Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Role of the Tax Court as the First and Final Court in Resolving Tax Disputes Rina Rahmawati Sa’adah; Nida Muron Heriandini; Hanifah Purnamasari; Rini Irianti Sundary
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax is an obligatory contribution to the state payable by individuals or bodies without direct compensation for state purposes to benefit the people. The tax dispute between PT Prima Globalindo Logistik, Tbk. and the Director General of Taxes on Tax Underpayment Assessment Letter Number 00176/6/207/19/048/21 shows how illegal tax collection can unfairly tax taxpayers. This study examines how people settle tax disputes over Directorate General of Taxes underpayment tax assessment letters through the tax court. As well as other goals to guide Tax Court judges' tax dispute decisions. This study applied normative juridical data collection methods to literature studies and secondary data. This study shows that taxpayers contest the Tax Underpayment Assessment Letter Number 00176/6/207/19/048/19 in two stages: objection efforts at the Tax Determination Office. Taxpayers seek an appeal if they haven't found a remedy. In the appeal, the tax court partially upheld the Director General of Taxes' decision on the taxpayer's challenge to Tax Underpayment Assessment Letter Number 00176/207/19/048/21.
Kepastian Hukum Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) yang dibuat oleh Notaris Melalui Mekanisme Konfrensi Secara Online Rina Rahmawati Sa’adah; Faridha Zahra; Wulan Damayanti; Rini Irianti Sundary
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4177

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang luar biasa. Kemudahan ini juga dirasakan oleh pelaku usaha dalam lingkungan perseroan terbatas. Kegiatan RUPS yang dilakukan tidak jarang memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga RUPS yang dilakukan tidak jarang berbasis video conference atau online. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat Akta Berita Acara RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan dalam penlitian ini adalah PT. Y yang berkedudukan di Kabupaten Bandung melakukan RUPS secara online dari Kota Medan, dengan melibatkan notaris yang berkedudukan di Kota Bandung. Dalam hal ini, terdapat ketidak pastian hukum yaitu jika RUPS dilakukan secara online di Kota Medan, maka RUPS tersebut dilaksanakan diluar wilayah kerja notaris yang diikut sertakan dalam RUPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris melalui mekanisme konfrensi secara online.