Articles
<![CDATA[Korioamnionitis Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Persalinan Preterm ]]>
<![CDATA[Rahmi, Elita]]>;
<![CDATA[Respati, Supriyadi Hari]]>;
<![CDATA[Melinawati, Eriana]]>
<![CDATA[ Nexus Kedokteran Klinik Vol 2, No 1 (2013): Nexus Kedokteran Klinik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (14.046 KB)
<![CDATA[Background: Premature Rupture of Membranes (PROM) is one causes of fetal mortality and morbidity. Suspected chorioamnionitis is a major cause of preterm labor. Methods: This study was observational analytic cross-sectional approach. Sample of 694 study subjects that satisfy with inclusion and exclusion criteria were taken from the medical records of patients who gave birth in RSUD Dr. Moewardi. The data was analyzed using bivariate analysis and processed with Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows 20:00. Results: Chorioamnionitis is a risk factor 1.045 times to preterm delivery occur (OR = 1045; CI = 95%, 0737, 1483, p = 0804). Chorioamnionitis caused death of neonatal mortality 1.554 times compared with norma pregnancy (OR = 1554; CI = 95%, 0790, 3057, p = 0.194). Chorioamnionitis 1.747 times risk factors for occur asphyxia in preterm labor and statistically significant (OR = 1747; CI = 95%, 1114, 2741, p = 0.014). Conclusions: There was no significant relationship between chorioamnionitis with preterm labor and chorioamnionitis with neonatal mortality. There is a significant relationship between chorioamnionitis with asphyxia. Keywords: PROM, Chorioamnionitis, preterm labor ]]>
<![CDATA[âWAJAH BARUâ PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (STUDI PP NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PP NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PPAT) ]]>
<![CDATA[Rahmi, Elita]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 1, No 1 (2016): November 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.1.1.177.1-13
<![CDATA[Tujuan penelitianpertama untuk menganalisis ketentuan baru yang diatur pada PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT. Kedua Untuk mengkritisi eksistensi PPAT dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah di Indonesia terjadi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.Metode penelitian yuridis normative, dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta approach) pedekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).Pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam menganalisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengkasifikasikan peraturan yang terkait dengan PPAT dan pendaftaran tanah dan mengsistemasikan peraturan perundang-undangan serta menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Dengan disempurnakannya PP nomor 37 Tahun 1998 menjadi PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT, yang mengalami perubahan hanya terkait denganpersoalan usia calon PPAT dan kewajiban magang sebelum calon PPAT di angkat, penambahan masa kerja PPAT semula 65 (enam puluh lima ) tahun dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun,Penambahan jenis pemberhentian terhadap PPAT, perluasan daerah kerja semula 1 (satu) wilayah kerja kabupaten/kota menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi terakhir penambahan larangan rangkap jabatan. Sedangkan untuk aspek yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tetap menindaklanjuti PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan perubahan dimaksud, sesungguhnya menuntut adanya sistim pendaftaran tanah on line dan reforma agraria pada kementerian agraria dan jajarannya, tanpa sinergi teknologi dan pelayanan bidang pertanahan maka fungsi PP Nomor 24 tahun 2016 tidak mmberikan fungsi signifikan dengan pelayanan cepat, murah dan sederhana dalam proses pendaftaran tanah.]]>
<![CDATA[Politics of Land Law For Indonesian Farmers(Towards the Bill of Land in Indonesia) ]]>
<![CDATA[Elita Rahmi]]>
<![CDATA[ International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG) Vol 1 (2013): 1st ICon-LBG ]]>
Publisher : <![CDATA[UBL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.674 KB)
<![CDATA[The purpose of this paper are: first, to examine critically how the politics of agrarian law in Indonesia canprovide legal protection for land ownership for farmers in Indonesia, so that the transition of function ofthe land from agricultural land into non-agricultural sector still pays great attention to the farmers as thevulnerable groups (poor, abandoned); second, to examine critically how the draft of the land law whichis now being discussed in parliament can give protection to the farmers, so that they have bargainingposition of land ownership equally with those of the capital owners.This paper uses three analysis namely: 1) juridical analysis to understand the legal norms of the land lawfor the farmers in Indonesia; 2) historical analysis to understand the history of land ownership for farmerssince independence of Indonesia which had not been proporsionil compared with the ownership to thoseof investors in Indonesia; 3) analysis of prospective of agrarian law corcerning with the pros and cons ofthe Bill of Land being discussed before the Parliament.This paper wishes to provide alternative for the rule of land for the farmers, so that the politics of lawrelated to land in Indonesia correlated with farmers’ strategic position as one of the main agents of thedevelopment.]]>
<![CDATA[Political Law’s Reconstruction of Village Apparatus To Realize Independent Village in Indonesia ]]>
<![CDATA[Hartati Hartati]]>;
<![CDATA[Pahrudin HM]]>;
<![CDATA[Elita Rahmi]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2461
<![CDATA[Indonesian Village Law 2014 states that the purpose of village regulation is to create an independent village. Village management in Indonesia is carried out using a self-governing community system that requires apparatus that has good capacity. On the other hand, the existence of village apparatus in Indonesia still does not have the capacity needed to organize the government to become an independent village. Therefore, it is necessary to do a political law reconstruction to find a solution to the inequality of expectations of village regulation and the reality of the quality of village officials like this. Political law functions as a bridge to the goals to be achieved and is strongly influenced by the social reality of society. This research was conducted using a qualitative approach with the type of library research by reviewing data related to villages in Indonesia, especially village government. The results of this study revealed that only 7.43% were independent villages, most of village apparatuses unprofessional, poverty rate 9.66%, and unemployment rate of 5.01%. This requires a solution through a series of solution policies so that the objectives of village regulation towards independent villages can be achieved so that the prosperous community can be achieved.Undang-Undang Desa Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan peraturan desa adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pengelolaan desa di Indonesia dilakukan dengan sistem kemasyarakatan swakelola yang membutuhkan aparatur yang memiliki kapasitas yang baik. Di sisi lain, keberadaan perangkat desa di Indonesia masih belum memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan menjadi desa yang mandiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi politik hukum untuk mencari solusi atas ketimpangan ekspektasi peraturan desa dan realitas kualitas aparatur desa seperti ini. Hukum politik berfungsi sebagai jembatan menuju tujuan yang ingin dicapai dan sangat dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka dengan mengkaji data-data terkait desa di Indonesia khususnya pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa mandiri hanya 7,43%, perangkat desa sebagian besar tidak profesional, tingkat kemiskinan 9,66%, dan tingkat pengangguran 5,01%. Untuk itu diperlukan solusi melalui serangkaian kebijakan solusi agar tujuan peraturan desa menuju desa mandiri dapat tercapai sehingga masyarakat sejahtera dapat tercapai.]]>
<![CDATA[Korioamnionitis Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Persalinan Preterm ]]>
<![CDATA[Elita Rahmi]]>;
<![CDATA[Supriyadi Hari Respati]]>;
<![CDATA[Eriana Melinawati]]>
<![CDATA[ Nexus Kedokteran Klinik Vol 2, No 1 (2013): Nexus Kedokteran Klinik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (14.046 KB)
<![CDATA[Background: Premature Rupture of Membranes (PROM) is one causes of fetal mortality and morbidity. Suspected chorioamnionitis is a major cause of preterm labor. Methods: This study was observational analytic cross-sectional approach. Sample of 694 study subjects that satisfy with inclusion and exclusion criteria were taken from the medical records of patients who gave birth in RSUD Dr. Moewardi. The data was analyzed using bivariate analysis and processed with Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows 20:00. Results: Chorioamnionitis is a risk factor 1.045 times to preterm delivery occur (OR = 1045; CI = 95%, 0737, 1483, p = 0804). Chorioamnionitis caused death of neonatal mortality 1.554 times compared with norma pregnancy (OR = 1554; CI = 95%, 0790, 3057, p = 0.194). Chorioamnionitis 1.747 times risk factors for occur asphyxia in preterm labor and statistically significant (OR = 1747; CI = 95%, 1114, 2741, p = 0.014). Conclusions: There was no significant relationship between chorioamnionitis with preterm labor and chorioamnionitis with neonatal mortality. There is a significant relationship between chorioamnionitis with asphyxia. Keywords: PROM, Chorioamnionitis, preterm labor]]>
<![CDATA[STATE PROTECTION UPON ADOLESCENT VICTIM OF INCEST RAPE THROUGH GENDER LENS ]]>
<![CDATA[Elita Rahmi]]>;
<![CDATA[Elly Sudarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Review Vol 4, No 1 (2019): Diponegoro Law Review April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (578.646 KB)
|
DOI: 10.14710/dilrev.4.1.2019.89-104
<![CDATA[The state obligations to fulfill and protect the rights of adolescent victim of incest rape post-abortion and other rights have not been exercised during the legal process of investigation until court verdict as it is indicated that the adolescent victim is unfairly detained without due process for illegally practicing abortion. This occasion indicates that the law is being unfair towards the adolescent victim without considering the precondition which inevitably forces the abortion. This article scrutinizes such case of Muara Bulian county in which the local court’s verdict No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn did not accommodate the substantive justice which take stand of the rights of adolescent victim of incest rape. The verdict indicates that such court verdict does not express gender sensitivity to the right of adolescent female victim of incest rape to which the state is obliged to fulfil and protect.]]>
<![CDATA[Tarik Menarik antara Desentralisasi dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan ]]>
<![CDATA[Elita Rahmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 16, Edisi Khusus 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesian government does not have “political will” in implementation local government in the land field based on authority principles.This problem can be seen from overlapping regulation in land’s field,on the one hand stipulated that land as local’s autority,on the other hand it still as central’s autority.This tension brings to effect more confflicts in indonesia. To solve the above problem,it needs regulations sincroization in the land field which regulater that land task is local governments authority,while central government only to do preventive and refresif,monitoring through making regulation,standard and norm that will become the rule of the game for local government in implementing the lands authority.Key words :land matter, decentralization, centralization, autorite]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH (HPL) DAN REALITAS PEMBANGUNAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Elita Rahmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, No 3 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2010.10.3.104
<![CDATA[Management Right on Land (HPL) is right outside in Act No. 5 of 1960 on Basic Regulation on Agrarian Principles (Undang-undang Pokok Agraria/UUPA) that grow and develop in accordance with the demands of the development. Rights that has existed since the colonial era already formulated in a special regulation, so that the holders of HPL with are third parties who utilize HPL within the law and morals. Development held in Indonesia still requires the existence of HPL, due to limited government funds and the empowerment of government agencies central government and local government. HPL may become a test of the right control of the country. Are the economically weak have a place in existence in order to compensate parties who HPL always "land eklpoitation " the investors.Key word: Management Right, value, development.]]>
<![CDATA[Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Fauzi Syam]]>;
<![CDATA[Elita Rahmi]]>;
<![CDATA[Arsyad Arsyad]]>
<![CDATA[ Undang: Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.058 KB)
|
DOI: 10.22437/ujh.1.2.295-322
<![CDATA[This article discusses juridical implications about the regulation of state-owned enterprises (BUMD) after the enactment of the Law Number 23 Year 2014 about Regional Government (Regional Government Law 2014) and the application on regulation of BUMD in Jambi Province. Research methode in this study is normative juridical with law approach. Based on the results of the study are known, the enactment of Regional Government Law 2014 has implications for the existence and regulations of existing and future of BUMD, namely in terms of form and naming of BUMD; organ of BUMD; tenure of directors and councils; and intervention of DRPD (Regional People’s Representative Assembly) on BUMD operations. The result of the study also shows that not one regional government in Jambi Province that followed up on the mandate of the article 402 paragraph (1) Regional Government Law 2014 to adjust the regulation of BUMD, and that’s why it is potentially contradicting with Regional Government Law 2014 and central government policy. Abstrak Artikel ini membahas implikasi yuridis pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) dan penerapannya pada regulasi BUMD di lingkungan Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian diketahui, berlakunya UU Pemda 2014 berimplikasi terhadap eksistensi dan regulasi BUMD baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk, yaitu dalam hal bentuk hukum dan penamaan BUMD; persyaratan pendirian dan kelayakan usaha BUMD; penyertaan modal daerah dan kepemilikan modal dalam BUMD; organ BUMD; masa jabatan Direksi dan Dewas/Deris; dan campur tangan DPRD dalam operasional BUMD. Hasil penelitian juga menunjukkan belum ada satu pun Pemda di lingkungan Provinsi Jambi yang menindaklanjuti amanat Pasal 402 ayat (1) UU Pemda 2014 untuk menyesuaikan regulasi BUMD, dan dengan demikian potensial bertentangan dengan UU Pemda 2014 dan kebijakan pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[Klausul Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Akta Notaris Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan Terbatas (PT) Pada Era Globalisasi ]]>
<![CDATA[Elita Rahmi]]>;
<![CDATA[Ageng Triganda Sayuti]]>;
<![CDATA[Zulfadli]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1579.543 KB)
|
DOI: 10.22437/rr.v1i1.6280
<![CDATA[Belum ditemukan akta Perusahaan Terbatas (PT) dalam mencantumkan kesadaran lingkungan berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada akta pendirian PT dan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas (PT), sehingga terkesan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR terkesan pengeluaran biaya (cost center) perusahaan, karena adanya tekanan luar yakni berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah dan tekanan globalisasi yang mewajibkan hal tersebut. Padahal klausul pendirian dan perubahan PT yang dapat menjadi agenda pada saat pendirian dan RUPS sangat memungkinkan dapat dimuat oleh Notaris melalui kewajibannya memberikan penyuluhan hukum dan keinginan perusahaan untuk menyadari bahwa kesadaran perusahaan atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian yang melekat atas kehadiran perusahaan di muka bumi (kewajiban hukum dan moral). Tujuan Penelitian ini adalah : Pertama :Untuk menjadikan kesadaran lingkungan sebagai suatu peryataan kesadaran perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai kewajiban hukum perusahaan Kedua untuk meningkatkan peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan sebagai suatu kewajiban moral. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menjadikan akta notaris pada pendirian atau perubahan Anggaran Dasar sebagai ruang yang sangat memungkinkan notaris dan perusahaan dapat membangun kesadaran hukum melalui keadilan lingkungan, dengan pendekatan historis, dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep yang diperolah melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah, menginventarisir, ketentuan Anggaran Dasar perusahaan untuk dilakukan klasipikasi dan sistematisasi dan selanjutnya dengan mengunakan interpretasi, maka dilakukan analisis, sesuai dengan perkembangan hukum perusahaan dan hukum lingkungan serta peran notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam mendorong perusahaan guna menjalankan kewajikannya melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, pertama: bahwa fungsi klausul tanggung jawab sosial dan perusahaan tetap harus didorong dalam prosedur peraturan perundang-undangan terutama di daerah berupa perda dan kebijakan lainnya serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk selalu memberikan rambu-rambu bagi anggotanya dalam pengembangan akta perusahaan sebagai tanggung jawab hukum dan moral INI dalam mengembangkan prinsip-prinsip moral notaris dalam pembuatan akta .Kedua Pembangunan berkelanjutan bagi perusahaan yang ada di indonesia belum menjadi instrumen dasar bagi perusahaan untuk berbagi keuntungan karena masih dipandang memberatkan perusahaan, dan prosedur perizinan yang menjadi kewenangan pememerintah daerah selaku eksekutor dalam mengawasi klausul tanggung jawab sosial sebagai instrumen lingkungan dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai ujung tombak pembangunan.]]>
