Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Binamulia Hukum
Miano, Muhammad Ryan Ramadhani
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legal Review of the Implementation of Human Rights in Handling Cases of Violence Against Women Nuroini, Indi; Putra, Rengga Kusuma; Sjuhudi, Ichsan; Miano, Muhammad Ryan Ramadhani; Dwiprigitaningtias, Indah
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.8137

Abstract

Violence against women constitutes a violation of human rights and reflects entrenched structural gender inequality. In Indonesia, despite the existence of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence and the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), significant challenges persist in the implementation of legal protections. This study aims to evaluate the effectiveness of existing legal frameworks in addressing violence against women and to identify necessary regulatory reforms. Utilizing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes the alignment of national laws with international human rights standards. It also assesses policy implementation by examining court rulings, institutional reports, and empirical data on victim protection outcomes. The findings reveal pervasive gender bias in both regulatory provisions and law enforcement practices, which undermines victims’ access to justice. Key obstacles include the absence of a gender-sensitive legal perspective, inadequate protection mechanisms, and the limited capacity of law enforcement personnel. The study concludes that comprehensive legal reform, capacity building, and integrating a human rights-based approach are essential to establishing a more inclusive and effective legal protection system for women in Indonesia.
Evaluating Remedial Secession as a Legitimate Territorial Acquisition: Lessons from Eastern Ukraine 2022 Miano, Muhammad Ryan Ramadhani; Handayani, Irawati; Cristianti, Diajeng Wulan
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/34gzhh23

Abstract

This study examines whether corrective secession can be considered a legitimate means of acquiring territory under contemporary international law, focusing on the secession referendum in Eastern Ukraine in 2022. Although the right to self-determination has evolved from a colonial context to broader applications, the legality of corrective secession in non-colonial situations remains controversial and under-explored. Previous research has largely focused on post-colonial cases such as Bangladesh and South Sudan, leaving a gap in understanding externally influenced secession movements. This article aims to address this gap through normative legal analysis, drawing on international legal instruments, state practice, and jurisprudence from the International Court of Justice and national courts. The findings of the study indicate that secession as a corrective measure can only be justified in exceptional cases where an ethnic group experiences ongoing and systematic discrimination, and where the parent state fails to provide an effective solution. When applied to Eastern Ukraine, this study finds no evidence of systematic human rights violations by the Ukrainian government that would justify secession. Instead, the conflict and referendum were largely triggered by external intervention, rendering such claims contrary to international law. This analysis reaffirms that the doctrine of secession as a remedy remains limited and exceptional, reinforcing the priority of territorial integrity in accordance with the UN Charter. This study contributes to the ongoing debate by clarifying the legal and moral thresholds for secession as a remedy, and provides a nuanced legal framework for assessing future claims of secession.
Konsep Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities (CBDR-RC): Upaya Mitigasi Pasif Terhadap Sampah Antariksa Widodo, Muhammad; Miano, Muhammad Ryan Ramadhani
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.658

Abstract

Eksplorasi antariksa manusia telah mengalami kemajuan yang pesat, namun kerangka hukum internasional yang mengatur hal ini, yang terdiri dari lima perjanjian antariksa, sebagian besar masih tetap sama sejak tahun 1980-an. Meskipun Panduan Mitigasi Sampah Antariksa IADC telah diadopsi oleh Komite Penggunaan Damai Luar Angkasa PBB, masih ada pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas mitigasi sampah antariksa. Sampai saat ini belum ada perjanjian yang secara eksplisit membahas masalah sampah antariksa. Penelitian ini akan mengkaji secara normatif konsep dan penerapan CBDR-RC dalam isu sampah luar angkasa, meliputi perkembangan hukum internasional berkaitan dengan mitigasi sampah antariksa, praktik domestik negara-negara dalam upaya melakukan mitigasi sampah antariksa, perkembangan konsep CBDR-RC dalam hukum internasional, serta akan dieksplorasi tentang distribusi tanggung jawab negara dalam melakukan langkah-langkah mitigasi pasif terhadap sampah antariksa. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pengaturan mitigasi sampah antariksa diserahkan kepada negara-negara untuk menetapkan aturan nasionalnya, namun tidak ada keseragaman atas praktik negara-negara. Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan bentuk alternatif untuk mengakui mitigasi sampah antariksa sebagai kewajiban internasional, dan menetapkan tanggung jawab negara berdasarkan konsep CBDR-RC dalam kerangka perjanjian antariksa.
Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penarikan Tuntutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Valencya Ardiani, Nurul Dessy; Nugroho, Hibnu; Maryono, Antonius Sidik; Miano, Muhammad Ryan Ramadhani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1016

Abstract

Penerapan asas dominus litis merupakan hal baru di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penarikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak diatur dalam peraturan di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai dasar penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Valencya dan penerapan asas dominus litis dalam penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach), spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundangan di Indonesia mengenai penarikan surat tuntutan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi yang mengendalikan perkara penuntutan di Indonesia. Jaksa Agung memiliki dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan asas oportunitas dalam suatu perkara serta penerapan hukum progresif.
Co-Authors Antonius Sidik Maryono Ardiani, Nurul Dessy Cristianti, Diajeng Wulan Dwiprigitaningtias, Indah Hibnu Nugroho Irawati Handayani Nuroini, Indi Putra, Rengga Kusuma Sjuhudi, Ichsan Widodo, Muhammad