Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Justicia Journal
Ardana, Fransiska
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENANGANAN KREDIT MACET TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK Ardana, Fransiska; Andri, Muhammad; Winarsih, Rini
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14108

Abstract

Sebuah usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha masyarakat yang meningkatkan kehidupan taraf ekonominya, seiring perkembangan zaman perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang UMKM bekerjasama dengan pihak permodalan atau bank dengan tujuan memperbesar usaha tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang akan diterima. Pihak bank sendiri sebelum melakukan pencairan modal usaha harus mempunyai keyakinan bahwa pihak pelaku usaha mampu menangung pembayaran setiap bulanya dengan jaminan berupa hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini. Hutang-piutang bagi debitur yang meninggal dunia tidak terlepas adanya tanggung jawab untuk melunasi hutangnya hal ini menjadi harta peninggalan yang harus di tanggung oleh ahli waris guna menyelesaikan adanya sisa hutang-piutang. Namun faktanya semasa hidupnya pelaku usaha atau debitur mengikatkan hutangpiutang beserta perikatan asuransi jiwa kredit, maka semua sisa hutangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Upaya yang harus dilakukan ahli waris agar tidak terjadi wanprestasi, melakukan klaim asuransi dengan dasar sebagai pemegang polis pengganti dari debitur yang meninggal dunia, jika perusahaan asauransi tidak mencairkan dana dari klaim asuransi jiwa, maka perlindungan hukum bagi ahli waris menempuh upaya hukum baik Non Litigasi maupun Litigasi. Setelah diadakan pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka dapat di simpulkan bahwa jika didasarkan akan hal ini pihak ahli waris selaku pengganti dari pewaris wajib melakukan pelunasan sisa hutangnya dengan dasar adanya asuransi jiwa kredit yang mana menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, guna pengambilan jaminanan berupa sertifikat atau sering disebut dengan hak tanggungan. Sisa pokok hutang pada kredit macet besarannya berpariatif. Jika nilai lelang obyek Hak Tanggungan lebih besar dari nilai sisa pokok hutang, maka pihak kreditur (Bank) memberikan kelebihan yang dimaksud kepada pihak debitur, yang dalam hal debitur telah meninggal dunia maka kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli waris
Sistem Kenotariatan Indonesia dalam Perspektif Civil Law Country dalam Mewujudkan Asta Cita Ketujuh dan SDGs 16 serta Keselarasannya dengan Wacana Global Legal Harmonization Ardana, Fransiska
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2025): Tema Hukum Internasional
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.2095

Abstract

The Indonesian notarial system, rooted in the Civil Law tradition, places notaries as public officials with broad authority in the creation of authentic deeds that have full evidentiary force. In the context of national development, strengthening the notarial system is crucial to realising the first of the Eight Goals, namely the enforcement of fair, humane and ethical law, as well as supporting the global agenda through SDG point 16 on peaceful, inclusive and accountable institutions. This study uses a literature review method by examining regulations, doctrines, and comparisons of notarial practices in civil law countries such as the Netherlands, France, and Germany. The results of the study show that although the position of notaries in Indonesia is equivalent to that in civil law countries in terms of status and the power of deeds, there are still weaknesses in the aspects of digitisation, supervision, and professional education. To that end, strengthening the notarial profession through e-notary regulations, integration with e-Government, improving professional ethics, and technology-based supervision are urgent needs. With these measures, the notarial profession can become the front line in strengthening preventive legal certainty, promoting a healthy investment climate, and building legal institutions with integrity in accordance with the first Asta Cita mandate and SDG point 16.
Co-Authors Muhammad Andri Winarsih, Rini