Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemerintahan dan Politik PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN
Udjiwati, Lulus
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi) Anwar, Khoyrul; Udjiwati, Lulus; Aslamiah, Wahyuni
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5256

Abstract

Pemilu tahun 2024 terjadi penurunan persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngawi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 yaitu hanya ada 20% orang perempuan. Permasalahannya ialah belum semua Parpol mampu mengambil kebijakan yang responsif gender, masih ada Parpol yang menghadapi berbagai persoalan sehingga mengalami hambatan untuk memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan Parpol dalam memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan dan hambatan saja apa yang dihadapinya. Penelitian ini merupakan evaluasi kebijakan dengan desain evaluasi single program before-after. Unit analisisnya adalah PDI Perjuangan dan PKS karena beberapa pertimbangan. Pengumpulan data dilakukan melalui in-depth interview dan dokumentasi. Teknik analisis melalui analisis isi dan analisis interaktif. Analisis gender dilakukan dengan teknik analisis Gender Analysis Pathway. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDI Perjuangan lebih mengintegrasikan nilai-nilai gender daripada PKS. Kedua Partai politik sama-sama lebih memberikan peluang yang lebih besar pada calon incumbent untuk duduk di nomor urut 1 dan 2 yang rata-rata diisi oleh Caleg laki-laki. Sementara, hambatan yang dialami oleh Parpol: (1) hambatan sistem politik, dimana sistem proporsional terbuka menjadi tantangan berat bagi Caleg perempuan untuk memperoleh suara terbanyak; (2) hambatan sosial kultural, budaya patriaki mengakibatkan belum terbuka lebarnya peluang bagi Caleg perempuan untuk dipilih; (3) hambatan psikologis, kurangnya kepercayaan diri perempuan terhadap kemampuannya, dan (4) hambatan sosial ekonomi yakni lemahnya sumber daya modal yang dimiliki Caleg perempuan
Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pendirian Rumah Restorative Justice Pada Tingkat Desa di Kabupaten Madiun Sugiarto, Kantrey; Udjiwati, Lulus; Anwar, Khoyrul
Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan Vol 6 No 2 (2023): Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46774/pptk.v6i2.543

Abstract

One of the regions that has implemented restorative justice policy innovation is Madiun Regency. This policy aims to be an alternative to solving criminal cases at the village level through deliberation. This study aims to determine the prospects for implementing policy innovations for the establishment of restorative justice houses in Madiun Regency. This study used a qualitative descriptive approach. Data analysis is carried out interactively through (a) data collection; (b) data assessment; (c) interpretation of data; and (d) data inference. The results showed that: (1) restorative justice houses in Madiun Regency can be implemented properly at the village level, taking into account the conditions of cases and perpetrators; (2) Taking case resolution can be through the restorative justice house is the desire to reconcile and cases in the category of not minor crimes, with a deliberative mediation process; 3) Restorative justice houses are also implemented based on restoring losses, both losses suffered by victims and losses borne by the community; 4) The implementation of restorative justice policy can be said to have been carried out ideally, involving at least three stakeholders, namely, victims, perpetrators, and civil society or society in determining the resolution of cases.
Co-Authors Anwar, Khoyrul Aslamiah, Wahyuni Kantrey Sugiarto