<![CDATA[YouTube, sebagai platform terkemuka dalam industri kreatif, sering menjadi arena pelanggaran hak cipta yang memicu sengketa hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa ini, mediasi yang diatur dalam Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PERMA No. 1 Tahun 2016 menawarkan alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi. Penelitian ini dirancang berdasarkan rumusan masalah yang berfokus pada pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan kepastian hukumnya di era digital. Dengan mengacu pada teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch serta teori penyelesaian sengketa oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kesepakatan perdamaian hasil mediasi dapat memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di YouTube. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan mediator, serta analisis terhadap beberapa kasus, seperti sengketa "Lagu Anak Papua," "Discover Aceh," dan konflik antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel. Proses analisis dilakukan dengan menafsirkan dokumen hukum serta melakukan evaluasi terhadap praktik mediasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Pasal 1851 KUHPerdata. Namun, implementasinya menghadapi kendala akibat absennya kekuatan eksekutorial, yang mengurangi keefektifannya. Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Hukum dan HAM melibatkan notaris dalam mediasi untuk meningkatkan kepastian hukum dengan menjadikan kesepakatan sebagai akta otentik. Selain itu, pengembangan sistem berbasis teknologi untuk memantau implementasi kesepakatan perdamaian juga penting guna menjamin pelaksanaannya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung perlindungan hak cipta di platform digital.]]>
