Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.779
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Joong-Ki J-CEKI Ulil Albab Joong-Ki
Septiayu Restu Wulandari
Universitas Pelita Bangsa
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Di Daerah Cikarang Septiayu Restu Wulandari; Hasmi Kun Hidayah; Indah Wulansari
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/pakmas.v2i1.869

Abstract

Sexual violence is not a new thing, it is even increasing in the college environment as a place to get knowledge. Universities as higher education hold an important role in preventing and handling sexual violence in the that environment in order to create a humanist, dignified, equal, inclusive, collaborative, and non-violent condition. All aspects of the academic civitas must go on together in implementing Permenristekdiksti Number 30/2021. So that there will be no more sexual violence that leads to Victim Blamming.
Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Septiayu Restu Wulandari; Sifa Mulya Nurani; Romiansyah Putra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.208 KB) | DOI: 10.37366/jh.v3i1.1016

Abstract

AbstraksiPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah dalam konteks psikologi Islam dengan tingkat perceraian serta pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat library research, yaitu mengupas penelitian hukum keluarga Islam dengan kajian-kajian deskriptif. Data penelitian berupa literatur-literatur yang mengulas paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan, paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah memiliki relasi signifikan pada dua kasus, perceraian dan pertumbuhan penduduk. Guna mencegah perceraian, maka turunan paradigma ini memeberikan resolusi; menguatkan agama, sikap saling percaya antar keluarga, memenuhi hak dan kewajiban, saling bertemu, dan menanamkan rasa cinta dan kasih. Sedangkan upaya preventif turunan paradigma ini guna menanggulangi pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan menanamkan rasa tentram dalam berkeluarga, cinta kasih, dan ikut menyukseskan program pemerintah seperti Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR).Kata Kunci : Sakīnah, perceraian, pertumbuhan penduduk
KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWARGANEGARAN DI INDONESIA Septiayu Restu Wulandari; Fitri Siahaan; siti Nur L U Khasanah
JURNAL HUKUM PELITA Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021
Publisher : LPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.798 KB)

Abstract

Perkawinan adalah ikatan batin yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Masyarakat Indonesia yang majemuk tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur dengan tegas terutama mengenai pembolehan atau larangan terjadinya perkawinan beda agama. Melalui Pengadilan Negeri, hakim mengatakan bahwa tidak adanya hukum yang mengatur menganai perkawinan beda agama (kekosongan hukum). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perkawinan, Teori Kewarganegaraan dan Teori Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt.P/1986 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 210/Pdt.P/2013. Kedudukan hukum perkawinan beda agama yaitu dengan timbulnya akibat-akibat dari perkawinan beda agama dan kewarganegaraan seperti pemilihan agama dan kewarganegaraan, waris dan perceraian.
Kedudukan Hukum Akibat Perceraian Berdasarkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Septiayu Restu Wulandari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v2i1.1495

Abstract

Setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, namun dalam hal perkawinan sering ditemukannya perkara perceraian, bahkan dewasa ini terdapat banyak gugatan perceraian atas perkawinan yang belum dicatatkan di kantor catatan sipil. Rumusan masalah yaitu apakah prosedur perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan di kantor catatan sipil menurut kewenangan Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 3057 K/Pdt/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan yang mengacu kepada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang meliputi: Bahan hukum primer seperti Buku-buku yang berkaitan, Bahan hukum sekunder yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bahan Hukum Tersier yaitu Internet serta putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2014
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG JUSCITE COLLABOLATOR Anggreany Haryani Putri; Apriyanto Apriyanto; Trias Saputra; Septiayu Restu Wulandari
Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Oktober 2022
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jabmas.v3i02.1534

Abstract

Justice Collaborator adalah Justice Collaborator (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Dimana pada akhirnya terhadap seorang Justice Collaborator diberikan penghargaan berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakukan khusus, dan sebagainya. Dikalangan masyarakat awam istilah Justice Collabolator masih jarang terdengar karenanya perlu ada sosialisasi terkait apa dan bagaimana penerapan dari status Justice Collabolator. Penerapan status Justice Collaborator dalam suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu dapat menjadi suatu upaya tepat guna membuka perkara tersebut dengan terang benderang. Penerapan Justice Collaborator erat hubungannya dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Output dari pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pemahaman terkait penerapan status Justice Collabolator dalam perkara pidana.  
Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Sifa Mulya Nurani; Septiayu Restu Wulandari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v3i2.1532

Abstract

Riset ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perkawinan campuran dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis pustaka (library research) dengan bersifat kualitatif. Hasil riset ini menunjukkan perkawinan campuran pada umumnya sama dengan pelaksanaan yang dilakukan pada perkawinan biasa (tidak campuran). Tahapannya pun juga sama dengan perkawinan yang didaftarkan pada KUA dan syarat khusus bagi pihak pihak yang berbeda pada kewarganegaraannya, diantaranya adalah izin kedutaan dari negara asal pihak yang berbeda kewarganegaraannya yang mejelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan. Pencatatan nikah memiliki peranan penting dalam perkawinan campuran, tidak hanya dianggap sebagai tertib administrasi saja, namun sudah selainya mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan jelas
Perlindungan Perihal Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Septiayu Restu Wulandari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v2i1.1496

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemilik tanah yang mempunyai sertipikat hak milik tanah dan mengenai hakim dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/PDT/2016, Dalam perkara putusan tersebut terdapat permasalahan dalam hal pembebasan tanah tanpa adanya ganti kerugian. Berdasarkan hasil penemuan penulis ditemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum dalam pembebasan tanah, dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1221, tanggal 12 November 1998, Surat Ukur Nomor 274/Padurenan/1998, tanggal 12 Oktober 1998, membuat PT. Bina Nusantara Raya terbukti tidak benar dalam melakukan pembebasan lahan atas objek sengketa, karena Ng Ling-Ling selaku pemilik lahan yang sah mampu membuktikan adanya tanah yang belum dibebaskan tetapi dimasukan ke dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut. Untuk meneliti hal tersebut di atas penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku
Penyuluhan Hukum Akibat Kenakalan Remaja perihal Kedudukan Anak Luar Perkawinan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Septiayu Restu Wulandari; Sifa Mulya Nurani; Sarwo Edy
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1: Januari 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i1.1310

Abstract

Kenakalan remaja merupakan fenomena yang sering ditemui disekitar kita. Bahkan kenakalan tersebut sampai ditaraf yang sudah diluar nalar dan norma agama. Remaja banyak melakukan tindakan negative yang merugikan baik masa kini dan masa depan. Salah satu contoh tindakan kenakalan remaja yang terjadi adalah perkawinan dini yang disebabkan oleh kehamilan dini. Akibat tindakan tersebut oleh masyarakat sekitar sering dikatakan sebagai anak luar kawin. Remaja pelaku perkawinan dini dengan hamil diluar kawin kebanyakan tidak memahami bahwa apa yang dilakukan sebetulnya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun hukum serta merugikan masa depan baik si remaja maupun anak hasil luar perkawinan tersebut. Untuk itulah, penulis mengadakan penyuluhan hukum bagi remaja dan orangtua perihal kedudukan hukum anak diluar perkawinan sebagai akibat dari kenakalan remaja di Perumahan Sentosa Cikarang Pusat dengan tujuan agar meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kehamilan diluar kawin
Teknik Negosiasi Kooperatif Dalam Proses Mediasi Guna Menjamin Keberlangsungan Rumah Tangga sifa mulya nurani; Septiayu Restu Wulandari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi guna menjamin keberlangsungan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kuatitatif dan bersifat studi pustaka. Data primer penelitian berupa literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif untuk dilakukan analisis data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menyebut BP4 dapat melakukan mediasi atas persengketaan suami istri dalam rumah tangga yang menggiring pada tindak perceraian melalui teknik negosiasi kooperatlif. Dalam penerapannya, BP4 untuk melakukan; 1) komunikasi secara inten kepada masing-masing pihak yang bersengketa; 2) menggunakan teknik negosiasi kooperatif dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan; 3) memberi jawaban terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi yang bersengketa; mendistorsi teknik negosiasi kompetitif dan teknik negosiasi kompromi jika dinilai kurang efektif
Kedudukan Legalitas Kependudukan Warga Negara: Studi Kasus Penduduk Ilegal di Kampung Baru, Malaysia Septiayu Restu Wulandari; Miftah Wangsadanuredja; Titin Sunaryati; Ika Juhriati; Jonathan Marojahan
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3: Juni-September 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i3.2267

Abstract

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang undang termasuk perihal memilih dan memiliki kewarganegaraan yang syaratnya diatur dalam undang undang. Kepemilikan kewargengaraan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara dimanapun warga negara itu berada, baik di dalam maupun diluar negeri. Adanya warga negara yang tidak memiliki legalitas kewarganegaraan merupakan permasalahan yang ternyata menjadi sorotan dan memiliki akibat yang serius. Banyak yang mengaku sebagai warga negara namun tidak memiliki legalitas kewarganegaraan bahkan bisa berdomisili di luar negara tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum yang negatif. Ini juga berdampak pada hubungan antar negara, termasuk pada terjadinya perkawinan campuran antar negara. Banyak yang mengaku masyarakat Indonesia kemudian tinggal di luar Indonesia yakni Kampung Baru Malaysia namun tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini berdampak masyarakat tersebut tidak bisa kembali atau keluar dari negara lain dan tidak bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kewarganegaraan juga dapat berdampak pada adanya perkawinan campuran antar warga negara yang berdampak pada kedudukan hukum anak.
Co-Authors Anggreany Haryani Putri Apriyanto Apriyanto Fitri Siahaan Hasmi Kun Hidayah Helby Sudrajat Husein Manalu Ickbal Hofifi Bairuroh Ika Juhriati Indah Wulansari Irfan Fahmi Jonathan Marojahan Miftah Wangsadanuredja Nuryanti Nuryanti Romiansyah Putra sarwo edy Sifa Mulya Nurani Sifa Mulya Nurani siti Nur L U Khasanah Supriatna, Encup TITIN SUNARYATI Triana Apriyanita Trias Saputra