Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Jurisdictie Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JUPEMAS)
Virhanida, Naila Aulia Rahmah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Ibu Kota Nusantara: Dampak Keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Lingkungan Salsabilah, Nailah Sarah; Virhanida, Naila Aulia Rahmah; Rustandi, Nazwa Rahmannina; Wisudawati, Putri Nur
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v8i1.13293

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penolakan yang dapat menimbulkan perubahan alih fungsi lahan secara drastis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatran perundang-undangan dan teoritis, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah data sekunder, pengumpulamn data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan distorsi yang diakibatkan karena tidak optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menerangkan mengenai tujuan pembangunan IKN. Namun, walaupun demikian LSM bidang Lingkungan Hidup mengatakan bahwa proyek besar pembangunan IKN akan memperparah kondisi ekologis IKN. (2) Perlindungan secara preventif atas Pembangunan IKN telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, sampai saat ini pembangunan IKN tetap dilanjutkaan padahal secara jelas dapat berdampak langsung pada rusaknya ekosistem lokal. Mesikupun adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan dalam rencana pembangunan perlu mengupayakan mitigasi yang efektif dan berkelanjutan.
Dupe Culture in Intellectual Property Law: Between Consumer Expression and Trademark Infringement Virhanida, Naila Aulia Rahmah; Rustandi, Nazwa Rahmannina; Wisudawati, Putri Nur; Salwa Nurfadhilah, Nesya
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 2 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i2.46633

Abstract

The phenomenon of dupe culture—the trend of purchasing imitation products—has emerged as a growing consumer behaviour, particularly among younger, urban popular­tions seeking access to premium lifestyles at affordable prices. While economically viewed as a form of market inclusivity, this practice presents complex legal dilemmas, especially in the realm of Intellectual Property Rights (IPR) and trademark protection. This article critically examines how dupe culture operates within the blurred lines between inspired innovation and trademark infringement, and how Indonesian regulations respond to this challenge. Employing a normative and comparative legal approach, the study analyses regulatory gaps in trademark law and evaluates potential solutions, including ethical dupe certification, industry licensing collaborations, and consumer education. The findings suggest that an adaptive, participatory legal framework grounded in public literacy is essential to restructure duplicative practices in a way that safeguards creators' rights without stifling market dynamics. Consequently, dupe culture should not be viewed solely as a threat, but as an opportunity for IPR reform and the strengthening of the national creative industry ecosystem.
Pemberdayaan Masyarakat UMKM Melalui Pembangunan Studi Kasus: Di Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Virhanida, Naila Aulia Rahmah; Muhammad Rafli Permanayudha; Nabila Ilmi Gumilar; Putri Aulia Tauziah
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Jurnal Pemberdayaan Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in rural areas plays a strategic role in promoting local economic growth and strengthening community empowerment. This study aims to examine the contribution of MSMEs to community empowerment and to identify local potentials that can be optimized to enhance business sustainability in Cibatu Village, Garut Regency. The research adopts a qualitative descriptive approach, with data collected through field observations, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that MSMEs in Cibatu Village have grown by utilizing local natural resources and cultural heritage as the foundation for developing distinctive products, including traditional handicrafts and local food processing. The presence of MSMEs has contributed to increased household income, job creation, and the strengthening of local socio-economic capacity. However, several challenges remain, such as limited access to capital, low levels of digital literacy, and weak marketing networks. These constraints hinder MSMEs from expanding their market reach and improving competitiveness. Therefore, collaborative support from village governments, educational institutions, and the private sector is essential, particularly in the form of entrepreneurship training, business management assistance, and the adoption of digital technologies for marketing and distribution. The study concludes that strengthening MSMEs based on local potential can serve as a key driver of sustainable rural economic development, provided it is supported by structured, participatory, and continuous empowerment strategies.
Analisis Estimasi Nilai Pabean Dalam Penentuan Pajak Atas Barang Impor Melalui Jasa Titip (Jastip) Devi, Navaratu Annisa; Salsabilah, Nailah Sarah; Virhanida, Naila Aulia Rahmah; Alawiyah, Najwa; Rustandi, Nazwa Rahmannina; Najmudin, Nandang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 8 No 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.218

Abstract

Perkembangan teknologi dan perilaku konsumen telah mendorong munculnya bisnis jasa titip (jastip) barang impor sebagai solusi praktis untuk mendapatkan produk dari luar negeri. Namun, praktik jastip, khususnya yang dilakukan melalui barang bawaan penumpang, seringkali diwarnai oleh kecurangan seperti modus splitting untuk menghindari kewajiban Bea Masuk (BM) dan pajak impor. Kecurangan ini menimbulkan persoalan hukum krusial karena seringkali penyedia jasa titip tidak memiliki invoice atau bukti pembelian yang valid, sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai untuk menetapkan nilai pabean (custom value) sebagai dasar pengenaan BM dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Akibatnya, petugas terpaksa menggunakan estimasi nilai pabean berdasarkan harga pasar internasional atau referensi barang serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum penetapan estimasi nilai pabean dan implikasinya terhadap kepastian hukum (legal certainty) dan kepatuhan perpajakan bagi pengguna jastip. Menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan estimasi harga seringkali bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran perpajakan (tax evasion) bagi pengguna jasa. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 mengatur penetapan pajak impor, ketiadaan regulasi khusus yang komprehensif mengenai jastip menciptakan celah hukum, mengancam perlindungan konsumen, dan mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan ketat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan pajak yang adil. Kata Kunci: Jasa Titip (Jastip); Nilai Pabean; Estimasi Harga.
Co-Authors Alawiyah, Najwa Devi, Navaratu Annisa Muhammad Rafli Permanayudha Nabila Ilmi Gumilar Nandang Najmudin Putri Aulia Tauziah Rustandi, Nazwa Rahmannina Salsabilah, Nailah Sarah Salwa Nurfadhilah, Nesya Wisudawati, Putri Nur