Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legalitas: Jurnal Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law
Rts. Fanny Inayah
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGATURAN PEMBANGUNAN RUMAH DAN TOKO ATAU RUKO DI KOTA JAMBI BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN Afriyana Usman, Nursina; Fanny Inayah, Rts.; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11454

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas mengenai Pengaturan Pembangunan Rumah dan Toko atau Ruko di Kota Jambi berdasarkan konsep Tata Ruang Perkotaan. Permasalahan yang di bahas dikarenakan banyaknya bangunan rumah dan toko atau ruko yang pemanfaatan kurang efektif dan efisien serta letaknya yang sering kali tidak sesuai dengan konsep Tata Ruang Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peraturan pembuatan izin mendirikan bangunan rumah dengan toko atau ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik hukum, dan/atau ketidak jelasan/kekaburan suatu norma hukum, isu hukum atas penelitian ini adalah kekaburan hukum atau yang biasa disebut dengan ketidak jelasan suatu aturan. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa adanya ketidak jelasan norma tentang izin mendirikan bangunan ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. Sebagaimana yang tercantum di dalam rangkuman pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan harus memuat tujuan, arah kebijakan, startegi penataan ruang, rencana struktur ruang kawasan, rencana pola, arah pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang serta sanksi. Namun, kenyataanya dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 tidak ada penjelasan atau pasal terkait dengan arahan seperti dalam Undang-Undang Tata Ruang, yaitu terkait seperti apa izin lokasi, lokasi seperti apa yang tidak membahayakan atau yang tidak menimbulkan gangguan kepada masyarakat serta tidak adanya arahan penempatan lokasi yang baik dan benar.
Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi Fanny Inayah, Rts.; Budhiartie, Arrie; Mushawirya, Rustian
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.13296

Abstract

This article discusses the Enforcement of State Administrative Law Against Hazardous Waste Treatment in the Crumb Rubber Industry in Jambi City. The purpose of this study was to determine the proper and proper mechanism for processing hazardous waste in the rubber smoking industry, in addition to knowing the government's legal actions against perpetrators of violations of hazardous waste processing in Jambi City. The research method used is empirical juridical, namely research that emphasizes in terms of observation, which seeks to observe legal facts that apply in society, where it requires knowledge to be observed and proven openly. The results of the study indicate that there is a conflict between das sollen and das sein regarding the treatment of B3 waste from the Rubber Smoking Industry in Jambi City in accordance with Jambi City regulations Number 7 of 2017 which states that the location for storing B3 waste is required to be free from flooding and not prone to natural disasters. there are buildings that are rusty, emitting noise, vibration and also the smell produced by the B3 waste. Therefore, it is necessary for the government's role in the B3 waste treatment mechanism in accordance with applicable regulations and the government's role in providing administrative law enforcement against perpetrators of B3 Waste Treatment violations.
Pemisahan Hukum dan Moral dalam Positivisme Hukum: Implikasi terhadap Penalaran Hakim dan Keadilan Substantif di Indonesia Rts Fanny Inayah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v18i1.1393

Abstract

This article analyzes the separation between law and morality in legal positivism and its implications for judicial reasoning and substantive justice in Indonesia. The discussion begins from a recurring problem in Indonesian legal practice: legal positivism is often reduced to textual legalism, although positivism as a theory of legal validity is not identical with mechanical adjudication. This study uses normative legal research with conceptual, statutory, and case approaches. The primary legal materials include Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, Law Number 1 of 2026 on Criminal Adjustment, and Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 on minor crimes and fines. The article finds that positivism contributes to legal certainty because it identifies valid law through authoritative social sources. However, a rigid separation between law and morality may narrow judicial reasoning and produce formally valid but substantively weak decisions. In the Indonesian context, positive law itself provides corrective mechanisms by requiring judges to explore living legal values, prioritize justice when it conflicts with certainty, and consider proportionality in sentencing. Therefore, the problem is not legal positivism as such, but its reduction into narrow legalism. Indonesian law enforcement should combine textual legality with responsible interpretation, proportionality, and the living sense of justice in society.
Co-Authors Afriyana Usman, Nursina Afrizal Nehemia Toscany Amir, Diana Arrie Budhiartie Eko Nuriyatman Elita Rahmi Rifqi Pratama Putra Rustian Mushawirya