Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kesadaran Hukum dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras di Desa Sokosari Tuban Bimantara, Gesa; Handayani, Tri Astuti; Tina, Neli Agus
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Mayarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v6i1.5156

Abstract

 Penyalahgunaan minuman keras oleh remaja merupakan masalah sosial yang terus berkembang di berbagai wilayah, termasuk di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya orang tua, turut menjadi faktor pemicu lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku anak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif orang tua dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras. Berangkat dari teori kontrol sosial dan teori sosialisasi hukum dalam keluarga, kegiatan ini dirancang secara edukatif dan partisipatif. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa peran orang tua yang kuat dalam pengawasan dan komunikasi efektif sangat berpengaruh terhadap pencegahan perilaku menyimpang. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini mencakup: penyuluhan hukum kepada orang tua terkait dampak hukum dan sosial penyalahgunaan miras, pelatihan pola asuh dan komunikasi efektif dalam keluarga, distribusi media edukasi seperti poster hukum, pembentukan relawan keluarga peduli hukum, kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa dan lembaga terkait, serta evaluasi berkelanjutan dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terbentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya miras, serta meningkatnya keterlibatan orang tua dalam mencegah penyalahgunaan alkohol sejak dini. Program ini juga berupaya membangun kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berdaya hukum.
Assessing Local Government Responsibility in Protecting Traditional Fishermen through Fisheries Insurance Bimantara, Gesa; Labibah, Hanin Alya’; Tina, Neli Agus
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.414

Abstract

Traditional fishermen constitute a category of workers exposed to a high level of occupational safety risk, yet they have not received adequate and effective legal protection. One of the policy instruments developed by the state to safeguard fishermen is the fisheries insurance scheme. This study examines the responsibility of local governments in providing legal protection for traditional fishermen through the implementation of fisheries insurance, with a particular focus on Tuban Regency. The research employs an empirical legal method using a socio-legal approach. Data were collected through interviews with local government officials and traditional fishermen, complemented by an analysis of relevant laws and regulations and a review of the existing literature. The findings indicate that although fisheries insurance is supported by a sufficient legal framework, it has not yet functioned as substantive legal protection in practice. Its implementation remains largely administrative, while legal education and assistance with insurance claims are inadequately provided, resulting in legal protection that falls short of delivering legal certainty, tangible benefits, and a sense of security for fishermen.
Legal Protection of Child Offenders in Restorative Justice–Based Criminal Investigations Wahyono, Dodik; Bimantara, Gesa; Tina, Neli Agus
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.426

Abstract

Legal protection for children as offenders constitutes a constitutional and statutory mandate that must be effectively realized through a restorative justice–based Juvenile Criminal Justice System. However, in investigative practice, the implementation of such protection continues to encounter various challenges. This study aims to examine the forms of legal protection afforded to child offenders during the investigation process at the Surabaya Police Headquarters, as regulated under the Juvenile Criminal Justice System Law and grounded in restorative justice principles, and to identify both normative and empirical obstacles in order to formulate strategies for optimizing legal protection. This research employs an empirical juridical method using statutory and sociological approaches, with data collected through interviews and document analysis. The findings reveal that legal protection and restorative justice mechanisms have been implemented, albeit not optimally, due to a limited number of specialized child investigators, weak inter-institutional coordination, and low levels of public legal awareness. The study concludes that optimizing legal protection for children requires strengthening institutional capacity, enhancing cross-sector coordination, and improving public legal literacy.
Analisis Kekuatan Hukum Kepemilikan Bitcoin Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Bimantara, Gesa; Handayani, Tri Astuti; Tina, Neli Agus
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.2994

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran global, salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan bentuk uang elektronik berbasis kriptografi yang memungkinkan transaksi tanpa keterlibatan lembaga keuangan sebagai perantara. Namun, di Indonesia, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara menentukan kepemilikan Bitcoin sebagai uang elektronik, dan kekuatan hukum Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang maupun uang elektronik berdasarkan peraturan-undangan di Indonesia. Bitcoin digolongkan sebagai mata uang virtual yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan Bitcoin dalam transaksi sepenuhnya menjadi risiko pengguna tanpa jaminan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, meskipun Bitcoin dapat berfungsi dalam transaksi elektronik global, di Indonesia penggunaannya terbatas dan tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran resmi.