Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Pangesti, Rizkyana Mutia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
INTERDEPENDENSI KOMUNITAS INTELIJEN DALAM FORUM KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA: ANALISIS TERHADAP UPAYA KONTRATERORISME GUNA MEREDUKSI JARINGAN FOREIGN TERRORIST FIGHTER Yusuf, Muhammad Choirul; Afsholikhati, Imania; Pangesti, Rizkyana Mutia; Amrullah, Damarjati Mahatma
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Immigration has a crucial role in maintaining the country's security and sovereignty. The Southeast Asia region, which includes Indonesia, is a transit point that is vulnerable to organized transnational crime, especially terrorism. The Institute for Economics and Peace (IEP) has collected data on the global terrorism index (GTI) in ASEAN countries, and the results show that 6 out of 10 countries in Southeast Asia have a threat of terrorism. Indonesia is a potential target because it has the largest Muslim population in the world. The Ministry of Law and Human Rights, through the immigration institution, is in the spotlight because it has authority in matters of people's crossing, border management and immigration law enforcement. Southeast Asia, which is rich in cultural, ethnic, religious, political and social diversity, as well as cross-border mobility, provides opportunities for terrorist syndicates to migrate through non-procedural vulnerable points. Therefore, cooperation and intelligence monitoring are very important in mitigating and handling terrorism in Southeast Asia, through regional cooperation forums as a means to facilitate interaction between countries. Immigration institutions need to collaborate at a diplomatic and tactical level, as well as increase interconnection with the intelligence community in Southeast Asia to reduce terrorist networks. Intelligence supervision is also needed to identify terrorist networks early on, while intelligence cooperation enables the exchange of information about the movements of terrorist groups and preventive steps that can be taken.
Tinjauan Yuridis Terhadap Persyaratan Akta Perkawinan bagi Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda Perkawinan Tidak Sah Pangesti, Rizkyana Mutia; Syahrin, M Alvi; Tambunan, Alrin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6181

Abstract

Anak berkewarganegaraan ganda termasuk ke dalam salah satu subjek hukum yang diakui dalam sistem kewarganegaraan Indonesia yang diterangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga diatur secara khusus dalam hal administratif berdasarkan kaitannya dengan hukum keimigrasian pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023. Dalam penulisan ini membahas terkait pengaturan pada regulasi menyangkut pengaturan atas subjek anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah antara ibu WNI dan ayah WNA yang dijelaskan pada Pasal 2 huruf e. Akan tetapi, pada ketentuan administratif yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan melampirkan akta perkawinan sebagai persyaratan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, menimbulkan permasalahan bagi anak dari perkawinan tidak sah yang secara hukum tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi normatif pada regulasi tersebut serta implikasinya terhadap pemenuhan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian adanya ketidakselarasan antar pasal pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 yang berpotensi menghambat proses pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah, sehingga diperlukan regulasi turunan yang menjelaskan lebih solutif.
Co-Authors Afsholikhati, Imania Amrullah, Damarjati Mahatma Syahrin, M Alvi Tambunan, Alrin Yusuf, Muhammad Choirul