Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Cendekia Ilmiah
Turhamun, M. Slamet
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat Lediana, Erlita; Sailellah, Sirajudin; Turhamun, M. Slamet
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 8 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i8.416

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang upaya optimalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terkait pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran notaris dalam mengoptimalkan pembuatan akta otentik dalam konteks pembagian warisan yang berlandaskan pada hukum adat Sai Batin Buay Pernong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan melakukan analisis terhadap regulasi hukum terkait notaris, hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong, serta studi literatur yang relevan. Data yang dianalisis bersifat deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi peran notaris dalam pembuatan akta otentik terkait pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para ahli waris. Optimalisasi kewenangan notaris dalam hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap hukum adat setempat serta kemampuan untuk memadukan prinsip-prinsip hukum waris adat dengan tuntutan hukum formal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Analisis Yuridis Akta Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie: Implikasi Terhadap Tanggung Jawab Notaris Septiana, Tri Wulan; Lontoh, Rielly; Turhamun, M. Slamet
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 12 No 1 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v12i1.12568

Abstract

This research is motivated by the existence of an inheritance dispute caused by the existence of a will deed made by a Notary that is contrary to the provisions of Legitieme Portie. In Article 913 of the Civil Code it is regulated that Legitieme portie must be given to the heirs in a straight line according to the law, against which the deceased person may not determine anything, even with a will deed. The formulation of the problem in this research is How is the notary's responsibility for a will that violates the absolute rights (Legitieme Portie) of the heirs in the Civil Code, and What are the legal consequences of a will deed that violates the absolute rights (Legitieme Portie) of the heirs in the Civil Code. The theory used in this research is the Theory of responsibility according to Hans Kelsen and the Theory of consequences according to Soeroso. The research method used in this study is normative juridical. Legal research is conducted by examining library materials or secondary data only. This study uses legislative, conceptual, analytical, and case-based approaches. The results of this study indicate that a notary who makes a deed contrary to the provisions of the Legitieme Portie is obliged to be held accountable under civil law. Although the court decision does not stipulate sanctions for notaries, if the notary is later sued by a party who feels aggrieved, the notary must be held accountable. The legal consequence of the will is that it is null and void and has no binding legal force.
Pengaruh Belanja Modal dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Radhwatunnisa, Radhwatunnisa; Hutomo, Putra; Turhamun, M. Slamet
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16105

Abstract

Notaris memiliki wewenang membuat akta perjanjian kawin, termasuk dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Namun, fenomena yang terjadi terdapat akta perjanjian kawin atas perkawinan campuran yang dibuat tanpa adanya penerjemah resmi bagi WNA. Sehingga menimbulkan ketidakpahaman terhadap isi akta. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum akta perjanjian kawin yang tidak diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa asing terhadap perkawinan campuran? dan bagaimana kepastian hukum akta perjanjian kawin atas perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa asing? Teori yang digunakan dalam penelitian ini, Teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dan Teori Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsian hukum (interprestasi),yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum, yaitu konstruksi analogi dan konstruksi penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh Akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yang tidak diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa asing berakibat hukum timbulnya cacat hukum pada akta tersebut, karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dan kepastian hukum akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa asing belum sepenuhnya terwujud. Meskipun Pasal 43 UUJNP mewajibkan akta dibuat dalam Bahasa Indonesia dan mewajibkan notaris menerjemahkan atau menjelaskan penerjemah resmi bagi penghadap yang tidak memahami bahasa yang digunakan, ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur akibat hukum atas pelanggarannya. Kekosongan aturan ini menimbulkan adanya perbedaan penafsiran dan putusan hakim dalam perkara perjanjian kawin yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, mengakibatkan ketidakpastian dalam memahami isi pasal tersebut.
Co-Authors Hutomo, Putra Lediana, Erlita Lontoh, Rielly Radhwatunnisa, Radhwatunnisa Sailellah, Sirajudin Septiana, Tri Wulan