Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Faturahman, Muhammad Reza; Herlambang, Pratama Herry
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.171

Abstract

Keberadaan sistem peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hakim telah mengeluarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib bagi para pihak yang terkait dengan putusan tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut. Rendahnya kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN, ditambah dengan adanya kepentingan pribadi terkait eksistensi keputusan TUN yang telah diterbitkan, serta lemahnya pemahaman hukum di kalangan Badan atau Pejabat TUN, memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan terhadap putusan Hakim Peratun. Sehingga diperlukan pembentukan sebuah lembaga eksekutor yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara paksa, sekaligus mengawasi implementasi putusan tersebut di Indonesia.
Implications Of Law No. 6 Of 2023 On Indonesia’s Employment System Arsy, Fauzuld Nur; Toruan, Via Geneti Lomban; Nathania, Nanda Riesta; Faturahman, Muhammad Reza
Maksimal Jurnal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol 2 No 2 (2024): December
Publisher : Abadi Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law No. 6 of 2023 is a Legal Regulation that regulates the scope of Job Creation where the Law is a regulation of Law No. 11 of 2020. However, the existence of Law No. 6of 2023has been opposed by the public since the drafting process took place, the public considered that the legal regulation did not fully guarantee the rights that had been regulated, such as different provisions and implementation of working hours, poor treatment, unclear minimum wages; PKWT employment relationships are determined based on work agreements(workers can be laid off at any time because this is not regulated in the Job Creation Law, only based on work agreements) and the expansion of outsourcing practices for all types of work. This is a problematic reason and is considered non-participatory. The presence of this law has a significant impact on the employment system in Indonesia. This study aims to analyze the implications of the existence of Law No. 6 of 2023 on laborers based on the employment system in Indonesia.