcement efforts proving unsatisfactory. The discussion reveals that the conflict also impacts education, health, and natural resource management, exacerbating poverty and hindering sustainable development. The study concludes that legal reform and a more sensitive approach to the local context are necessary to address human rights issues in Papua, as well as the importance of sustainable development that considers environmental conservation and the welfare of the local community. The government has taken significant steps to improve health infrastructure and access to services. Still, a more substantial commitment is needed to ensure the fulfillment of the fundamental rights of the Papuan people
MODEL HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGGUNAAN RUMAH SUSUN YANG DIBANGUN DIATAS TANAH WAKAF Utami, Widya Wahyu; I ketut Oka Setiawan; Fitrah Deni
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 16 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v16i2.15512

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model hubungan hukum antara para pihak terkait untuk penggunaan rumah susun yang dibangun diatas tanah wakaf kaitanya dengan antar tata hukum yaitu hukum islam dan hukum perdata dalam hal ini adalah hukum bisnis dan ditinjau dari pengelolaan, pengaturan, dan kebijakan sehingga dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam suatu objek yang sama yaitu rumah susun diatas tanah wakaf. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan dibukanya peluang pembangunan rumah susun diatas tanah wakaf untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun merupakan aksi bisnis berbasis agama Islam dan keperdataan. Sangat penting diperhatikan mengenai hubungan hukum para pihak dalam hal ini khususnya melibatkan interaksi antara nazir, investor, dan end user. Nazir mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan wakaf dan syariah, sedangkan investor menyediakan modal untuk pembangunan rumah susun di atas tanah wakaf. End user menempati atau menggunakan rumah susun yang dibangun di atas tanah wakaf. Kata Kunci : Hubungan Hukum, Rumah Susun, Tanah Wakaf.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS Arie Vanensa, Triami; Deni, Fitra; BF. Sihombing
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang JabatanNotaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris mengatur tentang ketentuan penandatanganan yaitu “segerasetelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap,saksi dan notaris, kecuali apabila penghadap yang tidak dapat membubuhkantandatangan dengan menyebutkan alasannya, alasan sebagaimana dimaksuddinyatakan tegas pada akhir akta”. Di sisi lain, terdapat perbedaan dalam halsusunan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P yaitu keberadaan adanya kewajibanbahwa Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadappada minuta akta. Masalah Yang timbul yaitu bagaimana perlindunganhukum bagi penghadap penyandang disabilitas dalam pembuatan aktadihadapan notaris serta akibat hukumnya terhadap akta tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hal ini disebabkankarena adanya kekosongan norma tentang penandatanganan akta notarisapabila penghadapnya mempunyai keterbatasan fisik sehingga tidak dapatmenandatangani akta tersebut. Bahan hukum yang digunakan adalah bahanhukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapengaturan hukum terhadap penyandang disabilitas yang tidak memilikitangan dalam pembuatan akta notaris belum diatur secara tegas dalamUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KASUS CYBER CRIME Febrian, Wahyu Rifqi; Faturrahman, Raden Mohammad Rangga; Rahmadina, Hannah Syahida; Deni, Fitra
JURNAL SAHID DA'WATII Vol 3 No 02 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56406/jurnalsahiddawatii.v3i02.481

Abstract

Cybercrime is a crime committed through computer networks as the main tool of the perpetrator in carrying out his actions. This type of cybercrime includes several illegal activities such as hacking, phishing, ransomware, malware, identity theft, and so on. Cybercrime has become a global threat that requires international cooperation to overcome. Cybersecurity is currently a fundamental thing that must be considered by the community or government. A weak cyber security system will become the target of hackers in carrying out their actions. Not only that, the weak law enforcement in handling this case is also a gap for hackers to always do their actions. Therefore, various instruments such as conventions on cyber crime, international law, and international cooperation are the main weapons in dealing with cyber crime. In this article, the author will analyze how the role of international law in dealing with cybercrime cases, including existing mechanisms and instruments as well as the challenges faced and the effectiveness of international cooperation in fighting cybercrime networks. This research aims to find out the role of international law in handling cybercrime cases, challenges in the application of international law, international legal instruments and the effectiveness of international cooperation. This research uses a qualitative approach with document analysis and case studies to explore the effectiveness and weaknesses of international law in dealing with cyber crime. The results found that the role of international law is still not maximized due to various challenges in its implementation, but with Indonesia not ratifying the Budapest Convention, this hampers the role of international legal instruments in tackling cyber crime cases in Indonesia. Despite this, the role of international law is still needed to maximize the opportunities for international cooperation carried out by the authorities in fighting cybercrime cases.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN CYBER PPAT muhayar, yahya; Fitra Deni
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4655

Abstract

Sertipikat elektronik berdasarkan Perpres No. 86/2020 itu ditindaklanjuti dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 1/2021. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai konsep ideal peran PPAT dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah dan kendala dan solusi dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk mewujudkan cyber PPAT. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang konsep ideal peran PPAT dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah yaitu melalui cyber PPAT. Kendala pelaksanaan sertipikat elektronik berupa data tanah yang tidak akurat dan bahkan banyak terjadi kekeliruan, belum siapnya SDM baik yang ada di internal Kantor Pertanahan BPN maupun PPAT serta belum siapnya semua lapisan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi salah satu kendala yang perlu diselesaikan. Solusi yang dilakukan seperti dukungan regulasi dan sarana prasarana untuk mendorong sertipikasi digital tentunya sangat penting agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kemudahan, dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan mampu memberikan nilai efisiensi maupun efektivitas.
Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan Putri, Fazahra Arlia; Anggriani, Jum; Deni, Fitra
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.908

Abstract

The importance of the curator's role in the process of managing and settling bankrupt assets cannot be separated from the legal actions carried out by the bankrupt debtor to transfer assets included in the bankrupt estate to another party before being declared bankrupt by the court. The problem in this study is regarding the position of the lessee due to the cancellation of the lease deed based on the action Pauliana lawsuit in Decision Number 43 / Pdt.Sus-Other Lawsuits / 2023 / PN.Niaga.Smg and the responsibility of the Notary due to the lease deed being null and void by law based on the action Pauliana lawsuit in Decision Number 43 / Pdt.Sus-Other Lawsuits / 2023 / PN.Niaga.Smg. This thesis, using normative legal research method (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about the position of the lessee due to the cancellation of the lease deed based on the action Pauliana lawsuit in Decision Number 43 / Pdt.Sus-Other Claims / 2023 / PN.Niaga.Smg, namely not as any creditor (separatist, preference, concurrent) in the bankruptcy of PT. Lanisantoso Setiabudi, Andri Santoso & Lani Haryati. This is because the Panel of Judges decided and stated that Defendant I, Defendant II and Defendant III must return the money amounting to Rp. 2,500,000,000, - (two billion five hundred million rupiah) to Defendant IV in full and immediately. The Notary's liability due to the lease deed being null and void based on the Pauliana action lawsuit in Decision Number 43/Pdt.Sus-Other Claims/2023/PN.Niaga.Smg, can be requested according to the code of ethics with sanctions in the form of written warnings, temporary suspension, honorable dismissal and dishonorable dismissal. Civil, by filing a lawsuit for compensation to the District Court experienced by the tenant due to the lease deed made before the Notary being null and void.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yusvira, Nadya; Deni, Fitra; Satrio, Yoga
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.924

Abstract

This research is a decision of application of the obligation for notary to report about money laundering, where If we examine and analyze the definition of a Notary as stated in Article 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Position of Notary, the definition of a Notary is a Public Official who has the authority to create authentic deeds and other authorities based on further regulations. In carrying out their duties, a Notary, in accordance with their oath of office, has an obligation as stated in Article 16, paragraph 1 of Law Number 2 of 2014, which stipulates that a Notary, in performing their duties and position, must act with trust, honesty, caution, independence, impartiality, and protect the interests of the parties involved in the legal act. In interpreting Article 16, paragraph 1 of Law Number 2 of 2014, the clause "…protect the interests of the parties involved in the legal act" is often understood to mean that the Notary must guarantee the confidentiality of the interests of the prospective users of their services who are about to engage in a legal act. From the interpretation of Article 16, paragraph 1, many parties, including the author, interpret this as meaning that the notary must keep confidential the deed that will be made, as well as the identity of the prospective service users. There are also instances where some prospective users of notary services misuse or misinterpret the clause in Article 16, paragraph 1 to engage in unlawful acts. Some individuals believe that they are protected by the Notary Law and can easily commit illegal acts. One such illegal act is money laundering, where many service users take advantage of the notary to transfer assets used for committing money laundering offenses. Therefore, based on Article 17 of Law Number 8 of 2010, a notary is mandated to report any suspicious actions by their service users if the notary believes that the service user is involved in money laundering. However, this mandate in Law Number 8 of 2010 contradicts the provisions in Articles 4 and 16, paragraph 1 of the Notary Position Law, where a notary is required to maintain the confidentiality of the parties involved. However, when viewed in light of the lex specialis systematic principle, based on the public interest principle and the mandates of the 4th and 5th Pancasila, a notary must comply with the Anti-Money Laundering Law.
Cyber PPAT and Legal Certainty in Indonesia’s Electronic Land Certification System Muhayar, Muhayar; Deni, Fitra; Barus, Zulfadli
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.8473

Abstract

The digitalization of land registration in Indonesia, particularly through electronic land certificates, reflects a major reform in legal and administrative governance. This study examines the evolving role of the Land Deed Official (PPAT) in ensuring legal certainty amid the transition from conventional to electronic land certification. Employing a normative-empirical legal approach and case study in Bekasi Regency, the research explores how PPAT adapts to digital platforms while maintaining legal compliance. Findings reveal that electronic certification enhances efficiency, transparency, and security. However, its implementation faces significant challenges, including fragmented data systems, inadequate infrastructure, limited digital literacy, and the absence of specific legal norms regulating PPAT’s digital responsibilities. To address this gap, the study introduces the concept of “Cyber PPAT”—a redefined legal actor equipped with both legal and digital competencies. This study contributes to the discourse on land administration reform by underscoring the need for harmonized regulations, improved infrastructure, and institutional readiness. It emphasizes that legal certainty in digital land governance depends not only on technology but on the strength of the legal framework and institutional trust supporting it.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENERASI Z SEBAGAI KONSUMEN MEDIA SOSIAL DI PLATFORM TIK TOK Mochammad Ferdion Firdaus; Rumainur; Arrisman; Fitra Deni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15206

Abstract

Tik tok sebagai salah satu platform media sosial yang didirikan di China sejak 2012 dan booming digunakan masyarakat untuk berbagi konten melalui video pendek sebagai bentuk ekspresi penggunanya. Namun, hingga saat ini belum ada produk hukum yang mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak maupun remaja dari konten berbahaya pada media elektronik. Dalam hal ini, pengguna media sosial, baik yang memiliki akun maupun yang menikmati konten melalui akun orang lain merupakan konsumen platform media sosial yang berhak dilindungi dari pengaruh negatif serta perlindungan privasi. Selain itu, belum harmonisnya peraturan penyiaran dengan peraturan informasi elektronik menjadi salah satu lemahnya kontrol pengawasan pada media sosial. Sehingga penting untuk dibahas, bagaimana urgensi dan konstruksi hukum perlindungan konsumen bagi Generasi Z sebagai pengguna Tik tok. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang mengkaji fenomena berdasarkan kajian literatur. Jurnal ini berfokus pada masalah perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen media sosial Tik tok. Urgensi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial secara umum adalah untuk menghindarkan generasi Z dari konten yang berunsur provokasi, perundungan, pornografi, penyebaran ideologi menyimpang dan pembentukan opini yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Sedangkan urgensi secara khususnya adalah karena masih ditemukan sejumlah kelemahan aturan Tik tok bagi pengguna Generasi Z. Selain itu, Konstruksi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial Tik tok melingkupi bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Konstruksi perlindungan hukum dibangun melalui sinkronisasi UU PK, UU Penyiaran dan UU Perlindungan Anak. Melalui sinkronisasi tersebut, diharapkan Pemerintah dapat lebih tegas menertibkan penyedia platform media sosial terutama Tik tok. Kata kunci: Generasi Z, Media Sosial, Perlindungan Konsumen.
Perpaduan Silase Kulit Nanas dan Daun Singkong dengan Penambahan Berbagai Level Molases Berdasarkan Penilaian Nutrisi Jepri Juliantoni; Deni Fitra; Anwar Efendi Harahap; Wisnu Anggoro
Jurnal Ilmiah Peternakan Halu Oleo Vol. 6 No. 4 (2024): JIPHO (Jurnal Ilmiah Peternakan Halu Oleo)
Publisher : Jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56625/jipho.v6i4.160

Abstract

Limbah pertanian berupa kulit nanas dan daun singkong berpotensi sebagai pakan ruminansia karena masih memiliki nutrien yang cukup baik yaitu protein 8,79% dan 29% sehingga dapat dioptimalisasi menjadi produk silase. Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas nutrisi silase limbah kulit nanas dan daun singkong dengan penambahan berbagai molases. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Pola Faktorial yang terdiri dari 2 faktor, dengan 5 x 2, diulang 2 kali. Faktor A adalah komposisi kulit nanas dan daun singkong yaitu S1 = 100% kulit nanas; S2 = 75% kulit nanas + 25% daun singkong; S3 = 50% kulit nanas + 50% daun singkong; S4 = 25% kulit nanas + 75% daun singkong; S5 = 100% daun singkong dan faktor B adalah level molases yaitu P0 = 5% molases dan P1 = 10% molases. Parameter yang diamati adalah protein kasar, serat kasar, lemak kasar dan abu. Hasil penelitian menunjukkan adanya interaksi antara faktor S dan faktor P (P<0,01) terhadap kandungan protein kasar, serat kasar, lemak kasar dan abu. Faktor S berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan protein kasar, serat kasar, lemak kasar dan abu. Faktor P berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan protein kasar, serat kasar dan lemak kasar. Perlakuan yang memberikan hasil terbaik adalah dengan komposisi 25% kulit nanas + 75% daun singkong dan level molases 5%.
Co-Authors Adnan Hamid Ananda Mucra, Dewi Andawaty Andiny Rahimah Kaffah Anwar Efendi Harahap Apriadi Pasaribu Arie Vanensa, Triami Arief, Irma Isnafia Arrisman Aswan Aswan BF. Sihombing Dewi Febrina Dian Iriani Djuliyanto, Erik Edi Erwan Edi Erwan El Hakam Hilmy, Muhammad Elfawati Elfawati Elviriadi Endah Purnamasari Endra Wijaya Erwan, Edi Faturrahman, Raden Mohammad Rangga Febrian, Wahyu Rifqi Guslian Abdul Basir Herlina, Indah I ketut Oka Setiawan Indra Lesmana Irawati, Evi Irdha Mirdhayati Irma Isnafia Arief Irnanda, Firli Jelita Putri, Annasyanda Juliantoni, Jepri Jully Handoko Jum Anggriani Khairuddin Labibah Iqbal, Asyaima Luki Abdullah Maulidiana, Amalia Rahma Meliantha, Vania Mochammad Ferdion Firdaus Muhammad Fadil Muhayar, Muhayar muhayar, yahya Munah, Fatma Nasution, Rahmat Faisal Niken Ulupi Nurfahda, Amanda Faizah Putri, Fazahra Arlia Rahmad Yusuf Rahmad, Riko Rahmadina, Hannah Syahida Rahmi Febriyanti Rasyaad Akmal, Athaya Restu Misrianti Rita Mutia Rizka Damayanti Rodiallah, Muhamad Rumainur Sadarman Sadarman Sadarman Safira, Nurul Saleh, Eniza Satriawati, Nofri Satrio, Yoga Setiawan, Sania Aqila Simatupang, Alan Yohansyah Sina, Servasius Sufriyanti, Fitria Tutik Subiah Umar Faruq Umar Faruq Utami, Widya Wahyu Wahyudi Wahyudi Wisnu Anggoro Yardi, Nayottama Aryasuta Yendraliza - Yusvira, Nadya Zulfadli Barus Zumarni