Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Notary Liability for Authentic Deed via Video Conference Tombiling, Marcella Natalia; Thalib, Mutia Cherawaty; Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 1 FEBRUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i1.30795

Abstract

The creation of authentic deeds through video conferencing has become increasingly popular amidst technological advancements and the need to adapt to social distancing restrictions due to the pandemic. This study aims to identify the challenges and risks faced by notaries in the creation of authentic deeds online and to find solutions for maintaining the validity and integrity of the deeds. The method used is a descriptive qualitative approach with a case study, where data is collected through literature review and interviews with notaries and legal practitioners. The results of the study indicate that the main challenges in the creation of authentic deeds via video conferencing include technical issues, the difficulty of verifying identities without face-to-face interaction, and the risks of fraud or coercion of the parties involved. Proposed solutions include the use of secure identity verification technologies such as electronic signatures and biometrics, as well as the implementation of clearer regulations regarding online authentic deed creation. Additionally, the importance of maintaining process integrity by involving witnesses virtually and ensuring transparency is emphasized. This study concludes that although the creation of authentic deeds through video conferencing presents various challenges, with the proper application of technology and careful oversight, the resulting deeds remain valid and legally binding
TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PROSES CHECK-IN DAN CHECK-OUT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Mue, Mohamad Apriyanto; Kasim, Nur Mohamad; Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.414

Abstract

Proses check-in dan check-out hotel merupakan tahapan administratif yang memiliki implikasi hukum penting karena menandai lahir dan berakhirnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, kedua proses tersebut kerap menimbulkan permasalahan, seperti kurangnya transparansi informasi, penerapan klausula baku yang merugikan konsumen, penolakan pelayanan, serta keterlambatan pengembalian deposit. Permasalahan ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak konsumen dan ketidaksesuaian antara praktik perhotelan dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap proses check-in dan check-out hotel dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha hotel belum dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam penerapan asas itikad baik, transparansi, dan keadilan. Pelaku usaha cenderung membatasi tanggung jawabnya melalui kebijakan internal dan klausula baku, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik perhotelan. Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai dasar penguatan perlindungan konsumen serta pengembangan kebijakan dan standar pelayanan hotel yang lebih adil dan responsif.
RUJUK PASCA CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: DAMPAKNYA TERHADAP STATUS HUKUM SUAMI DAN ISTRI Rivai, Nur Tasya Ekananda; Kasim, Nur Mohamad.; Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.424

Abstract

Penelitian ini mengkaji rujuk pasca cerai talak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta dampaknya terhadap status hukum suami dan istri. Permasalahan utama terletak pada adanya ketidaksinkronan antara keabsahan rujuk secara syariat dan keabsahan administratif menurut hukum nasional, khususnya terkait pencatatan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep rujuk dalam fikih dan regulasi nasional, serta mengevaluasi implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak, termasuk nafkah, harta bersama, dan status anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum suami-istri pasca rujuk ditentukan oleh validitas rujuk menurut syariat, jenis talak, dan pencatatan administratif. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan menimbulkan ambiguitas status hukum dan berpotensi merugikan perempuan serta anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma agama dan norma negara guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem hukum keluarga Indonesia