Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Jurisdictie
Wisudawati, Putri Nur
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Ibu Kota Nusantara: Dampak Keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Lingkungan Salsabilah, Nailah Sarah; Virhanida, Naila Aulia Rahmah; Rustandi, Nazwa Rahmannina; Wisudawati, Putri Nur
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v8i1.13293

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penolakan yang dapat menimbulkan perubahan alih fungsi lahan secara drastis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatran perundang-undangan dan teoritis, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah data sekunder, pengumpulamn data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan distorsi yang diakibatkan karena tidak optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menerangkan mengenai tujuan pembangunan IKN. Namun, walaupun demikian LSM bidang Lingkungan Hidup mengatakan bahwa proyek besar pembangunan IKN akan memperparah kondisi ekologis IKN. (2) Perlindungan secara preventif atas Pembangunan IKN telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, sampai saat ini pembangunan IKN tetap dilanjutkaan padahal secara jelas dapat berdampak langsung pada rusaknya ekosistem lokal. Mesikupun adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan dalam rencana pembangunan perlu mengupayakan mitigasi yang efektif dan berkelanjutan.
Dupe Culture in Intellectual Property Law: Between Consumer Expression and Trademark Infringement Virhanida, Naila Aulia Rahmah; Rustandi, Nazwa Rahmannina; Wisudawati, Putri Nur; Salwa Nurfadhilah, Nesya
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 2 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i2.46633

Abstract

The phenomenon of dupe culture—the trend of purchasing imitation products—has emerged as a growing consumer behaviour, particularly among younger, urban popular­tions seeking access to premium lifestyles at affordable prices. While economically viewed as a form of market inclusivity, this practice presents complex legal dilemmas, especially in the realm of Intellectual Property Rights (IPR) and trademark protection. This article critically examines how dupe culture operates within the blurred lines between inspired innovation and trademark infringement, and how Indonesian regulations respond to this challenge. Employing a normative and comparative legal approach, the study analyses regulatory gaps in trademark law and evaluates potential solutions, including ethical dupe certification, industry licensing collaborations, and consumer education. The findings suggest that an adaptive, participatory legal framework grounded in public literacy is essential to restructure duplicative practices in a way that safeguards creators' rights without stifling market dynamics. Consequently, dupe culture should not be viewed solely as a threat, but as an opportunity for IPR reform and the strengthening of the national creative industry ecosystem.
The Harmonisasi Regulasi Pemungutan PPN Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Pajak Dewi, Nashwa Fadila; Wisudawati, Putri Nur; Anugrah, Puspita Puspa; Marselia, Nisa Livani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 8 No 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.219

Abstract

Hadirnya norma hukum yang saling bertentangan dalam peraturan perpajakan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak, khususnya dalam kasus sengketa PPN Chevron Makassar Ltd terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Masa Pajak Januari s.d. Februari 2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 467/B/Pk/Pjk/2022 tertanggal 1 Maret 2022. Perbedaan penafsiran antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 143 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa PPN dipungut pada saat pembayaran dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2005 yang mengharuskan PPN dipungut pada saat penyerahan barang atau jasa tanpa menunggu pembayaran menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Inkonsistensi ini menimbulkan kerugian bagi wajib pajak ketika Direktorat Jenderal Pajak dan Mahkamah Agung mengacu pada PMK yang secara hierarki lebih rendah dari PP. Melalui metode normatif, penelitian ini mengkaji penerapan asas lex superior derogat legi inferiori untuk menilai penting mendahulukan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan agar perbedaan norma tidak merugikan wajib pajak dan penegakan hukum berjalan secara konsisten.
Co-Authors Anugrah, Puspita Puspa Dewi, Nashwa Fadila Marselia, Nisa Livani Rustandi, Nazwa Rahmannina Salsabilah, Nailah Sarah Salwa Nurfadhilah, Nesya Virhanida, Naila Aulia Rahmah