Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justicia Journal
sahal, Sahal afhami
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
DAMPAK CACAT PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN sahal, Sahal afhami
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.240

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya dalam naungan Badan Hukum Perseroan Terbatas. Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal pendirian Perseroan Terbatas rawan menimbulkan celah hukum yang berdampak pada adanya cacat prosedur dalam proses pendiriannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep (Conseptual Approach), serta pendekatan studi kasus (Case Study). Keabsahan Perjanjian menjadi hal yang patut diperhatikan dalam kaitan adanya cacat prosedur terkait Pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwasanya dengan adanya cacat tersembunyi dalam proses pendirian Perseroan Terbatas maka mengakibatkan dapat dibubarkannya Perseroan Terbatas sebagai akibat dari dapat dibatalkannya akta pendirian sebagai salah satu bentuk Perjanjian.
Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sahal, Sahal afhami
Justicia Journal Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem in this research is how the pros and cons of the UU No. 22 of 1997 on narcotics and its implementation in the field?. In order to determine the strengths and weaknesses of Law No. 22 of 1997 on narcotics and its implementation in the field, the authors use the law narmatif sociological research methods.It was concluded that the excess of Act No. 22 of 1997 is a more complete and perfect load of Article 104 where the Act previously only contains 55 articles. Weakness of UU No. 22 Year 1997 on Narcotics, namely: lack of action in the form of socialization of UU No. 22 Year 1997 on Narcotics, lack of supporting funds for the implementation of UU No. 22 Year 1997 on narcotics, lack of mastery of the Act No. 22 1997 On Narcotics.
Redefinisi Jihad Makna Dan Manfaatnya sahal, Sahal afhami
Justicia Journal Vol. 5 No. 1 (2016): VOL 5 NO.1 (2016) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jihad as a holy teachings of Islam which degrades the meaning, there is flow legality abusing Islamic jihad to violence, terrorism, and murder humans illegally. Though the true meaning of jihad is the struggle of all forms of struggle. This research will look for answers to the meaning and benefits of true jihad. The findings produced that jihad was taught Islam is a suggestion and not a goal that Islam teaches not only a form of warfare against the enemy but to fight on all aspects of life that brings people to ignorance, poverty, injustice, and even fight for my family members to do good deeds, and maintain parents. Fight against the enemy is not prohibited, but if the enemy had laid down arms it is no longer advisable to war. While the benefits are for the forgiveness of Allah and success in the life hereafter.
Konsekuensi Perkawinan Sirri Dimata Hukum sahal, Sahal afhami
Justicia Journal Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan kepercayaan masing-masing dan agar mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan berlaku maka perkawinan harus didaftarkan. Realita yang terjadi di masyarakat sering terdapat praktek perkawinan sirri yang dipandang sah menurut hukum agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum positif. Penelitian ini bertujuan uuntuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam perkawinan sirri, faktor-faktor yang menyebabkannya dan bagaimana proses penyelesaiannya menurut hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normaif, yaitu penelitian yang sumber datanya berupa bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer, maupun sekunder-sekuder dan sekunder-tersier. Alat yang digunakan berupa studi dokumen, dan dengan analisis deduktif dan induktif dalam bentuk deskriptif. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: (1) dasar perkawinan sirri menurut Hukum Islam adalah sah, namun menurut hukum positif perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku sebagai alat bukti yang dapat menjamin kepastian hukum. (2) faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sirri itu dilakukan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum bahwa perkawinan itu harus didaftarkan. (3) proses penyelesaiannya sekaligus dengan putusan perceraian menjadi satu.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Upaya Pihak Ketiga Untuk Meletakan Sita sahal, Sahal afhami
Justicia Journal Vol. 9 No. 1 (2020): VOL 9 NO.1 (2020) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Institusi perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang usahanya bergerak dalam bidang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain, tentu sangat erat kaitannya dengan resiko-resiko yang terjadi. Resiko utama dalam pemberikan kredit adalah adanya kredit macet atau tidak terbayar sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dengan adanya resiko tersebut, maka perbankan dalam memberikan kredit tidak hanya didasarkan pada pengikatan perjanjian kredit, akan tetapi seringkali juga mensyaratkan adanya perjanjian tambahan (accesoir) berupa jaminan kebendaan. Perjanjian kebendaan yang sering disyaratkan dalam pemberian kredit utamanya dalam jumlah besar adalah adanya pengikatan hak tanggungan atas tanah dan atau bangunan. Akan tetapi pada faktanya walaupun hak tanggungan tersebut sudah terpasang pada saat terjadi kredit macet sering terjadi perlawanan dari pihak debitur atau pemilik jaminan bahkan pihak ketiga yang telah direncanakan debitur agar dapat dilakukan peletakan sita atas objek yang telah dibebani hak tanggungan guna menghambat atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan kondisi tersebut terdapat berbagai ketentuan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan bank selaku kreditur untuk memecahkan permasalahan bagaimana perlindungan hukum dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan apabila terdapat perlawanan atau usaha-usaha untuk meletakan sita atas objek hak tanggungan guna menggangu pelaksanaan lelang. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah doctrinal research, dengan metode pendekatan masalah berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Penelitian ini menganalisis ketentuan dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan kreditur pemegang hak tanggungan atas upaya peletakan sita oleh pihak ketiga untuk menggagalkan atau menghambat jalannya proses lelang. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwasanya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) dan ketentuan lainnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan atas upaya peletakan sita, selain itu kreditur pemegang hak tanggungan juga dapat melakukan upaya intervensi atau mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara antara pemilik agunan dengan pihak ketiga yang memohonkan peletakan sita.
Co-Authors