Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.864
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL CENDEKIA HUKUM NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Hukum Positum JUSTISI Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Science and Education Journal
Wiwin Triyunarti
Universitas Singaperbangsa Karawang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Menurunnya jumlah kelas menengah sebagai gejala sosial ditinjau dari sosiologi hukum Wiwin Triyunarti
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1504

Abstract

Penurunan kelas menengah juga disertai dengan pergeseran lapangan pekerjaan, di mana sejak tahun 2019, jumlah lapangan kerja formal untuk kelas menengah terus menurun, sementara lapangan kerja informal terus meningkat, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah kelas menengah, mengingat karakteristik pekerjaan sektor informal yang tidak memberikan jaminan perlindungan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan menurunnya jumlah kelas menengah sebagai gejala social dari tinjauan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Hasil Penelitian adalah terjadinya perubahan sosial dampak dari penurunan kelas menengah membutuhkan hukum yang dijadikan alat dalam mengarahkan perubahan sosial. Hal itu merupakan kenyataan  bahwa hukum sendiri merupakan komponen dari seperangkat besar alat kebijakan lain yang terdapat dalam masyarakat yang seringkali tidak dapat dan tidak digunakan oleh hukum itu sendiri. Pemusatan perhatian yang sifatnya eksklusif tentang hukum sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial.
Batasan Konstitusional Open Legal Policy Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Aerlangga Fajrian Nurfadlila; Wiwin Triyunarti; Siti Hamimah; Fiqih Dwinada Putera
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82388

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) idealnya berfungsi sebagai negative legislator. Namun, pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, muncul tren judicial activism yang agresif di mana MK bertindak sebagai positive legislator dengan mengintervensi norma open legal policy. Urgensi penelitian ini terletak pada ancaman "hiper-diskresi" yudisial yang berpotensi mereduksi kedaulatan legislatif dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan konstitusional open legal policy guna menjaga prinsip pemisahan kekuasaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kebaruan penelitian ini adalah perumusan parameter konstitusional yang rigid (Prinsip Negara Hukum, Demokrasi, dan Asas Presidensial) sebagai instrumen bagi MK untuk menerapkan judicial restraint. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi MK terhadap syarat usia jabatan publik telah melampaui batas kewenangan yudisial. Riset ini menawarkan kerangka kerja (framework) baru bagi MK untuk menentukan ambang batas (threshold) kapan sebuah kebijakan dapat diintervensi, sehingga mencegah subjektivitas hakim. Implikasinya, penguatan parameter ini krusial untuk menjaga harmoni antara kehendak politik pembentuk undang-undang dan keadilan konstitusional.
Penyalahgunaan Wewenang Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN Mengakibatkan Kerugian terhadap Keuangan Negara Fiqih Dwinada Putera; Wiwin Triyunarti; Endeng Endeng; Aerlangga Fajrian Nurfadlila
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82331

Abstract

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan idealnya berlandaskan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel. Namun, dalam praktik aktual masih ditemukan fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun telah terdapat larangan normatif sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam praktik rangkap jabatan Wakil Menteri serta implikasinya terhadap keuangan negara, sekaligus merumuskan upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta membuka peluang terjadinya inefisiensi yang berdampak pada keuangan negara. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat normatif sehingga belum mengkaji secara empiris besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan pengawasan untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
Reconceptualizing Legal Protection for Drug Addicts: A Restorative Justice Perspective in Indonesia Diovanni Nurfuzi Sari Hendona; Ade Maman Suherman; Indra Yudha Koswara; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.5132

Abstract

This study aims to analyze legal protections for drug addicts and to examine the relevance of applying restorative justice within the Indonesian criminal justice system, particularly in recognizing addicts as legal subjects who possess a dual role as both perpetrators and victims. The methods employed are normative legal analysis using statutory, conceptual, and case-based approaches, analyzed qualitatively through primary legal sources, court rulings, and relevant academic literature. The novelty of this study lies in the development of an integrated analytical model that combines legal protection theory, victimology, and the principles of restorative and rehabilitative justice, while formulating a regulatory harmonization model that positions drug addicts as subjects of legal protection within narcotics policy. The findings indicate that the legal status of drug users within Indonesia’s criminal justice system remains ambiguous, leading to the dominance of a repressive approach that conflicts with the principle of rehabilitation. The normative inconsistency between Articles 54 and 103 and the criminalization provisions in Article 127 of Law No. 35 of 2009, as well as the disharmony with criminal procedure law and the internal policies of law enforcement agencies, creates legal uncertainty in practice. The conclusions of this study affirm that regulatory reform is needed, oriented toward strengthening rehabilitation as a right of drug users, strengthening rehabilitation institutions, reducing social stigma, and optimizing restorative justice approaches to realize a criminal justice system that is more just, humane, and sustainable.
Diferensiasi Pemidanaan Kratom Alami Dan Produk Turunan 7-Hydroxymitragynine Dalam Hukum Pidana Kesehatan Ahmad Hamdani; Audry Salsabila Pasaribu; Muhamad Radjhu Khan Saputra; Muhammad Rifki Nurrasman; Margo Hadi Pura; Wiwin Triyunarti
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.462

Abstract

Kratom menimbulkan persoalan hukum karena satu nama dagang digunakan untuk menunjuk daun alami, simplisia, ekstrak, dan produk turunan 7-hydroxymitragynine yang memiliki kadar risiko berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pemidanaan antara kratom alami dan produk olahan berkadar 7-hydroxymitragynine tinggi dalam hukum pidana kesehatan Indonesia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan berbasis nama tanaman tidak memadai karena dapat menyamakan petani atau pelaku hulu dengan pelaku usaha yang mengendalikan formulasi, label, klaim, dan peredaran produk konsumsi berisiko. Produk turunan 7-hydroxymitragynine lebih tepat dinilai melalui Undang-Undang Kesehatan sepanjang dipasarkan sebagai sediaan farmasi atau produk konsumsi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Diferensiasi pidana perlu bertumpu pada kadar senyawa, bentuk sediaan, izin edar, akurasi label, dan posisi pelaku agar pemidanaan tetap presisi, proporsional, serta tidak merugikan pemanfaatan kratom alami sebagai komoditas botani yang memiliki konteks sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal terdampak.
Implementasi Program Desa Sadar Hukum Dalam Menjamin Hak Konstitusional Rakyat Atas Lahan Dan Akses Pangan Berkelanjutan Keisha Tabina Septiani; Wiwin Triyunarti; Pamungkas Satya Putra
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.651

Abstract

Hak atas pangan merupakan bagian hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Masyarakat desa idealnya memiliki pemahaman hukum untuk melindungi hak atas pengelolaan sumber daya alam dan menjamin lahan dan akses pangan yang berkelanjutan. Namun, realitanya menunjukkan masih terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa yang berpotensi mengancam pemenuhan hak atas pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi Program Desa Sadar Hukum (DSH) dengan prinsip kedaulatan rakyat atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, serta mengkaji kesesuaiannya terhadap pemenuhan hak konstitusional atas akses pangan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program DSH memiliki relevansi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa terkait perlindungan hak atas sumber daya alam dan lahan dan akses pangan. Namun, program DSH belum secara eksplisit memasukkan aspek perlindungan lahan dan kedaulatan pangan sebagai kriteria penilaian. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa DSH berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemenuhan hak atas lahan dan akses pangan, tetapi masih memerlukan penguatan substansi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan normatif tanpa kajian empiris di lapangan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya integrasi indikator perlindungan lahan dan kedaulatan pangan ke dalam kriteria DSH untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional masyarakat desa.
Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dari Tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Berdasarkan Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM Ilham Rahman Prayogo; Wiwin Triyunarti; Maharani Nurdin; Rohendra Fathammubina
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.1008

Abstract

Artikel jurnal ini membedah secara mendalam penerapan instrumen perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dengan menitikberatkan analisis pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Banjarmasin Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dielaborasi dengan teori perlindungan hukum, teori kewenangan, dan asas legalitas, penelitian ini menginvestigasi sengketa pemberhentian seorang aparatur sipil yang didasarkan pada perbuatan pidana masa lalu di sektor swasta, di mana sanksi tersebut dijatuhkan secara retroaktif dengan mengabaikan putusan rehabilitasi peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Temuan komprehensif dalam artikel ini membuktikan bahwa Surat Keputusan Wali Kota Samarinda yang menjadi objek sengketa menderita cacat hukum kumulatif yang sangat fatal, mencakup penyimpangan pada aspek kewenangan atributif, pelanggaran prosedur esensial seperti asas audi et alteram partem, serta kekeliruan substansi dalam penafsiran kualifikasi kejahatan jabatan. Penerapan sanksi administratif secara surut untuk tindakan perdata di luar lingkup jabatan birokrasi publik merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan pelanggaran langsung terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Lebih jauh, analisis terhadap ratio decidendi hakim PT.TUN menyoroti peran mutlak peradilan tata usaha negara dalam menyelamatkan keadilan substantif dengan menolak interpretasi keliru Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta memutus rantai pembangkangan administratif terhadap supremasi res judicata.
EFFECTIVENESS OF ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON TENANTS IN THE INDUSTRIAL AREA AFTER REGULATION CHANGES Rosi Liandani; Ade Maman Suherman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 11, No 2: JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v11i2.1253

Abstract

Enforcing environmental law in industrial areas is an important tool for preventing pollution and environmental damage from industrial activity. However, changes in regulations post-implementation, Constitution Number 6 of 2023 concerning Job Creation, and Government Number 22 of 2021 raise issues regarding the distribution of authority for supervising and implementing administrative sanctions against area tenants in the industry. Research this aim: analyse the authority manager area industry in a supervision environment, and evaluate the effectiveness of enforcement sanctions against area tenants in the industry. Research: This use-method study law normative with legislative, conceptual, and empirical (socio-legal) approaches. Research results show that the manager area industry basically has no independent authority for administrative sanctions. Because authority is authority, the public is only owned by the state administration. Conditions: This leads to a lack of authority and uncertainty in the practice supervision environment. In addition, the effectiveness of enforcement law is influenced by multiple interpretations of authority between government and managers, inconsistent enforcement mechanisms, limited supervisory capacity, lack of coordination between agencies and managers, and supervisory mechanisms that are not operating optimally. Therefore, it is necessary to clarify the distribution of regulatory authority and strengthen environmental supervision mechanisms to enhance the effectiveness of law enforcement in the industrial sector.
ANALISIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PERLINDUNGAN MEREK DAGANG DI ERA ALIH TEKNOLOGI PADA STUDI KASUS KOPI KENANGAN VS KENANGAN MANTAN DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM Ahmad Zulfikar; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti; Ade Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4762-4775

Abstract

Kemajuan alih teknologi telah mengubah sistem pendaftaran dan perlindungan merek dagang di Indonesia. Meskipun digitalisasi mempermudah perolehan merek, hal ini juga meningkatkan risiko pendaftaran dengan itikad tidak baik yang memanfaatkan popularitas suatu merek. Penelitian ini menganalisis manifestasi itikad tidak baik dalam perlindungan merek di tengah transformasi teknologi, dengan berfokus pada kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan, serta mengkaji bagaimana teori perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh perspektif teoretis dari Philipus M. Hadjon, Hans Kelsen, dan Satjipto Rahardjo, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara norma ideal dan realitas hukum. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan normatif bagi pemilik merek yang bertindak dengan itikad baik, penegakan hukum dalam praktik masih lemah sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan sistem pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan merek yang efektif di era digital membutuhkan mekanisme hukum preventif dan represif, yang didukung oleh verifikasi teknologi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kesadaran hukum guna memastikan keadilan dan kejujuran dalam persaingan usaha
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA BERUPA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN DAN PENYELESAIANNYA DITINJAU Moch Fahmi Rifal Marpaung; Ade Maman Suherman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4726-4738

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami Kepastian Hukum Terhadap Bank selaku kreditur  dalam penggunaan hak cipta berupa konten youtube yang dijadikan obyek jaminan kredit dan penyelesaiannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma yang terkait dengan kepastian hukum bagi perbangkan dalam penggunaan hak cipta konten Youtube yang dijadikan obyek jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum. belum adanya kepastian hukum yang sepenuhnya menjamin kreditur dalam perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian karena secara normatif belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. Hak ekonomi dari hak cipta dapat menjadi objek jaminan utang karena sifat dari hak cipta sebagai benda bergerak tak berwujud sehingga dapat dibebankan dengan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUHC. Sehingga diterbitkanlah UU Ekonomi Kreatif dan peraturan pelaksana untuk merealisasikan hak cipta sebagai jaminan utang melalui mekanisme pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur atas hak cipta konten YouTube berupa hak cipta yaitu melalui perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu berupa penerapan penilaian terhadap bank agar melakukan prinsip kehati-hatian saat akan memberikan kredit kepada nasabah dengan melakukan penilaian terhadap pribadi nasabah, serta objek jaminan yang diberikan nasabah dan perlindungan represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi serta eksekusi yang dilakukan melalui titel eksekutoria
Co-Authors Aceng Dadi Firmansyah Ade Maman Ade Maman Suherman Adrylan Lubis Aerlangga Fajrian Nurfadlila Ahmad Hamdani Ahmad Zulfikar Andry Irawan Audry Salsabila Pasaribu Christian Rivaldi Diovanni Nurfuzi Sari Hendona Endeng Endeng Fiqih Dwinada Putera Heru Slana Muslim Ilham Rahman Prayogo Imam Budi Santoso Ine Wahyuning Tyas Kalvin Hasiholan Gultom Keisha Tabina Septiani Koswara, Indra Yudha Maharani Nurdin Maman Ruhaman Margo Hadi Pura Moch Fahmi Rifal Marpaung Muhamad Radjhu Khan Saputra Muhammad Rifki Nurrasman Rohendra Fathammubina Rosi Liandani Siti Hamimah Siti Sofiyah Sobri Sobri Suparno Tri Setiady