Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Cendekia Ilmiah
Endeng Endeng
Universitas Singaperbangsa Karawang
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Ayunda Harya Putri; Endeng Endeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.7149

Abstract

Dalam struktur legislatif pemerintahan lokal Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting, terutama dalam hal mengimplementasikan gagasan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran, kekuasaan, dan kesulitan DPRD dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Studi ini menemukan bahwa keberhasilan penerapan otonomi daerah yang sejalan dengan prinsip desentralisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik secara signifikan dipengaruhi oleh kolaborasi antara DPRD dan kepala daerah. menggunakan teknik penelitian kualitatif yang diambil dari data dan hukum yang tersedia. Menurut temuan penelitian, etika politik, bakat, dan pemahaman tentang peran masing-masing lembaga semuanya harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemerintahan daerah.
Penyalahgunaan Wewenang Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN Mengakibatkan Kerugian terhadap Keuangan Negara Fiqih Dwinada Putera; Wiwin Triyunarti; Endeng Endeng; Aerlangga Fajrian Nurfadlila
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82331

Abstract

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan idealnya berlandaskan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel. Namun, dalam praktik aktual masih ditemukan fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun telah terdapat larangan normatif sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam praktik rangkap jabatan Wakil Menteri serta implikasinya terhadap keuangan negara, sekaligus merumuskan upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta membuka peluang terjadinya inefisiensi yang berdampak pada keuangan negara. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat normatif sehingga belum mengkaji secara empiris besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan pengawasan untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
Co-Authors Aerlangga Fajrian Nurfadlila Ayunda Harya Putri Fiqih Dwinada Putera Wiwin Triyunarti