Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JUSTISI Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Science and Education Journal
Wiwin Triyunarti
Universitas Singaperbangsa Karawang
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Menurunnya jumlah kelas menengah sebagai gejala sosial ditinjau dari sosiologi hukum Wiwin Triyunarti
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1504

Abstract

Penurunan kelas menengah juga disertai dengan pergeseran lapangan pekerjaan, di mana sejak tahun 2019, jumlah lapangan kerja formal untuk kelas menengah terus menurun, sementara lapangan kerja informal terus meningkat, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah kelas menengah, mengingat karakteristik pekerjaan sektor informal yang tidak memberikan jaminan perlindungan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan menurunnya jumlah kelas menengah sebagai gejala social dari tinjauan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Hasil Penelitian adalah terjadinya perubahan sosial dampak dari penurunan kelas menengah membutuhkan hukum yang dijadikan alat dalam mengarahkan perubahan sosial. Hal itu merupakan kenyataan  bahwa hukum sendiri merupakan komponen dari seperangkat besar alat kebijakan lain yang terdapat dalam masyarakat yang seringkali tidak dapat dan tidak digunakan oleh hukum itu sendiri. Pemusatan perhatian yang sifatnya eksklusif tentang hukum sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial.
Batasan Konstitusional Open Legal Policy Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Aerlangga Fajrian Nurfadlila; Wiwin Triyunarti; Siti Hamimah; Fiqih Dwinada Putera
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82388

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) idealnya berfungsi sebagai negative legislator. Namun, pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, muncul tren judicial activism yang agresif di mana MK bertindak sebagai positive legislator dengan mengintervensi norma open legal policy. Urgensi penelitian ini terletak pada ancaman "hiper-diskresi" yudisial yang berpotensi mereduksi kedaulatan legislatif dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan konstitusional open legal policy guna menjaga prinsip pemisahan kekuasaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kebaruan penelitian ini adalah perumusan parameter konstitusional yang rigid (Prinsip Negara Hukum, Demokrasi, dan Asas Presidensial) sebagai instrumen bagi MK untuk menerapkan judicial restraint. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi MK terhadap syarat usia jabatan publik telah melampaui batas kewenangan yudisial. Riset ini menawarkan kerangka kerja (framework) baru bagi MK untuk menentukan ambang batas (threshold) kapan sebuah kebijakan dapat diintervensi, sehingga mencegah subjektivitas hakim. Implikasinya, penguatan parameter ini krusial untuk menjaga harmoni antara kehendak politik pembentuk undang-undang dan keadilan konstitusional.
Penyalahgunaan Wewenang Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN Mengakibatkan Kerugian terhadap Keuangan Negara Fiqih Dwinada Putera; Wiwin Triyunarti; Endeng Endeng; Aerlangga Fajrian Nurfadlila
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82331

Abstract

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan idealnya berlandaskan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel. Namun, dalam praktik aktual masih ditemukan fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun telah terdapat larangan normatif sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam praktik rangkap jabatan Wakil Menteri serta implikasinya terhadap keuangan negara, sekaligus merumuskan upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta membuka peluang terjadinya inefisiensi yang berdampak pada keuangan negara. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat normatif sehingga belum mengkaji secara empiris besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan pengawasan untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
Reconceptualizing Legal Protection for Drug Addicts: A Restorative Justice Perspective in Indonesia Diovanni Nurfuzi Sari Hendona; Ade Maman Suherman; Indra Yudha Koswara; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.5132

Abstract

This study aims to analyze legal protections for drug addicts and to examine the relevance of applying restorative justice within the Indonesian criminal justice system, particularly in recognizing addicts as legal subjects who possess a dual role as both perpetrators and victims. The methods employed are normative legal analysis using statutory, conceptual, and case-based approaches, analyzed qualitatively through primary legal sources, court rulings, and relevant academic literature. The novelty of this study lies in the development of an integrated analytical model that combines legal protection theory, victimology, and the principles of restorative and rehabilitative justice, while formulating a regulatory harmonization model that positions drug addicts as subjects of legal protection within narcotics policy. The findings indicate that the legal status of drug users within Indonesia’s criminal justice system remains ambiguous, leading to the dominance of a repressive approach that conflicts with the principle of rehabilitation. The normative inconsistency between Articles 54 and 103 and the criminalization provisions in Article 127 of Law No. 35 of 2009, as well as the disharmony with criminal procedure law and the internal policies of law enforcement agencies, creates legal uncertainty in practice. The conclusions of this study affirm that regulatory reform is needed, oriented toward strengthening rehabilitation as a right of drug users, strengthening rehabilitation institutions, reducing social stigma, and optimizing restorative justice approaches to realize a criminal justice system that is more just, humane, and sustainable.
Diferensiasi Pemidanaan Kratom Alami Dan Produk Turunan 7-Hydroxymitragynine Dalam Hukum Pidana Kesehatan Ahmad Hamdani; Audry Salsabila Pasaribu; Muhamad Radjhu Khan Saputra; Muhammad Rifki Nurrasman; Margo Hadi Pura; Wiwin Triyunarti
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.462

Abstract

Kratom menimbulkan persoalan hukum karena satu nama dagang digunakan untuk menunjuk daun alami, simplisia, ekstrak, dan produk turunan 7-hydroxymitragynine yang memiliki kadar risiko berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pemidanaan antara kratom alami dan produk olahan berkadar 7-hydroxymitragynine tinggi dalam hukum pidana kesehatan Indonesia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan berbasis nama tanaman tidak memadai karena dapat menyamakan petani atau pelaku hulu dengan pelaku usaha yang mengendalikan formulasi, label, klaim, dan peredaran produk konsumsi berisiko. Produk turunan 7-hydroxymitragynine lebih tepat dinilai melalui Undang-Undang Kesehatan sepanjang dipasarkan sebagai sediaan farmasi atau produk konsumsi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Diferensiasi pidana perlu bertumpu pada kadar senyawa, bentuk sediaan, izin edar, akurasi label, dan posisi pelaku agar pemidanaan tetap presisi, proporsional, serta tidak merugikan pemanfaatan kratom alami sebagai komoditas botani yang memiliki konteks sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal terdampak.
Co-Authors Ade Maman Suherman Aerlangga Fajrian Nurfadlila Ahmad Hamdani Audry Salsabila Pasaribu Diovanni Nurfuzi Sari Hendona Endeng Endeng Fiqih Dwinada Putera Koswara, Indra Yudha Margo Hadi Pura Muhamad Radjhu Khan Saputra Muhammad Rifki Nurrasman Siti Hamimah Tri Setiady