Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Akta Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Gesa Bimantara
Universitas Bojonegoro
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Kekuatan Hukum Kepemilikan Bitcoin Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Bimantara, Gesa; Handayani, Tri Astuti; Tina, Neli Agus
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.2994

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran global, salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan bentuk uang elektronik berbasis kriptografi yang memungkinkan transaksi tanpa keterlibatan lembaga keuangan sebagai perantara. Namun, di Indonesia, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara menentukan kepemilikan Bitcoin sebagai uang elektronik, dan kekuatan hukum Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang maupun uang elektronik berdasarkan peraturan-undangan di Indonesia. Bitcoin digolongkan sebagai mata uang virtual yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan Bitcoin dalam transaksi sepenuhnya menjadi risiko pengguna tanpa jaminan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, meskipun Bitcoin dapat berfungsi dalam transaksi elektronik global, di Indonesia penggunaannya terbatas dan tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran resmi.
Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Hak Atas Potret Dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin Hanin Alya Labibah; Gesa Bimantara; Galih Nicky Roby Setiawan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6315

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan fenomena baru dalam Masyarakat, misalnya saja terkait dengan pengambilan dan pemanfaatan potret seseorang tanpa izin yang kemudian dikomersialisasikan melalui media digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa terkait dengan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin terhadap pemilik potret, serta efektivitas instrument hukum di indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama pengambilan dan komersialisasi foto seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak atas potret yang mencakup aspek moral serta aspek ekonomi. Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai hak atas potret, perlindungan hukum tetap dapat ditegakkan melalui jalur perdata, pidana, dan administrative. Perdata berdasarkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melanggar hukum, pidana melalui ketentuan UU ITE, UU PDP, dan KUHAP, dan secara administrative dapat dikenai sanksi berupa teguran, denda, hingga penghentian kegiatan berdasarkan UU PDP. Kedua instrumen hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas potret dan hak privasi, terutama setelah diberlakukannya UU PDP, akan tetapi, efektivitas regulasi tersebut dalam praktik masih terbatas dan belum optimal.
Literasi Hukum Digital bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial dan Transaksi Online: Digital Legal Literacy for Women's Group of PKK in Selogabus Village: Promoting Responsible Social Media Use and Safe Online Transactions Hanin Alya' Labibah; Gesa Bimantara; Cindy Swastika Rahmania
DARMADIKSANI Vol 6 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i1.9270

Abstract

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa, melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi online bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang kami terapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu metode sosialisasi hukum dimana tim dari pengabdian kepada Masyarakat memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan serta diakhiri dengan quiz serta mini games untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi online. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. Serta bahwa pemberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.
Peran Sosialisasi Digitalisasi dalam Mendorong Adaptasi UMKM terhadap Perubahan Ekonomi di Desa Prangi Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro: The Role of Socialization Program on Digitalization in Encouraging MSMEs’ Adaptation to Economic Changes in Prangi Village of Padangan District Bojonegoro Regency Gesa Bimantara; Hanin Alya’ Labibah; Neli Agus Tina
DARMADIKSANI Vol 6 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i1.9395

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa Prangi, kecamatan Padangan, kabupaten Bojonegoro dalam menanggapi perubahan ekonomi yang didorong oleh perkembangan digital yang pesat. Rendahnya tingkat literasi digital dan terbatasnya penggunaan platform online masih menjadi hambatan utama yang menghalangi UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kinerja bisnis. Oleh karena itu, program ini berfokus pada pemberian sosialisasi dan bantuan digitalisasi untuk memperkuat pemahaman, keterampilan, dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital sebagai alat strategis untuk peningkatan bisnis. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi tentang pentingnya digitalisasi, pelatihan penggunaan media sosial dan marketplace online untuk promosi produk, bantuan dalam pembuatan konten promosi digital, dan pengenalan sistem pembayaran tanpa tunai seperti QRIS. Program ini juga mendorong pembentukan komunitas UMKM digital sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat jaringan bisnis. Hasil menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, peningkatan kesadaran akan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi, dan pengembangan pola pikir yang lebih inovatif terhadap adopsi teknologi. Inisiatif pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas digital UMKM di desa Prangi dan diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi untuk program serupa di wilayah lain.
Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pelayanan Publik untuk Mencegah Korupsi di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya: Community's Role in Monitoring Public Services to Prevent Corruption in Kalijudan Subdistrict Mulyorejo District Surabaya City Dodik Wahyono; Gesa Bimantara; Neli Agus Tina
DARMADIKSANI Vol 6 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i1.9397

Abstract

Korupsi dalam pelayanan publik tetap menjadi tantangan serius yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu strategi efektif untuk mencegah korupsi adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyampaian pelayanan publik. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, dan partisipasi aktif warga kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya, dalam memantau pelayanan publik untuk mencegah praktik korupsi. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan partisipatif yang melibatkan anggota masyarakat dan pejabat pemerintah daerah. Kegiatan ini berfokus pada edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta memperkenalkan mekanisme yang tepat untuk melaporkan indikasi maladministrasi dan korupsi dalam pelayanan publik. Hasil dari program ini meliputi pembentukan Forum Pengawasan Pelayanan Publik sebagai platform kolaborasi antara warga dan pejabat daerah, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan berbasis masyarakat, dan peningkatan transparansi dan komunikasi dalam penyampaian pelayanan publik. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat menumbuhkan lingkungan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan partisipatif di kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya. Selain itu, model pendampingan ini diharapkan dapat menjadi praktik terbaik yang dapat direplikasi di bidang lain sebagai pendekatan berbasis komunitas untuk pencegahan korupsi.
Co-Authors Aqiel Alam, M. Atik Abawaiki Atik Abawaiki Cindy Swastika Rahmania Cindy Swastika Rahmania Cindy Swastika Rahmania Dodik Wahyono Galih Nicky Roby Setiawan Hanin Alya' Labibah Hanin Alya' Labibah Moch Fachrul Ibad Muhammad Ainul Yaqin Al Irsyad Neli Agus Tina PUDJI ASTUTI Tina, Neli Agus Tri Astuti Handayani Wahyono, Dodik