Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Legal Protection of Child Offenders in Restorative Justice–Based Criminal Investigations Wahyono, Dodik; Bimantara, Gesa; Tina, Neli Agus
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.426

Abstract

Legal protection for children as offenders constitutes a constitutional and statutory mandate that must be effectively realized through a restorative justice–based Juvenile Criminal Justice System. However, in investigative practice, the implementation of such protection continues to encounter various challenges. This study aims to examine the forms of legal protection afforded to child offenders during the investigation process at the Surabaya Police Headquarters, as regulated under the Juvenile Criminal Justice System Law and grounded in restorative justice principles, and to identify both normative and empirical obstacles in order to formulate strategies for optimizing legal protection. This research employs an empirical juridical method using statutory and sociological approaches, with data collected through interviews and document analysis. The findings reveal that legal protection and restorative justice mechanisms have been implemented, albeit not optimally, due to a limited number of specialized child investigators, weak inter-institutional coordination, and low levels of public legal awareness. The study concludes that optimizing legal protection for children requires strengthening institutional capacity, enhancing cross-sector coordination, and improving public legal literacy.
Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban Firdaus, Mufi Isnaini; Prabowo, Andrianto; Wahyono, Dodik
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.807

Abstract

Pupuk bersubsidi merupakan komoditas strategis yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, khususnya penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh kios, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn di Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai distribusi pupuk bersubsidi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran HET. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pupuk bersubsidi dan HET telah diatur secara komprehensif dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025, Permendag Nomor 04 Tahun 2023, dan Permentan Nomor 10 Tahun 2022, serta pelanggarannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi berdasarkan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Putusan a quo menegaskan pemenuhan unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b dan mencerminkan upaya perlindungan hak ekonomi petani serta stabilitas tata niaga barang dalam pengawasan.
Efektivitas Kebijakan Larangan Pemungutan Retribusi Parkir Kendaraan Plat S di Kabupaten Bojonegoro Tri Widiastutik, Nyonita; Prabowo, Andrianto; Wahyono, Dodik
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.810

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan larangan pemungutan biaya parkir bagi kendaraan berplat nomor S di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023. Masalah utama muncul akibat adanya praktik pungutan ganda oleh oknum juru parkir terhadap pengguna jasa yang secara hukum telah melunasi retribusi melalui sistem berlangganan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan sosiologis melalui wawancara serta observasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Temuan mengungkapkan bahwa rendahnya integritas petugas parkir, keterbatasan personil pengawasan, serta masalah teknis pada stiker SKRD menjadi penghambat utama. Akibatnya, kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna jasa publik belum sepenuhnya terjamin. Penelitian ini menyarankan adanya digitalisasi sistem verifikasi dan penguatan sanksi administratif guna memutus rantai pungutan liar.
Criminal Liability for Fossil Sellers and Buyers as Protected Cultural Heritage Under the Law: A Case Study in Bojonegoro Wulandari, Ayu; Prabowo, Andrianto; Wahyono, Dodik
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum In Concreto Volume 5 Nomor 1 2026
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The preservation of fossils as part of cultural heritage in Indonesia continues to face various challenges, particularly those related to the low level of public legal awareness and the suboptimal implementation of law enforcement. Fossils that possess significant historical and scientific value are frequently transferred without complying with the applicable statutory provisions, thereby posing a risk to the preservation of national cultural heritage. This study aims to analyze the criminal liability of both sellers and buyers of fossils classified as protected cultural heritage, as well as to examine the enforcement of criminal law against such practices in Bojonegoro Regency. The research applies theories of criminal liability and cultural heritage protection, supported by a review of statutory regulations and scholarly legal opinions. This study employs a normative-empirical legal research method using statutory, conceptual, and empirical approaches. Data were collected through literature review and interviews. The findings indicate that both sellers and buyers of fossils may be held criminally liable under Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage; however, its implementation has not been carried out optimally. The study concludes that strengthening law enforcement and increasing public legal awareness are necessary to ensure the protection of fossils as part of cultural heritage.