Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.776
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH LIVING LAW Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan PALAR (Pakuan Law review) Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Pamulang Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Case Law International Journal of Humanities Education and Social Sciences Sahid Banking Journal Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan JURNAL SAHID DA'WATII Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Binamulia Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia
Fitra, Deni
Universitas Pancasila
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
MODEL HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGGUNAAN RUMAH SUSUN YANG DIBANGUN DIATAS TANAH WAKAF Utami, Widya Wahyu; I ketut Oka Setiawan; Fitrah Deni
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 16 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v16i2.15512

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model hubungan hukum antara para pihak terkait untuk penggunaan rumah susun yang dibangun diatas tanah wakaf kaitanya dengan antar tata hukum yaitu hukum islam dan hukum perdata dalam hal ini adalah hukum bisnis dan ditinjau dari pengelolaan, pengaturan, dan kebijakan sehingga dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam suatu objek yang sama yaitu rumah susun diatas tanah wakaf. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan dibukanya peluang pembangunan rumah susun diatas tanah wakaf untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun merupakan aksi bisnis berbasis agama Islam dan keperdataan. Sangat penting diperhatikan mengenai hubungan hukum para pihak dalam hal ini khususnya melibatkan interaksi antara nazir, investor, dan end user. Nazir mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan wakaf dan syariah, sedangkan investor menyediakan modal untuk pembangunan rumah susun di atas tanah wakaf. End user menempati atau menggunakan rumah susun yang dibangun di atas tanah wakaf. Kata Kunci : Hubungan Hukum, Rumah Susun, Tanah Wakaf.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS Arie Vanensa, Triami; Deni, Fitra; BF. Sihombing
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang JabatanNotaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris mengatur tentang ketentuan penandatanganan yaitu “segerasetelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap,saksi dan notaris, kecuali apabila penghadap yang tidak dapat membubuhkantandatangan dengan menyebutkan alasannya, alasan sebagaimana dimaksuddinyatakan tegas pada akhir akta”. Di sisi lain, terdapat perbedaan dalam halsusunan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P yaitu keberadaan adanya kewajibanbahwa Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadappada minuta akta. Masalah Yang timbul yaitu bagaimana perlindunganhukum bagi penghadap penyandang disabilitas dalam pembuatan aktadihadapan notaris serta akibat hukumnya terhadap akta tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hal ini disebabkankarena adanya kekosongan norma tentang penandatanganan akta notarisapabila penghadapnya mempunyai keterbatasan fisik sehingga tidak dapatmenandatangani akta tersebut. Bahan hukum yang digunakan adalah bahanhukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapengaturan hukum terhadap penyandang disabilitas yang tidak memilikitangan dalam pembuatan akta notaris belum diatur secara tegas dalamUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KASUS CYBER CRIME Febrian, Wahyu Rifqi; Faturrahman, Raden Mohammad Rangga; Rahmadina, Hannah Syahida; Deni, Fitra
JURNAL SAHID DA'WATII Vol 3 No 02 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56406/jurnalsahiddawatii.v3i02.481

Abstract

Cybercrime is a crime committed through computer networks as the main tool of the perpetrator in carrying out his actions. This type of cybercrime includes several illegal activities such as hacking, phishing, ransomware, malware, identity theft, and so on. Cybercrime has become a global threat that requires international cooperation to overcome. Cybersecurity is currently a fundamental thing that must be considered by the community or government. A weak cyber security system will become the target of hackers in carrying out their actions. Not only that, the weak law enforcement in handling this case is also a gap for hackers to always do their actions. Therefore, various instruments such as conventions on cyber crime, international law, and international cooperation are the main weapons in dealing with cyber crime. In this article, the author will analyze how the role of international law in dealing with cybercrime cases, including existing mechanisms and instruments as well as the challenges faced and the effectiveness of international cooperation in fighting cybercrime networks. This research aims to find out the role of international law in handling cybercrime cases, challenges in the application of international law, international legal instruments and the effectiveness of international cooperation. This research uses a qualitative approach with document analysis and case studies to explore the effectiveness and weaknesses of international law in dealing with cyber crime. The results found that the role of international law is still not maximized due to various challenges in its implementation, but with Indonesia not ratifying the Budapest Convention, this hampers the role of international legal instruments in tackling cyber crime cases in Indonesia. Despite this, the role of international law is still needed to maximize the opportunities for international cooperation carried out by the authorities in fighting cybercrime cases.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN CYBER PPAT muhayar, yahya; Fitra Deni
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4655

Abstract

Sertipikat elektronik berdasarkan Perpres No. 86/2020 itu ditindaklanjuti dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 1/2021. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai konsep ideal peran PPAT dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah dan kendala dan solusi dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk mewujudkan cyber PPAT. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang konsep ideal peran PPAT dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah yaitu melalui cyber PPAT. Kendala pelaksanaan sertipikat elektronik berupa data tanah yang tidak akurat dan bahkan banyak terjadi kekeliruan, belum siapnya SDM baik yang ada di internal Kantor Pertanahan BPN maupun PPAT serta belum siapnya semua lapisan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi salah satu kendala yang perlu diselesaikan. Solusi yang dilakukan seperti dukungan regulasi dan sarana prasarana untuk mendorong sertipikasi digital tentunya sangat penting agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kemudahan, dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan mampu memberikan nilai efisiensi maupun efektivitas.
Cyber PPAT and Legal Certainty in Indonesia’s Electronic Land Certification System Muhayar, Muhayar; Deni, Fitra; Barus, Zulfadli
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.8473

Abstract

The digitalization of land registration in Indonesia, particularly through electronic land certificates, reflects a major reform in legal and administrative governance. This study examines the evolving role of the Land Deed Official (PPAT) in ensuring legal certainty amid the transition from conventional to electronic land certification. Employing a normative-empirical legal approach and case study in Bekasi Regency, the research explores how PPAT adapts to digital platforms while maintaining legal compliance. Findings reveal that electronic certification enhances efficiency, transparency, and security. However, its implementation faces significant challenges, including fragmented data systems, inadequate infrastructure, limited digital literacy, and the absence of specific legal norms regulating PPAT’s digital responsibilities. To address this gap, the study introduces the concept of “Cyber PPAT”—a redefined legal actor equipped with both legal and digital competencies. This study contributes to the discourse on land administration reform by underscoring the need for harmonized regulations, improved infrastructure, and institutional readiness. It emphasizes that legal certainty in digital land governance depends not only on technology but on the strength of the legal framework and institutional trust supporting it.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENERASI Z SEBAGAI KONSUMEN MEDIA SOSIAL DI PLATFORM TIK TOK Mochammad Ferdion Firdaus; Rumainur; Arrisman; Fitra Deni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15206

Abstract

Tik tok sebagai salah satu platform media sosial yang didirikan di China sejak 2012 dan booming digunakan masyarakat untuk berbagi konten melalui video pendek sebagai bentuk ekspresi penggunanya. Namun, hingga saat ini belum ada produk hukum yang mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak maupun remaja dari konten berbahaya pada media elektronik. Dalam hal ini, pengguna media sosial, baik yang memiliki akun maupun yang menikmati konten melalui akun orang lain merupakan konsumen platform media sosial yang berhak dilindungi dari pengaruh negatif serta perlindungan privasi. Selain itu, belum harmonisnya peraturan penyiaran dengan peraturan informasi elektronik menjadi salah satu lemahnya kontrol pengawasan pada media sosial. Sehingga penting untuk dibahas, bagaimana urgensi dan konstruksi hukum perlindungan konsumen bagi Generasi Z sebagai pengguna Tik tok. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang mengkaji fenomena berdasarkan kajian literatur. Jurnal ini berfokus pada masalah perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen media sosial Tik tok. Urgensi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial secara umum adalah untuk menghindarkan generasi Z dari konten yang berunsur provokasi, perundungan, pornografi, penyebaran ideologi menyimpang dan pembentukan opini yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Sedangkan urgensi secara khususnya adalah karena masih ditemukan sejumlah kelemahan aturan Tik tok bagi pengguna Generasi Z. Selain itu, Konstruksi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial Tik tok melingkupi bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Konstruksi perlindungan hukum dibangun melalui sinkronisasi UU PK, UU Penyiaran dan UU Perlindungan Anak. Melalui sinkronisasi tersebut, diharapkan Pemerintah dapat lebih tegas menertibkan penyedia platform media sosial terutama Tik tok. Kata kunci: Generasi Z, Media Sosial, Perlindungan Konsumen.
COOPERATION BETWEEN INTERPOL INDONESIA - COLOMBIA IN HANDLING TRANSNATIONAL CRIMES (CASE STUDY M. NAZARUDDIN) Rahmad, Riko; Deni, Fitra
Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia Vol. 2 No. 2 (2024): May - October 2024
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi, & Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Satya Negara Indonesia (LP3M-USNI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transnasional Crime as a from of crime that could potentially threaten the life of the community such as the economy, social orderl and security, both nationally and regionally. The development of transnational crime in Indonesia as the impact of globalization are also other factors relating to the movement of people from one country to another region or from one region to another. All these factors led to the emergence of transnational crime. Interpol is an internasional organization formed to handle transnational crimes. In handling transnasional crimes, Interpol has a global communication system (1-24/7) which is very effective in the exchange of information between Interpol member countries in dealing with transnasional crimes. Interpol also involves in effective cooperation in handling transnasional crimes through various notifications that are given by the Interpol, one through red notices. Develomment of a crime that was once a crime of corruption of national and derived from national law into internasional crime transnasional organized, because of corruption related to economic crime, as well as the joint can be fragile democracy in a country. Internasional cooperation is needed in order to combat crimes that are transnasional corruption.
Notary Negligence and Legal Consequences in Unlisted Heirs Cases: Lessons from Tegal Court Simatupang, Alan Yohansyah; Hamid, Adnan; Deni, Fitra
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.337

Abstract

This study is motivated by the emergence of legal issues in notarial practice concerning the issuance of a Certificate of Inheritance Rights (SKHW) that fails to include all lawful heirs, potentially leading to disputes and diminishing public trust in the notarial profession. The objective of this research is to analyze the legal liability of notaries for such negligence based on the provisions of the Civil Code (KUHPerdata) and the Notary Law (UUJN), as well as to examine the legal consequences and validity of the deed through an analysis of the Tegal District Court Decision Number 9/Pdt.G/2021/PN.Tgl. The study employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings reveal that an SKHW excluding certain heirs remains formally valid but is materially defective and may be annulled by a court ruling. It is concluded that notaries bear limited formal liability but are nonetheless obliged to uphold the principle of prudence to ensure the substantive truth of the deed.
ANALISIS PENIPUAN ONLINE DALAM BENTUK PHISING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Nurfahda, Amanda Faizah; Jelita Putri, Annasyanda; Yardi, Nayottama Aryasuta; Deni, Fitra
SAHID BANKING JOURNAL Vol 4 No 1 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Jurnal Penelitian Perbankan Syariah: Program Studi Perbankan Syariah.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56406/sahidbankingjournal.v4i1.193

Abstract

The rapid flow of technology has brought so many impacts to various spheres of life, especially the rapid growth in the digital sphere. This technological development also brings a variety of positive contributions. However, along with the benefits, there are also new threats that need to be anticipated. Especially the threat of personal data leakage or misuse of data by irresponsible parties. This paper examines the phenomenon of cybercrime in the form of phishing from the perspective of Indonesian law. This paper uses normative juridical research methods. The researcher proves that phishing crime is a threat to the flow of digital development in Indonesia. Phishing crime no longer relies on one pattern, but comes in various motives and methods. Despite its various challenges and limitations, Indonesian law has been able to create a set of rules to tackle and anticipate phishing crimes.
Peran, Fungsi, dan Pengakuan UNESCO dalam MOW Kepada Indonesia Tentang Naskah Negarakertagama sebagai Memori Kolektif Setiawan, Sania Aqila; Deni, Fitra
Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan Vol 17, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/khazanah.87019

Abstract

The Negarakertagama manuscript is a historic manuscript that must be preserved since it contains information from the Majapahit Kingdom's era. The problem arose are the threat of the manuscript not to be claimed by other nations, the threat losing documentary heritage due to war and the threat of geographical factors in Indonesia. The aim of the research is analysing the role, function, and recognition of UNESCO to protect the manuscript belongs to Indonesia in the memory of the world program. The research methodologies applied are qualitative (data collection techniques includes observations, visual analysis of literature studies, and interviews) and analytic descriptions. The theory utilized is an international organization and collective memory. The result of this study finds that UNESCO has four international organization roles which are mentioned as information, normative, operational, and rolesupervisory. The dominating function is the operational functions and is an actor to ask for collaboration. The collective memory finds that the manuscript of Negarakertagama is a genuine source of literacy regarding the history of the Majapahit Kingdom which is now safeguarded by the National Library of the Republic of Indonesia after survives the spoils of war with the help of Brandes, a Dutch philologist.
Co-Authors Adnan Hamid Ali Abdullah, Ali Andiny Rahimah Kaffah Anwar Efendi Harahap Apriadi Pasaribu Arie Vanensa, Triami Arief, Irma Isnafia Arrisman BF. Sihombing Edi Erwan Edi Erwan Endra Wijaya Erwan, Edi Fadil Mas’ud Fatimah, Dyah Ayu Putri Faturrahman, Raden Mohammad Rangga Fazahra Arlia Putri Febrian, Wahyu Rifqi Guslian Abdul Basir Hendra Setiawan Siburian Herlina, Indah I ketut Oka Setiawan Indah Harlina Irma Isnafia Arief Irnanda, Firli Jelita Putri, Annasyanda Juliantoni, Jepri Jum Anggriani Kintan Salma Waluya Luki Abdullah Maulidiana, Amalia Rahma Meliantha, Vania Mochammad Ferdion Firdaus Muhayar, Muhayar muhayar, yahya Munah, Fatma Nadya Yusvira Nasution, Rahmat Faisal Niken Ulupi Nurfahda, Amanda Faizah Rahmad, Riko Rahmadina, Hannah Syahida Rita Mutia Rumainur Sadarman Sadarman Setiawan, Sania Aqila Simatupang, Alan Yohansyah Sina, Servasius Subiah, Tutik Tetti Samosir Tutik Subiah Utami, Widya Wahyu Wahyudi Wahyudi Wisnu Anggoro Yardi, Nayottama Aryasuta Yoga Satrio Zulfadli Barus