Rustandi, Nazwa Rahmannina
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Ibu Kota Nusantara: Dampak Keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Lingkungan Salsabilah, Nailah Sarah; Virhanida, Naila Aulia Rahmah; Rustandi, Nazwa Rahmannina; Wisudawati, Putri Nur
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v8i1.13293

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penolakan yang dapat menimbulkan perubahan alih fungsi lahan secara drastis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatran perundang-undangan dan teoritis, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah data sekunder, pengumpulamn data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan distorsi yang diakibatkan karena tidak optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menerangkan mengenai tujuan pembangunan IKN. Namun, walaupun demikian LSM bidang Lingkungan Hidup mengatakan bahwa proyek besar pembangunan IKN akan memperparah kondisi ekologis IKN. (2) Perlindungan secara preventif atas Pembangunan IKN telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, sampai saat ini pembangunan IKN tetap dilanjutkaan padahal secara jelas dapat berdampak langsung pada rusaknya ekosistem lokal. Mesikupun adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan dalam rencana pembangunan perlu mengupayakan mitigasi yang efektif dan berkelanjutan.
Dupe Culture in Intellectual Property Law: Between Consumer Expression and Trademark Infringement Virhanida, Naila Aulia Rahmah; Rustandi, Nazwa Rahmannina; Wisudawati, Putri Nur; Salwa Nurfadhilah, Nesya
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 2 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i2.46633

Abstract

The phenomenon of dupe culture—the trend of purchasing imitation products—has emerged as a growing consumer behaviour, particularly among younger, urban popular­tions seeking access to premium lifestyles at affordable prices. While economically viewed as a form of market inclusivity, this practice presents complex legal dilemmas, especially in the realm of Intellectual Property Rights (IPR) and trademark protection. This article critically examines how dupe culture operates within the blurred lines between inspired innovation and trademark infringement, and how Indonesian regulations respond to this challenge. Employing a normative and comparative legal approach, the study analyses regulatory gaps in trademark law and evaluates potential solutions, including ethical dupe certification, industry licensing collaborations, and consumer education. The findings suggest that an adaptive, participatory legal framework grounded in public literacy is essential to restructure duplicative practices in a way that safeguards creators' rights without stifling market dynamics. Consequently, dupe culture should not be viewed solely as a threat, but as an opportunity for IPR reform and the strengthening of the national creative industry ecosystem.
Analisis Estimasi Nilai Pabean Dalam Penentuan Pajak Atas Barang Impor Melalui Jasa Titip (Jastip) Devi, Navaratu Annisa; Salsabilah, Nailah Sarah; Virhanida, Naila Aulia Rahmah; Alawiyah, Najwa; Rustandi, Nazwa Rahmannina; Najmudin, Nandang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 8 No 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.218

Abstract

Perkembangan teknologi dan perilaku konsumen telah mendorong munculnya bisnis jasa titip (jastip) barang impor sebagai solusi praktis untuk mendapatkan produk dari luar negeri. Namun, praktik jastip, khususnya yang dilakukan melalui barang bawaan penumpang, seringkali diwarnai oleh kecurangan seperti modus splitting untuk menghindari kewajiban Bea Masuk (BM) dan pajak impor. Kecurangan ini menimbulkan persoalan hukum krusial karena seringkali penyedia jasa titip tidak memiliki invoice atau bukti pembelian yang valid, sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai untuk menetapkan nilai pabean (custom value) sebagai dasar pengenaan BM dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Akibatnya, petugas terpaksa menggunakan estimasi nilai pabean berdasarkan harga pasar internasional atau referensi barang serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum penetapan estimasi nilai pabean dan implikasinya terhadap kepastian hukum (legal certainty) dan kepatuhan perpajakan bagi pengguna jastip. Menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan estimasi harga seringkali bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran perpajakan (tax evasion) bagi pengguna jasa. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 mengatur penetapan pajak impor, ketiadaan regulasi khusus yang komprehensif mengenai jastip menciptakan celah hukum, mengancam perlindungan konsumen, dan mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan ketat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan pajak yang adil. Kata Kunci: Jasa Titip (Jastip); Nilai Pabean; Estimasi Harga.